Perasaan iri dan dengki adalah bagian alami dari emosi manusia. Melihat orang lain lebih maju atau memiliki pencapaian yang lebih besar sering kali memunculkan perasaan kurang nyaman dalam diri kita. Ini adalah respons yang wajar, karena manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain.

Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Iri yang terkelola dengan baik bisa menjadi motivasi untuk berkembang, sementara iri yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi dengki, yaitu keinginan agar orang lain kehilangan apa yang mereka miliki.

Bahaya Jika Iri dan Dengki Nggak Dikendalikan

Jika rasa iri dibiarkan tumbuh menjadi kebencian, hal ini bisa membawa dampak negatif, seperti:

- Menurunkan rasa percaya diri– Terlalu fokus pada keberhasilan orang lain membuat kita lupa menghargai pencapaian sendiri.

- Memicu tindakan negatif – Dengki bisa membuat seseorang menyusun rencana buruk, seperti menyebarkan fitnah, merendahkan orang lain, atau bahkan berusaha menjatuhkan mereka.

- Merusak hubungan sosial – Perasaan iri dan dengki yang nggak terkendali bisa merusak hubungan dengan teman, saudara, atau kolega karena munculnya sikap permusuhan.

Agar nggak terjebak dalam siklus iri dan dengki yang merusak, berikut beberapa cara untuk mengelolanya:

1. Sadari Bahwa Setiap Orang Punya Perjalanan Masing-Masing – Kesuksesan seseorang bukan berarti kegagalan bagi kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan waktunya masing-masing.

2. Fokus pada Diri Sendiri – Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada peningkatan diri dan pencapaian pribadi.

3. Bersyukur atas Apa yang Dimiliki – Menghargai apa yang telah kita capai dapat membantu mengurangi rasa iri dan membuat kita lebih bahagia.

4. Gunakan sebagai Motivasi – Alih-alih merasa terpuruk, gunakan keberhasilan orang lain sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan sendiri.

5. Jaga Lingkungan Pertemanan yang Positif – Berada di lingkungan yang mendukung dan saling memotivasi dapat membantu kita tetap berpikir positif.

Iri dan dengki saat reuni adalah perasaan yang wajar, tetapi harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi kebencian yang merusak. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. 

Lebaran dan reuni seharusnya menjadi momen penuh kebersamaan, bukan ajang untuk menumbuhkan persaingan yang nggak sehat. Hm, semoga acara kumpul-kumpulmu tetap menyenangkan sehingga menjadi acara tahunan yang dirindukan ya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Lebaran nggak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga ajang reuni, baik di kalangan alumni sekolah maupun keluarga besar. Saat bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, perasaan campur aduk bisa muncul.

Salah satunya adalah iri dan dengki ketika melihat teman atau saudara yang terlihat lebih sukses atau memiliki kehidupan yang lebih baik.

Iri dan dengki adalah perasaan manusiawi, tetapi jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kebencian yang merusak. Bagaimana cara mengelolanya agar tetap positif?

Iri dan Dengki, Perasaan Manusiawi yang Harus Dikendalikan

Berdasarkan penelitian yang dipimpin
oleh Profesor Qinghua Guo dari Institute of Remote Sensing and Geographic
Information System dari Peking University ini, Tiongkok mempunyai pohon
sebanyak 142,6 miliar. Artinya, dengan jumlah penduduk mencapai 1 miliar orang, tiap orang di sana punya 100 pohon.

Oya, penelitian ini dilakukan untuk mengecek kondisi ekosistem
hutan di Tiongkok guna memperkirakan jumlah karbon yang nantinya diserap
oleh pohon-pohon tersebut. Perkiraan inilah yang bisa jadi patokan
Tiongkok untuk merespons perubahan iklim serta memulihkan ekosistem berkelanjutan.

“Kami juga diminta untuk membuat
peta yang detail terkait dengan distribusi pohon di Tiongkok. Bisa dikatakan,
ini adalah untuk kali pertama pemetaan kepadatan pohon di Tiongkok dilakukan,”
ujar Guo sebagaimana dinukil dari Live Science.

