Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Kasus bermula dari poster berita Tempo edisi 16 Mei 2025 yang berjudul "Poles-poles Beras Busuk". Poster itu mengantar pembaca ke artikel "Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah".

Artikel tersebut mengulas kebijakan Bulog membeli gabah dengan sistem any quality.&nbsp;Artinya, tanpa memilah kualitas. Kebijakan ini membuat stok beras Bulog memang melonjak hingga 4 juta ton, tapi di sisi lain mendorong praktik campur-campur gabah berkualitas rendah, bahkan ada yang ditambah air agar beratnya naik. Dampaknya, sebagian beras di gudang Bulog jadi rusak.&nbsp;

Tempo pun menulis kata busuk sesuai makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (rusak, berbau tidak sedap), dan bahkan mengutip pernyataan Amran sendiri yang mengakui adanya beras rusak.

Keberatan kemudian diajukan Kementan ke Dewan Pers. Hasilnya, lembaga ini memberi lima poin rekomendasi, termasuk agar Tempo mengganti judul dan poster, memoderasi konten, dan menyampaikan permintaan maaf.

Menurut LBH Pers, semua itu sudah dijalankan Tempo tepat waktu. Judul diubah jadi "Main Serap Gabah Rusak", poster diganti, dan permintaan maaf pun dipublikasikan. Bahkan, tautan perubahan judul juga diumumkan di Instagram Tempo.

“Kalau rekomendasi sudah dilaksanakan, tuduhan bahwa Tempo melakukan perbuatan melawan hukum jadi terdengar aneh,” ujar Mustafa Layong, Direktur LBH Pers.

Inilah yang membuat Dewan Pers menilai ada yang janggal. Gugatan ke pengadilan perdata dianggap nggak tepat, karena sengketa pers seharusnya diselesaikan lewat mekanisme UU Pers, seperti hak jawab atau hak koreksi.

Apalagi, menurut LBH Pers, Menteri Amran nggak pernah hadir dalam proses mediasi, baik di Dewan Pers maupun pengadilan. Sementara Tempo selalu datang dan bahkan menawarkan hak jawab berupa wawancara, tapi ditolak.

LBH Pers menilai gugatan Rp200 miliar ini bisa dikategorikan sebagai ULAP (Unjustified Lawsuit Against the Press), yakni upaya membungkam kebebasan pers dengan dalih hukum.

Kasus ini menegaskan kembali posisi media sebagai pilar demokrasi. Tulisan Tempo tentang kebijakan Bulog jelas merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh UU Pers No. 40/1999.

“Gugatan ini cenderung bertujuan membungkam pers, padahal kebebasan pers adalah syarat penting bagi demokrasi,” pungkas Mustafa.

Kasus Tempo bisa jadi alarm bagi kebebasan pers di Indonesia. Kalau kritik media dibalas dengan gugatan raksasa, apakah ruang demokrasi kita masih cukup sehat? Bagaimana menurutmu, apakah pers seharusnya tetap dilindungi meski tajam mengkritik pemerintah, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Sengketa antara media dan pejabat publik kembali mencuat. Kali ini, giliran Tempo yang digugat Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan soal beras. Gugatan itu bahkan sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjalani sidang perdana pada 15 September 2025.

Tapi, di balik kasus besar ini, Dewan Pers menilai ada yang janggal. Pasalnya, berita yang dipersoalkan sebenarnya sudah diproses melalui mekanisme pers resmi, dan Tempo disebut sudah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Pers. Berawal dari Judul "Poles-poles Beras Busuk".

Tempo digugat Menteri Pertanian Amran Sulaiman Rp200 miliar soal pemberitaan beras. Dewan Pers menilai ada yang janggal, karena media itu sudah menjalankan semua rekomendasi penyelesaian sengketa pers.

Tempo Digugat Rp200 Miliar Kementan soal Beras, Dewan Pers: Ada yang Janggal!

Untungnya, Dewan Pers mendesak pemerintah menerbitkan
Perpres Nomor 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk
Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024 lalu. Dari aturan ini,
terbentuk Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas
yang diharapkan memperbaiki persentase pembagian perolehan iklan agar jadi
lebih adil bagi platform digital global serta perusahaan pers nasional.

Lebih dari itu, Dewan Pers juga konsisten menolak dua hal
yang nggak sesuai dengan UU Pers dan kemerdekaan Pers pada UU Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers seperti larangan penyiaran berita investigasi dan adanya
rencana memberi kewenangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan
sengketa pemberitaan setelah selama ini hanya bisa dilakukan di Dewan Pers.

