Inibaru.id - Rapat Paripurna DPRD Jateng pada Jumat, 28 November 2025, terasa lebih padat dari biasanya. Di ruang sidang yang penuh, para anggota dewan menyepakati Raperda APBD 2026, sebuah dokumen penting yang bakal menentukan arah pembangunan Jateng setahun ke depan.

APBD 2026 disahkan dengan struktur pendapatan Rp23,74 triliun dan belanja Rp24,15 triliun. Ada defisit Rp414,5 miliar yang kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama, sehingga SiLPA 2026 ditargetkan nihil.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Jateng Sumanto, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin. Dari podium, Sumanto mengingatkan kembali inti dari arah pembangunan provinsi ini.

“Prioritas anggaran dan kebijakan masih mengacu pada visi-misi gubernur yaitu Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional,” ujarnya.

Namun, Sumanto tak menutupi kenyataan bahwa tahun anggaran mendatang tak sepenuhnya mulus. Penurunan dana transfer pusat membuat APBD 2026 harus diracik lebih cermat.

“Anggaran ini jumlahnya turun dari tahun kemarin karena dana transfer turun sekitar Rp1,52 triliun. Kalau kemarin Rp24,48 triliun, sekarang Rp22,16 triliun. Jadi masih pada posisi menjadi disetujui hari ini,” jelasnya.

Dia berharap sektor pertanian dan peternakan, tulang punggung utama lumbung pangan tetap mendapat ruang maksimal meskipun anggaran menipis.

Di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng melalui Dwi Yasmanto juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Pada bidang pangan dan ekonomi, Banggar menekankan pentingnya optimalisasi PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) agar peran Jateng sebagai lumbung pangan nasional benar-benar terasa.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit kelembagaan di Bank Jateng pun diminta dimaksimalkan agar lebih banyak pelaku usaha kecil yang terbantu.

Di bidang kesejahteraan sosial, DPRD mendorong perbaikan verifikasi dan validasi data By Name By Address untuk program rumah tidak layak huni. Targetnya 10.000 unit bisa diperbaiki dengan tepat sasaran. Sinkronisasi Data Tunggal Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi catatan penting agar berbagai jenis bantuan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.

Sementara untuk infrastruktur dan pendidikan, rekomendasinya mencakup peningkatan kualitas jalan terutama yang berbatasan dengan provinsi lain hingga pembenahan sarana prasarana sekolah negeri maupun swasta secara lebih komprehensif. Dukungan bagi UKM pun ikut mendapat sorotan. Koperasi Merah Putih, misalnya, dinilai perlu didampingi lebih intens oleh Dinas Koperasi dan UKM agar manajemen dan data keanggotaannya semakin rapi.

Dari pihak eksekutif, Wakil Gubernur Taj Yasin mengapresiasi kerja DPRD dalam proses penyusunan APBD yang menurutnya berjalan produktif.

“Kolaborasi produktif antara pemerintah provinsi dan DPRD Jateng menjadi pondasi kuat mengimplementasikan program pembangunan demi mengakselerasikan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Dengan anggaran yang lebih terbatas dan tantangan ekonomi ke depan yang semakin dinamis, APBD 2026 menjadi ujian baru bagi Jateng. Namun satu hal tetap dipertahankan soal ambisi besar menjaga posisi sebagai lumbung pangan nasional. (Ike P/E01)