Lantas, bagaimana cara mereka
menghitung pohon di wilayah sebanyak ini? Selain memakai teknik Lidar360 atau pemetaan berbasis laser yang menggunakan cahaya serta pengukuran jarak, para peneliti juga memakai pesawat nirawak sejak 2015 untuk mengkover wilayah yang luas di Tiongkok.

Dari data itulah, jumlah pohon bisa
diperkirakan, lengkap dengan pemetaan lokasi di mana pohon-pohon tersebut terkumpul. Hasil dari penelitian ini kemudian dipublikasikan pada 6 Februari 2025
lalu di laman jurnal internasional Tiongkok,&nbsp;Science Bulletin.

“Meski sudah memakai Lidar360, kami
masih mengalami masalah dalam akurasi jumlah pohon karena di hutan yang padat
dan rapat, terkadang ada pohon-pohon kecil yang nggak bisa kita lihat karena
tertutup pohon yang lebih tinggi,” terang Guo mengakui kelemahan dari
penelitiannya.

Hasil penelitian ini
diharapkan bakal semakin mendukung program Great Green Wall yang dicanangkan
pemerintah Tiongkok sejak 1978 lalu. Program ini dibuat demi meningkatkan
jumlah pohon di negara tersebut. Targetnya, bakal ada 100 miliar pohon di Great Green Wall tersebut pada 2050.

Kalau di Indonesia, selain merespons perubahan iklim, pemetaan pohon ini mungkin bisa menjadi upaya untuk menyikapi maraknya pembalakan liar dan alih fungsi hutan juga, ya?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Menghitung jumlah pohon di sebuah kawasan sudah sulit, apalagi di sebuah negara? Terlebih, negara itu adalah Tiongkok yang memiliki wilayah terluas ketiga dunia dengan total&nbsp;9.326.410 kilometer persegi.

Sedikit informasi, daratan Tiongkok berukuran empat kali lipat dari luas wilayah Indonesia. Mengukur pepohonan yang tumbuh di atasnya tentu menjadi pekerjaan yang sulit.&nbsp;Namun, hal ini rupanya benar-benar bisa dilakukan oleh
ilmuwan dari negeri yang menjadi tanah kelahiran panda tersebut.

Sudah dilaporkan dalam bentuk jurnal, penelitian yang dilakukan ilmuan Tiongkok dalam upaya merespons perubahan iklim ini fokus menghitung jumlah pohon untuk memetakan serapan karbon di negaranya.

Respons Perubahan Iklim, Ilmuwan Berhasil Hitung Jumlah Pohon di Tiongkok

Iris yang diperankan oleh Sophie Tatcher&nbsp;diciptakan untuk menjadi pendamping bagi orang yang belum memiliki pasangan. Iris dibekali dengan memori yang
membuatnya seakan-akan punya kenangan, misalnya tentang pertemuannya dengan Josh (Jack Quaid) yang dia dampingi.

Iris yang nggak mengetahui jati dirinya sebagai robot kemudian dimodifikasi Josh untuk membunuh Sergei. Sergei adalah teman Josh. Dia dihabisi agar Josh bisa menguasai uang tabungannya sebesar 12
juta dollar. 

Begitu Sergei berhasil dieksekusi, barulah Josh mengatakan bahwa Iris sejatinya bukanlah manusia, melainkan sebuah
robot. Dia adalah&nbsp;robot "companion", yang dibuat sebagai pendamping manusia, dalam hal ini adalah Josh.

Iris yang jatuh cinta pada Josh tentu saja merasa
dikhianati. Terlebih, terkuak fakta bahwa nantinya Iris akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Sergei. Josh berencana melaporkan tindakan Iris
sebagai sebuah "kesalahan program" agar kematian itu nggak dicurigai pihak berwajib.

Dengan segala keterbatasan, termasuk kemungkinan
dimatikan tiba-tiba oleh alat pengendali yang dimiliki Josh, Iris berniat kabur agar
nggak dijadikan kambing hitam. Nah, perjuangan Iris melawan kesewenangan Josh
inilah yang jadi inti cerita dari film tersebut.

Lantas, apakah Iris pada akhirnya bisa terbebas dari semua
masalah ini? Kalau soal ini, kamu harus nonton sendiri ya untuk mengetahuinya.
Yang pasti, film berdurasi 97 menit ini nggak akan bikin kamu bosan karena plotnya cukup menarik.