Sayangnya, hal ini nggak menolong indeks kemerdekaan Pers
(IKP) di Indonesia yang turun dari 71,57 pada 2023 lalu jadi 69,36 pada 2024.
Hal ini disebabkan oleh adanya catatan kekerasan terhadap wartawan dengan total
69 kasus sepanjang 2024 lalu sebagaimana data yang dicatat AJI dan juga masih
bergantungnya media terhadap pemerintah daerah, Millens.

Demi semakin meningkatkan kualitas pers Indonesia, Dewan
Pers pun menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) yang berhasil memastikan 1.604
dari 1.779 orang yang ikut serta dinyatakan kompeten. Artinya, sekarang sudah
ada 30.074 wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompeten. Lebih dari itu, 321
media juga sudah menjalani verifikasi faktual dengan hasil 192 media dinyatakan
lolos.

Hal lain yang diperhatikan Dewan Pers pada 2024 ini adalah
adanya aturan yang isinya adalah Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Pers dan Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional. Yang
sedang dalam tahap finalisasi adalah peraturan tentang Pedoman Penggunaan
Kecerdasan Buatan untuk Karya Jurnalistik dan Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Pers.

Khusus untuk yang dibahas terakhir, yaitu kecerdasan buatan
alias artificial intelligence (AI), juga jadi hal yang diperhatikan betul-betul
oleh Dewan Pers. Untungnya, alih-alih langsung kontra dengan hal tersebut, Dewan
Pers menganggap AI bisa dimanfaatkan di ruang redaksi dunia pers Indonesia.

Yap, ada cukup besar tantangan yang harus dihadapi dunia
pers Indonesia pada 2025 nanti. Semoga saja kualitas pers nasional bakal terus
meningkat ya, Millens!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Bergantinya tahun dari 2024 sampai 2025
ternyata masih menyisakan ganjalan bagi Dewan Pers. Maklum, sepanjang 2023 dan
2024 saja, setidaknya 1.200 karyawan dan jurnalis kehilangan pekerjaan. Semua disebabkan oleh iklim usaha industri pers
yang memang belakangan ini kurang kondusif.

Semua gara-gara sebagian besar masyarakat kini lebih sering
mencari informasi dari platform global serta media sosial. Dampaknya, pers pun
jadi kesulitan mendapatkan kue iklan. Hal inilah yang bikin Dewan Pers merasa
tantangan bagi dunia pers pada 2025 ini nggak kalah berat.

Meski pada 2025 ini ada kemungkinan dunia pers tetap berat sebagaimana pada 2024, Dewan Pers tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dunia pers tetap baik.

Tahun Baru 2025, Begini Tantangan Berat Pers di Masa Depan Menurut Dewan Pers

"Identitas dan kondisi tidak perlu ditulis detail. Para pelapor dan pendamping juga harus mendapat perlindungan. Maka bagaimana perlu mengatur etika pemberitaan dalam kasus kekerasan seksual," kata Agung dalam kegiatan FGD untuk media konvensional pada kegiatan Diseminasi UU TPKS di MG Setos Jalan Gajahmada, Semarang, Jumat (20/9/2024).&nbsp;

Dia menyebut peran media massa perlu dipertajam supaya setiap pihak di dalamnya dapat memahami apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam UU TPKS.

"Jadi dari hasil kajian Dewan Pers, rating pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual memang minat bacanya sangat tinggi. Jika tidak hati-hati dalam etika pemberitaan, ada azas yang dilanggar," ungkapnya.

Maka dari itu, penting bagi media massa untuk memberi masukan dan saran kepada pemerintah pusat mengenai hambatan yang muncul dalam implementasi UU TPKS. Pihaknya juga mengimbau media massa supaya ikut bergerak bersama KemenPPA untuk mendiskusikan dan menganalisis peran-peran yang diperlukan untuk mendukung penegakan UU TPKS.&nbsp;

"Jadi penting bagi kami mengajak diskusi bila ada permasalahan atau masukan dari rekan media. Khususnya apa yang mestinya edukasi masyarakat soal UU TPKS. Dan harus bergerak semangat agar kita bersama-sama mendiskusikan keterlibatan dan peran-peran media untuk mengetahui kemana korban akan mengadu, dan hak-haknya apa saja," ujar Agung.&nbsp;

