Inibaru.id – Bukan warganet Indonesia namanya kalau nggak aktif mengkritik kebijakan yang dianggap nggak sesuai. Nah, kali ini yang dikritik adalah ribetnya proses vaksinasi Covid-19 yang harus menyertakan fotokopi KTP. Pertanyaan tentang fungsi e-KTP yang ada embel-embel elektronik dan dianggap lebih modern pun kembali muncul.

Jadi, penyebabnya adalah banyak warganet yang nggak bisa ikut vaksinasi gara-gara alasan yang sangat konyol, yakni nggak bawa fotokopi KTP. Padahal ya mereka membawa KTP asli. Birokrasi khas Indonesia yang terkadang seperti kembali ke abad ke-20 ini pun bikin heran banyak orang.

Contohnya nih, ya. Akun Twitter @SoeTjenMarching menceritakan kalau asisten rumah tangga suadaranya hanya bisa memakai KTP lama karena e-KTP baru-nya hilang. Yang bikin heran, dengan nomor kependudukan yang sebenarnya sama saja, dia nggak bisa mendapatkan vaksinasi gara-gara hal ini. Alhasil, asisten rumah tangga itu terpapar Covid-19 dan menularkan suaminya yang kemudian meninggal.

Ada juga warganet yang menyebut lansia yang sudah antre berjam-jam nggak boleh divaksin gara-gara nggak bawa fotokopi KTP. Hal ini seperti nggak masuk akal mengingat vaksinasi seharusnya bisa didapatkan siapa saja warga negara Indonesia di masa darurat seperti sekarang ini.

Banyak Warga Adat di Pedalaman yang Nggak Punya e-KTP

Nah, hal lain terkait dengan e-KTP atau birokrasi untuk vaksinasi juga terjadi di pedalaman. Ternyata, banyak warga adat di sana yang nggak punya KTP lo. Dampaknya, mereka nggak hanya nggak masuk daftar kependudukan, namun juga nantinya nggak bakal bisa dilibatkan dalam program vaksinasi.

“Vaksinasi padahal sangat urgent karena kampung-kampung adat sudah nggak bisa lagi melindungi warganya dari Covid-19,” jelas Ketua persekutuan Perempuan Adat Nusantara yang masuk dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Devi Anggraini.

Devi juga mengkritik pemerintah yang selama ini masih memprioritaskan vaksinasi di kota-kota besar saja. Padahal, di desa-desa, termasuk di pedalaman, mereka juga membutuhkannya. Hal ini disebabkan oleh banyak orang dari luar atau para turis yang datang ke kampung adat dan membawa serta juga Covid-19.

Selain itu, fasilitas kesehatan di desa-desa atau kampung adat masih belum cukup untuk menjamin kesehatan para warga adat. Banyak warga yang juga belum mendapatkan informasi lengkap terkait bahaya dan cara mencegah penularan Covid-19.

Devi pun menyarankan pemerintah untuk lebih aktif menjemput bola dan mengadakan vaksinasi di desa-desa atau kampung adat. Mereka juga seharusnya bisa divaksinasi meski nggak punya KTP.

Hm, nggak nyangka ya, Millens, vaksinasi di masa genting pandemi Covid-19 ini ternyata juga masih bisa terhambat karena hal yang seharusnya nggak ribet seperti KTP. (Dw, Det/IB09/E05)