Inilah yang membuat rating Companion di situs Rotten Tomatoes
cukup tinggi, yaitu 94 persen. Bisa dikatakan, film ini memang disukai banyak
orang.

Buat kamu yang butuh hiburan selama libur Lebaran ini, nggak
ada salahnya menonton film Companion. Selamat menikmati!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sudah ada beberapa film yang menunjukkan
tentang konflik antara manusia dan robot. Di Ex Machina (2014), misalnya,
sebuah robot melakukan aksi tipu daya ke manusia agar terbebas dari laboratorium
yang jadi lokasi pembuatannya.

Nah, pada film Companion yang dirilis pada
31 Januari 2025 lalu, situasi yang terjadi justru sebaliknya, yakni tentang sesosok robot yang dikhianati manusia. Saat ini, film besutan Drew
Hancock itu bisa kamu tonton di layanan streaming berbayar Apple TV.

Sebagaimana Ex Machina, robot dalam Companion juga berwujud dan berperilaku laiknya perempuan. Bedanya, Iris yang merupakan nama robot dalam Companion nggak menyadari bahwa dirinya adalah seorang robot.

Film Companion sebenarnya punya plot yang sederhana, yaitu konflik antara manusia dan robot. Tapi, kesederhanaan ini dikemas dengan cerita yang membuatnya seru.

Memahami Perasaan Robot yang Dikhianati Manusia dalam Film 'Companion'

Berdasarkan sejarah, roti jala merupakan adaptasi dari
kuliner India yang dikenal sebagai roti prata, Millens. Menurut Suarausu
(15/7/2022), dulu, para pedagang India yang datang ke wilayah Melayu nggak
hanya membawa barang dagangan, tapi juga budaya dan kuliner mereka.

Budaya dan
makanan inilah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, termasuk roti jala.
Jika diamati, pengaruh budaya India ini sangat kentara yaitu
penggunaan kari sebagai pendamping roti jala.

Dinamakan "roti jala" karena bentuknya yang
menyerupai jala atau jaring nelayan. Melansir Goodnewsfromindonesia
(10/3/2025), hal ini diilhami dari pekerjaan mayoritas masyarakat Melayu di
daerah pesisir kala itu.

Sementara itu, warna kuning pada roti jala menggambarkan
warna jala yang digunakan oleh nelayan di sungai Johor pada masa lalu, yang terbuat
dari benang berwarna kuning atau jingga. 

Di negeri asalnya, India, roti jala (roti prata) bercita rasa
asin. Namun, kebanyakan yang dijual di Indonesia memiliki rasa manis karena
disuguhkan bersama saus kinca. Itu sebabnya, roti jala sangat pas dijadikan
menu takjil.

Kalau tertarik mencobanya, kamu nggak harus beli kok Kamu
bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Roti jala terbuat dari campuran tepung terigu, telur,
santan, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dibentuk sehingga menyerupai pola jala atau jaring tipis. Setelah matang, roti jala
biasanya disajikan dengan kuah kari kental yang gurih atau saus kinca yang
manis.

Dengan sejarah yang kaya dan makna budaya yang dalam, roti
jala nggak hanya menjadi hidangan lezat tetapi juga simbol identitas dan
warisan kuliner masyarakat Melayu. Apa kamu juga suka makan roti jala, Millens?
Pilih rasa gurih atau manis nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Salah satu makanan yang banyak ditemukan
ketika Ramadan adalah Roti Jala. Roti jala adalah makanan khas masyarakat
Melayu yang populer di wilayah seperti Johor, Semenanjung Malaysia, Sumatra
Utara, dan Kepulauan Riau.

Hidangan ini biasanya disajikan bersama kuah kari, seperti
kari ayam atau kambing, dan sering ditemukan saat acara-acara istimewa atau
perayaan tertentu.

Hidangan ini nggak hanya lezat tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut. Biasanya disajikan dengan kuah kari, roti jala menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Malaysia, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Roti Jala: Warisan Kuliner yang Mencerminkan Kehidupan Nelayan Melayu

“Bahkan jika dibandingkan Kamis biasanya, di luar Ruwah atau
jelang Lebaran, harga mawar bisa lebih dari Rp50 ribu. Ini agak mengherankan
karena pada Kamis (20/3) lalu juga mawar hanya laku Rp10 ribu per keranjang.
Padahal, biasanya permintaan mawar meningkat untuk keperluan nyekar di
Kamis sore,” keluh Umi, salah seorang petani mawar dari Sumowono, Kabupaten
Semarang.

