Inibaru.id – Kasus TPPO alias perdagangan orang yang memakan korban 1.047 mahasiswa dari 33 kampus di Indonesia terus bergulir. Para mahasiswa ini dipaksa melakukan “ferienjob” di Jerman yang nggak sesuai dengan program magang yang ditawarkan.
Kasus ini terungkap gara-gara ada empat orang mahasiswa yang datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jerman pada 2023 lalu. Mereka merasa ditipu dan dieksploitasi tenaganya untuk pekerjaan yang sama sekali nggak sesuai dengan jurusan yang mereka pelajari saat kuliah.
“Mereka mengadu karena merasa ditipu. Padahal, mereka dijanjikan program magang yang bisa dikonversi menjadi SKS perkuliahan,” ungkap Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha sebagaimana dilansir dari Kompas, Selasa (26/3/2024).
Apalagi, para mahasiswa ini keluar uang cukup banyak untuk sampai ke Jerman. Selain biaya pemberangkatan Rp6 juta, mereka harus mengeluarkan dana talangan dengan jumlah cukup besar, yaitu antara Rp30 juta sampai Rp50 juta. Biaya ini juga dikembalikan dari pemotongan upah bulanan.
Lantas, apa sih yang dimaksud dengan ferienjob yang kabarnya membuat para mahasiswa ini bekerja layaknya buruh kasar di Jerman?
Terkait dengan hal ini, pemerintah Jerman memang punya aturan terkait dengan jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di sana. Aturan tersebut adalah Beschaftigungsverordnung/BeschV. Dalam Pasal 14 ayat 2 aturan ketenagakerjaan tersebut, ferienjob lebih cocok dianggap sebagai pekerjaan paruh waktu alias part time, alih-alih program magang. Selain itu, pekerjaan ini hanya bisa dilakukan saat libur semester resmi.
Karena kerja paruh waktu untuk jarak pendek, makanya kerjaannya seperti packing barang, mencuci piring di restoran, angkut-angkut, sortir barang di jasa logistik, dan lain-lain. Banyak kok anak muda atau mahasiswa di Jerman yang melakukan pekerjaan ini pada libur semester kuliahnya.
Masalahnya, pekerjaan tersebut jelas nggak pas untuk dijadikan program magang, apalagi sampai dijadikan pekerjaan untuk kerjasama antar-negara. Para mahasiswa di Indonesia ini nggak merasa pekerjaan yang mereka lakukan seperti paruh waktu. Ada yang bahkan merasa mereka seperti diperbudak karena bekerja dengan durasi yang sangat panjang dan nggak bisa cuti meski sakit.
Padahal, jika menuruti aturan yang berlaku, perusahaan harusnya memberikan kontrak yang jelas sebelum seseorang melakukan ferienjob. Sebagai contoh, masa kerjanya paling lama 90 hari dalam 12 bulan selama liburan semester. Harus ada kejelasan pula terkait dengan jam kerja harian, upah, izin cuti, dan lain-lain.
Andai ada yang nggak sesuai dengan kontrak, pekerja bisa memutus hubungan kerjanya. Sayangnya, para mahasiswa Indonesia yang terjebak dengan kasus TPPO ini sama sekali nggak mendapatkan kejelasan terkait kontrak tersebut.
Yang pasti, pihak Kemendikburistek langsung menghentikan program magang ferienjob ini. Program ini juga sudah dianggap nggak layak masuk dalam aktivitas Merdeka Belajar Kampus Mereka (MKBM). Pihak-pihak yang terkait dengan TPPO pun kini harus menghadapi tuntutan hukum akibat hal ini, Millens. (Arie Widodo/E10)