Agung juga menyoroti besarnya populasi wilayah Jawa Tengah yang ternyata selaras dengan pertumbuhan medianya. Makanya, dia menganggap peran media massa bakal sangat penting dalam mengedukasi masyarakat untuk mendukung penuh UU TPKS.&nbsp;

"Secara umum populasi penduduk yang besar dan padat dengan medianya. Paling tidak mampu mempengaruhi masyarakat. Karena ini dampak yang baik untuk pelibatan media," terangnya.&nbsp;

Untuk saat ini, KemenPPA sedang merancang aturan turunan dalam bentuk PP dan Perpres. Dukungan dari pemangku kepentingan terutama industri media akan memberikan efek positif untuk menyebarluaskan informasi penanggulangan kasus kekerasan seksual.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan media massa turut memegang peranan vital dalam menyebarkan informasi, khususnya dalam sosialisasi UU TPKS. Peran media&nbsp;harus bisa membangun kesadaran pada masyarakat untuk memahami pentingnya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.

"Media juga bisa mensosialisasikan bagaimana korban kekerasan harus berani bicara dengan melaporkan kasus yang menimpanya," kata Ninik Rahayu dalam berikan materi.

Media massa juga harus berhati-hati dalam memberitakan kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan. Pemberitaannya nggak boleh vulgar, apalagi membuat opini terhadap korban, karena korban merupakan orang yang terdampak, yang seharusnya mendapat perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi agar pulih kejiwaannya. (Danny Adriadhi Utama/E07)

Inibaru.id - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) menyarankan perusahaan media massa aktif memberikan edukasi mengenai implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Edukasi yang dimaksud berkaitan dengan identitas dan kondisi korban yang nggak perlu ditulis secara detail.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPA Agung Budi Santoso mengatakan media juga sebaiknya melindungi identitas para pelapor dan pendamping korban kekerasan seksual.&nbsp;

KemenPPA meminta media terlibat aktif mengedukasi masyarakat terkait pemberitaan tindak pidana kekerasan seksual dengan tidak menyebutkan nama identitas korban.

Punya Andil RUU TPKS, KemenPPA Minta Media Nggak Sebut Identitas Korban

"Kami siap memberikan ruang hak jawab Menteri Bahlil secara proporsional seperti putusan Dewan Pers,” kata Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra pada 18 Maret 2024.

Liputan Tempo mengulas keputusan Menteri Bahlil dalam mencabut izin usaha pertambangan sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi. Selain pencabutan izin, Menteri Bahlil juga memiliki kewenangan untuk menghidupkan kembali izin usaha pertambangan dengan syarat tertentu.

Beberapa pengusaha mengaku kepada Tempo bahwa mereka diminta memberikan uang atau saham kepada Menteri Bahlil dan orang-orang terdekatnya sebagai syarat untuk mendapatkan kembali izin tersebut. Sebelas narasumber telah memberikan informasi kepada Tempo, dan keakuratan informasi tersebut telah diperiksa oleh Dewan Pers.

Dewan Pers merekomendasikan pemberian hak jawab karena Menteri Bahlil nggak memberikan klarifikasi sebelum liputan tersebut diterbitkan, meskipun Tempo telah melakukan tujuh upaya untuk meminta konfirmasi dan jawaban atas informasi tersebut. Permintaan wawancara telah diajukan sejak 15 Januari hingga akhir Februari 2024, namun Menteri Bahlil baru memberikan pernyataan pada 29 Februari 2024, setelah liputan tersebut terbit.

Dalam putusannya, Dewan Pers menyarankan agar Menteri Bahlil, sebagai pejabat publik, lebih terbuka kepada pers ketika diminta untuk memberikan penjelasan atau konfirmasi atas suatu informasi, guna menciptakan keberimbangan dan keakuratan dalam pemberitaan serta menghindari penilaian yang nggak tepat.

Dewan Pers juga menilai bahwa penyembunyian identitas narasumber dalam liputan tersebut sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun, keterangan pada sampul edisi tersebut dianggap nggak akurat karena menyebut bahwa Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin nikel, padahal hingga Januari lalu hanya ada 109 izin tambang nikel.

Dewan Pers merekomendasikan agar Tempo memuat hak jawab beserta permintaan maaf kepada Menteri Bahlil dan pembaca atas kekeliruan dalam keterangan tersebut.

Setri Yasra menyatakan kesiapannya untuk memberikan ralat atas keterangan tersebut. Selain itu, dari keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari 2.078 izin yang dicabut oleh Menteri Bahlil, sebanyak 1.749 izin merupakan izin pertambangan mineral.