Layaknya kebanyakan petani di daerah tempat tinggalnya, Umi
sudah melakukan pruning dan perawatan lainnya terhadap mawar di ladangnya agar bisa mekar
maksimal sejak seminggu jelang Lebaran. Alasannya, tentu saja karena pada momen
tersebut, harga jual mawar petik bisa meningkat berkali-kali lipat dari
biasanya.

Jelang Lebaran tahun lalu, misalnya, perempuan yang bisa
membawa 7-8 keranjang mawar setiap kali menjualnya di Pasar Bunga Bandungan
bisa mendapatkan harga Rp100 ribu – Rp200 ribu per keranjang. Saking banyaknya
mawar yang mekar di ladangnya, dia bahkan bisa panen 2-3 kali dalam sehari.
Makanya, keuntungan yang dia dapatkan jelang Lebaran 2024 lalu menembus jutaan rupiah.

“Keuntungan menjual mawar ini seperti THR buat kami untuk
keperluan belanja Lebaran. Makanya, kami heran kok pada tahun ini harganya
nggak sebagus tahun lalu,” ungkap adik Umi yang membawa 6 keranjang mawar,
Khoiriyah.

Keduanya kemudian berasumsi kalau pasokan mawar pada tahun
ini jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Hukum ekonomi kemudian berlaku, jika
pasokan barang berlebih namun permintaan sama, tentu saja harga barangnya akan
turun.

“Tahun kemarin banyak mawar yang lomot alias gagal
mekar. Mungkin karena hal itu jadi harganya tinggi. Kalau sekarang, hampir
semua orang berhasil menjadikan mawarnya mekar semua,” ungkap keduanya diamini
tetangga lainnya yang hanya mendapatkan uang Rp310 ribu untuk 7 keranjang
mawar, Yani.

Meski begitu, karena mereka juga mampu memanen banyak mawar,
setidaknya mampu mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan belanja Lebaran.
Makanya, meski harganya nggak sebagus tahun lalu, para petani dari Sumowono tersebut
tetap bersyukur.

Apalagi, masih ada 3 hari tersisa jelang Lebaran. Mereka
berharap ada pengepul bunga dari daerah lain yang akan berdatangan ke Pasar
Bunga Bandungan. Semakin banyak pengepul yang berdatangan, harapannya bakal bikin
permintaan meningkat dan berimbas pada harga mawar jauh lebih mahal dari harga sekarang.

Semoga saja harapan tentang harga mawar ini beneran kejadian
ya, Millens. Jadi, para petani ini bisa berlebaran dengan senyum secantik
mawar yang mereka rawat selama ini. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Harapan warga Bandungan dan Sumowono
mendapatkan harga jual mawar petik yang mahal pada Kamis (27/3/2025) pagi,
pupus. Meski banyak orang sudah berdatangan ke Pasar Bunga Bandungan sejak
pukul 04.30 WIB, harga mawar yang kebanyakan dipanen sejak pukul 02.00 WIB
tersebut nggak pernah menembus Rp50 ribu per keranjang.

Padahal, hari ini sudah H-4 Lebaran. Pada tahun-tahun
sebelumnya, sejak H-5 Lebaran, harga mawar petik sudah berangsur naik dan
biasanya mulai menyentuh angka Rp70 ribuan – Rp100 ribuan per keranjang. Warga
yang mengharapkan keuntungan dari penjualan mawar untuk bisa membeli banyak
keperluan Lebaran pun mulai resah.

Hingga H-4 Lebaran, harga mawar dari tangan petani yang dijual di Pasar Bunga Bandungan hanya laku kurang dari Rp50 ribu per keranjang. Padahal, pada masa yang sama Lebaran 2024, harganya bisa jauh lebih mahal. Apa penyebabnya?

Jelang Lebaran 2025 Harga Mawar Belum Seharum Tahun Lalu, Petani Sumowono: Tetap Alhamdulillah

Untungnya, Dewan Pers mendesak pemerintah menerbitkan
Perpres Nomor 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk
Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024 lalu. Dari aturan ini,
terbentuk Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas
yang diharapkan memperbaiki persentase pembagian perolehan iklan agar jadi
lebih adil bagi platform digital global serta perusahaan pers nasional.

