Inibaru.id - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berita yang belum terbukti kebenarannya alias hoaks banyak kita jumpai di banyak platform media.

Oleh karena itu, Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Rapat koordinasi yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (10/1/23) tersebut membahas tentang kerja sama dalam pengawasan, pemantauan, pemberitaan, dan penayangan informasi/iklan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami masih akan bertemu lagi beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama atau kerja sama,” kata Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto.

Peran Polri

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengingatkan, informasi hoaks terkait Pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Dia becermin dari pelaksanaan pemilu pada 2019.

“Hasil kajian pemerintah pada Pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang Pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy.

Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses.

Untuk itu, Polri akan menginisiasi diskusi kelompok terarah (FGD) dalam waktu dekat. FGD ini akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemberitaan pemilu.

Bukan Perkara Mudah

Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro mengingatkan bahwa aparat harus mengantisipasi penyebaran informasi hoaks di media sosial. Atmaji memastikan, itu bukan perkara mudah. Pasalnya, para penyebar hoaks juga punya cara baru untuk menyiasati hal tersebut.

Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo, Kepala Biro Fasilitas Bawaslu Asmin Safari Lubis, dan anggota Dewan Pers Yadi Hendriana sama-sama mengakui bahwa sangat sulit untuk mengatur media sosial. Padahal, medsoslah yang paling banyak menyebarkan hoaks.

Mulyo berpesan supaya media lebih hati-hati dan semakin memahami dampak yang timbul akibat informasi hoaks.

Secara khusus anggota Dewan Pers Ninik Rahayu berharap dalam setiap proses pembuatan aturan terkait pelaksanaan dan pemberitaan pemilu bisa melibatkan Dewan Pers.

“Kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Tetapi jika dilibatkan, kami bisa memahami substansinya sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada aspek pemberitaan,” tuturnya.

Nah, perang hoaks sudah hampir dimulai nih, Millens. Sebagai netizen yang cerdas, kamu jangan menjadi bagian dari penyebar berita bohong, ya! Selain itu, saring setiap berita-berita yang kamu baca. Oke? (Siti Khatijah/E05)