Selain mengadukan majalah Tempo, Menteri Bahlil juga mengadukan siniar Bocor Alus Politik yang membahas topik yang sama. Dewan Pers menyatakan bahwa siniar tersebut telah memenuhi kewajiban etik dengan menayangkan upaya konfirmasi berupa teks dalam tayangan tersebut. (Siti Zumrokhatun)

Inibaru.id - Dewan Pers baru-baru ini mengeluarkan keputusan Nomor 7/PPR-DP/III/2024 terkait pengaduan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengenai laporan utama yang berjudul "Tentakel Nikel Menteri Bahlil" yang dimuat dalam majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2024. Menurut Dewan Pers, liputan tersebut nggak melanggar Kode Etik Jurnalistik dari segi prosedur.

Dalam pernyataan penilaian dan rekomendasinya, Dewan Pers memutuskan bahwa Tempo diwajibkan untuk memuat hak jawab dari Menteri Bahlil terhadap berbagai informasi yang disampaikan dalam liputan tersebut.

Terkait&nbsp;liputan berjudul 'Tentakel Nikel Menteri Bahlil' yang dimuat Tempo, Dewan Pers nggak menemukan pelanggaran Kode Etik. Meski begitu, Tempo diminta tetap meminta maaf sekaligus memuat hak jawab Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Liputan Pencabutan IUP: Tempo Siap Berikan Hak Jawab Menteri Bahlil

“Setelah era reformasi, kita melihat ada pergeseran. Jadi, negara lebih sedikit melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan wartawan. Ini akibat adanya pelembagaan demokrasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya dalam 'Diskusi Publik: Keamanan Jurnalis, Tanggung jawab Siapa?', yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

O ya,  Indonesia diakui sebagai juara dalam memberikan kebebasan pers di Asia Tenggara, lo. Mantap ya?

Sekadar informasi, peran Dewan Pers di sini adalah sebagai self regulatory body. Lembaga ini membantu menyelesaikan masalah dalam komunitas pers. 

Nah, kerjasama antara Dewan Pers, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dengan MoU dan Peraturan Kapolri telah memastikan kejelasan koridor dan SOP terkait kebebasan pers, Millens.

"MoU Dewan Pers dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Dari MoU ini turun jadi PKS dan sekarang ke Perkap (Peraturan Kapolri). Koridornya makin jelas, SOP-nya makin jelas sehingga tidak terjadi lagi kebingungan-kebingungan,” tuturnya.

Dalam rangkaian peringatan ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wamenkominfo Nezar Patria mengungkapkan kebahagiaannya untuk berbicara tentang kondisi pers bersama teman-teman dari industri media. 

Diskusi melibatkan berbagai pihak, termasuk Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta Direktur Eksekutif LBH Pers.

Kalau menurutmu, kebebasan pers di Indonesia memang patut jadi juara apa masih harus belajar nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Keberadaan pers di sebuah negara merupakan sebuah kebutuhan. Para awak media bakal menyajikan rangkaian peristiwa serta membantu menyebarluaskan informasi kepada khalayak.

Tahukah kamu jika dinamika kemerdekaan pers di Indonesia mengalami peningkatan setelah era reformasi? Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria. 

Kata dia, kita bisa melihat indikasi peningkatan ini mulai dari penerapan kebebasan pers dan peran Dewan Pers.

Katanya, Indonesia juara dalam penerapan kebebasan pers di Asia Tenggara. Apa indikasinya?

Indonesia Juara Dalam Penerapan Kebebasan Pers Se-Asia Tenggara

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Yono Hartono, Toto Sutarto dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito.

Sasmito menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.

Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Menurut Suprapto, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan, sampai mengadakan &nbsp;rapat di Bandung. Ini dilakukan demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf tersebut, ini dinilai mencederai kebersamaan dan akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyusunannya.

Sedangkan Herik melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain.

“Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan perpres media&nbsp;sustainability,” ujar Herik.

Sementara itu Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting adalah dalam penyusunannya harus jelas mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.

Manggut tidak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing&nbsp;revenue) karena ini menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas. Dia menyarankan agar Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.

Yono menimpali bahwa akan berbahaya bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya.

“Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya.

Harapan sama disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang diwakili oleh Maulana sebagai wakil sekjen.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro menyatakan setuju atas masukan dari konstituen tersebut. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan oleh anggota konstituen.

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers Hendrayana mengaku sudah menyampaikan legal anotasi dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Hasil kajian tersebut menyatakan perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999 yang diatur dalam pasal 15.

