Inibaru.id - Komite Olimpiade Internasional (IOC) resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia setelah pemerintah menolak memberikan visa bagi atlet senam asal Israel yang dijadwalkan berlaga pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik ke-53 di Jakarta pekan lalu.

Keputusan ini membuat Indonesia dilarang menjadi tuan rumah bagi acara olahraga internasional apa pun hingga ada jaminan resmi dari pemerintah bahwa seluruh atlet, tanpa memandang kewarganegaraan, dapat berpartisipasi pada masa mendatang.

Kasus bermula ketika dua atlet Israel gagal memperoleh visa masuk ke Indonesia untuk mengikuti kejuaraan dunia yang dimulai awal Oktober 2025. Pemerintah menolak permohonan visa tersebut dengan alasan penolakan publik terhadap kehadiran atlet Israel, terutama setelah agresi militer Israel ke Gaza.

Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyebut keputusan itu mencerminkan keberatan pemerintah dan sejumlah organisasi keagamaan terhadap partisipasi Israel. Keputusan ini pun memicu Federasi Senam Israel yang menyebut tindakan itu “mengejutkan dan memilukan” karena merampas hak berkompetisi atlet.

Pernyataan Tegas IOC

Dalam pernyataan resminya, IOC menegaskan bahwa keputusan Indonesia “melanggar prinsip dasar Olimpiade” yang menjamin akses tanpa diskriminasi bagi seluruh atlet, tim, dan ofisial olahraga.

Dewan Eksekutif IOC menyatakan keprihatinan mendalam atas “pembatasan akses atlet ke negara tuan rumah serta pembatalan kompetisi akibat ketegangan politik” dan menilai tindakan itu “merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai.”

Berikut beberapa poin utama keputusan IOC:

1. Larangan Indonesia menggelar event olahraga internasional

Semua federasi internasional diminta untuk nggak menyelenggarakan acara atau pertemuan olahraga di Indonesia hingga pemerintah memberikan jaminan tertulis bahwa semua peserta dapat masuk tanpa memandang asal negara.

2. Penghentian seluruh dialog tentang penyelenggaraan Olimpiade

IOC menghentikan seluruh pembahasan dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengenai potensi menjadi tuan rumah Olimpiade, Youth Olympic Games, maupun konferensi olahraga internasional sampai ada jaminan nondiskriminasi dari pemerintah.

3. Perubahan prinsip kualifikasi Olimpiade

IOC akan mengadaptasi prinsip kualifikasi Olimpiade agar seluruh federasi internasional mencantumkan klausul jaminan akses bagi semua atlet dalam setiap perjanjian penyelenggaraan ajang kualifikasi Olimpiade.

4. Pemanggilan KOI dan FIG ke Lausanne

IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Federasi Senam Internasional (FIG) untuk hadir di markas IOC di Lausanne, Swiss, guna membahas langsung situasi yang terjadi.

IOC menegaskan, langkah ini diambil demi menjaga netralitas politik dan integritas Gerakan Olimpiade.

“Semua atlet, tim, dan ofisial olahraga yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi dari negara tuan rumah, sesuai dengan Piagam Olimpiade dan prinsip dasar non-diskriminasi, otonomi, dan netralitas politik,” bunyi pernyataan IOC.

Pukulan bagi Ambisi Olimpiade Indonesia

Keputusan IOC ini juga mematikan harapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, yang sebelumnya sempat digadang-gadang oleh pemerintah.

Dalam pernyataannya, IOC menyebut akan menghentikan seluruh pembicaraan mengenai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade sampai ada jaminan resmi dari pemerintah bahwa diskriminasi serupa nggak akan terjadi lagi.

Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memang nggak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mengecam tindakan militer negara tersebut di Gaza, bahkan setelah gencatan senjata berlaku bulan ini.

Namun, bagi IOC, persoalan politik nggak seharusnya menjadi alasan pembatasan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dalam tradisi Olimpiade, olahraga harus menjadi ruang netral yang menjunjung perdamaian dan persaudaraan lintas bangsa.

Keputusan pemerintah Indonesia menolak atlet Israel telah berujung pada konsekuensi diplomatik serius di ranah olahraga internasional. Menurutmu, apakah sikap ini sudah sesuai atau adakah yang perlu dibenahi dari kebijakan kita? (Siti Khatijah/E10)