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan bahwa nggak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen. Hendra menambahkan, bahwa norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang harus selalu dikedepankan.

Adapun sebelas konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

Kita tunggu draft soal ini segera selesai ya, Millens. Jika sudah disahkan oleh Presiden Jokowi, perpres ini akan menjadi produk hukum yang mengatur model kerja sama dan hubungan antara media dan platform global untuk ekosistem pers yang seimbang dan berkeadilan. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id -&nbsp;Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media&nbsp;sustainability. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim. Hal itu di sampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022).

Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar Dewan Pers segera&nbsp;membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang media&nbsp;sustainability. Perpres tersebut akan menjadi produk hukum yang mengatur model kerja sama dan hubungan antara media dan platform global untuk ekosistem pers yang seimbang dan berkeadilan.

Masukan Konstituen untuk Dewan Pers terkait Perpres Media Sustainability

Presiden dalam kesempatan ini didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sedangkan Ninik didampingi anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.

Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40 tahun 1999 tentang pers.

“Dalam hal&nbsp;media sustainability&nbsp;itu Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik yang dikutip melalui siaran pers pada Senin (6/2/2023).&nbsp;

Dalam kesempatan ini, Presiden memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (9/2/2023).&nbsp;

“Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus pasca wafatnya Prof Azyumardi Azra, serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan&nbsp;media sustainability.

Mengenai kebebasan pers, menurut Presiden itu sudah selesai. “Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting,” tegas Jokowi.

Presiden juga menaruh perhatian besar pada platform global dalam konteks menjaga keberimbangan dan keadilan yang mesti diantisipasi.

“Perkembangan teknologi artifisial inteligent (AI) harus terus diperhatikan oleh pers,” kata Jokowi mengingatkan.

Dunia pers sekarang ini memang dituntut untuk selalu berkembang sesuai zaman agar perannya sebagai salah satu pilar negara bisa terwujud. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Produk hukum tersebut, akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan&nbsp;platform&nbsp;global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Anggota Dewan Pers yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin 6 Februari.

Untuk mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan, Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan&nbsp;Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS).&nbsp;Perpres MS ini mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers.

Presiden Jokowi Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability

Rapat koordinasi yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (10/1/23) tersebut membahas tentang&nbsp;kerja sama dalam pengawasan, pemantauan, pemberitaan, dan penayangan informasi/iklan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami masih akan bertemu lagi beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama atau kerja sama,” kata Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengingatkan, informasi&nbsp;hoaks terkait Pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Dia becermin dari pelaksanaan pemilu pada 2019.&nbsp;

“Hasil kajian pemerintah pada Pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang Pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy.&nbsp;

Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses.&nbsp;

Untuk itu, Polri akan menginisiasi diskusi kelompok terarah (FGD) dalam waktu dekat. FGD ini akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemberitaan pemilu.

Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro mengingatkan bahwa aparat harus mengantisipasi penyebaran informasi hoaks di media sosial. Atmaji memastikan, itu bukan perkara mudah. Pasalnya, para penyebar hoaks juga punya cara baru untuk menyiasati hal tersebut.&nbsp;

Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo, Kepala Biro Fasilitas Bawaslu Asmin Safari Lubis, dan anggota Dewan Pers Yadi Hendriana sama-sama mengakui bahwa sangat sulit untuk mengatur media sosial. Padahal, medsoslah yang paling banyak menyebarkan hoaks.

Mulyo berpesan supaya media lebih hati-hati dan semakin memahami dampak yang timbul akibat informasi hoaks.&nbsp;

Secara khusus anggota Dewan Pers Ninik Rahayu berharap dalam setiap proses pembuatan aturan terkait pelaksanaan dan pemberitaan pemilu bisa melibatkan Dewan Pers.

“Kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Tetapi jika dilibatkan, kami bisa memahami substansinya sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada aspek pemberitaan,” tuturnya.

Nah, perang hoaks sudah hampir dimulai nih, Millens. Sebagai netizen yang cerdas, kamu jangan menjadi bagian dari penyebar berita bohong, ya! Selain itu, saring setiap berita-berita yang kamu baca. Oke? (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berita yang belum terbukti kebenarannya alias hoaks banyak kita jumpai di banyak platform media.

Oleh karena itu, Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Ada banyak berita bohong atau hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Polri, KPU, Bawaslu, adan KPI untuk membahas soal pengawasan informasi terkait Pemilu 2024.&nbsp;