Lebih dari itu, Dewan Pers juga konsisten menolak dua hal
yang nggak sesuai dengan UU Pers dan kemerdekaan Pers pada UU Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers seperti larangan penyiaran berita investigasi dan adanya
rencana memberi kewenangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan
sengketa pemberitaan setelah selama ini hanya bisa dilakukan di Dewan Pers.

Sayangnya, hal ini nggak menolong indeks kemerdekaan Pers
(IKP) di Indonesia yang turun dari 71,57 pada 2023 lalu jadi 69,36 pada 2024.
Hal ini disebabkan oleh adanya catatan kekerasan terhadap wartawan dengan total
69 kasus sepanjang 2024 lalu sebagaimana data yang dicatat AJI dan juga masih
bergantungnya media terhadap pemerintah daerah, Millens.

Demi semakin meningkatkan kualitas pers Indonesia, Dewan
Pers pun menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) yang berhasil memastikan 1.604
dari 1.779 orang yang ikut serta dinyatakan kompeten. Artinya, sekarang sudah
ada 30.074 wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompeten. Lebih dari itu, 321
media juga sudah menjalani verifikasi faktual dengan hasil 192 media dinyatakan
lolos.

Hal lain yang diperhatikan Dewan Pers pada 2024 ini adalah
adanya aturan yang isinya adalah Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Pers dan Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional. Yang
sedang dalam tahap finalisasi adalah peraturan tentang Pedoman Penggunaan
Kecerdasan Buatan untuk Karya Jurnalistik dan Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Pers.

Khusus untuk yang dibahas terakhir, yaitu kecerdasan buatan
alias artificial intelligence (AI), juga jadi hal yang diperhatikan betul-betul
oleh Dewan Pers. Untungnya, alih-alih langsung kontra dengan hal tersebut, Dewan
Pers menganggap AI bisa dimanfaatkan di ruang redaksi dunia pers Indonesia.

Yap, ada cukup besar tantangan yang harus dihadapi dunia
pers Indonesia pada 2025 nanti. Semoga saja kualitas pers nasional bakal terus
meningkat ya, Millens!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Bergantinya tahun dari 2024 sampai 2025
ternyata masih menyisakan ganjalan bagi Dewan Pers. Maklum, sepanjang 2023 dan
2024 saja, setidaknya 1.200 karyawan dan jurnalis kehilangan pekerjaan. Semua disebabkan oleh iklim usaha industri pers
yang memang belakangan ini kurang kondusif.

Semua gara-gara sebagian besar masyarakat kini lebih sering
mencari informasi dari platform global serta media sosial. Dampaknya, pers pun
jadi kesulitan mendapatkan kue iklan. Hal inilah yang bikin Dewan Pers merasa
tantangan bagi dunia pers pada 2025 ini nggak kalah berat.

Meski pada 2025 ini ada kemungkinan dunia pers tetap berat sebagaimana pada 2024, Dewan Pers tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dunia pers tetap baik.

Tahun Baru 2025, Begini Tantangan Berat Pers di Masa Depan Menurut Dewan Pers

"Identitas dan kondisi tidak perlu ditulis detail. Para pelapor dan pendamping juga harus mendapat perlindungan. Maka bagaimana perlu mengatur etika pemberitaan dalam kasus kekerasan seksual," kata Agung dalam kegiatan FGD untuk media konvensional pada kegiatan Diseminasi UU TPKS di MG Setos Jalan Gajahmada, Semarang, Jumat (20/9/2024).&nbsp;

Dia menyebut peran media massa perlu dipertajam supaya setiap pihak di dalamnya dapat memahami apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam UU TPKS.

"Jadi dari hasil kajian Dewan Pers, rating pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual memang minat bacanya sangat tinggi. Jika tidak hati-hati dalam etika pemberitaan, ada azas yang dilanggar," ungkapnya.

Maka dari itu, penting bagi media massa untuk memberi masukan dan saran kepada pemerintah pusat mengenai hambatan yang muncul dalam implementasi UU TPKS. Pihaknya juga mengimbau media massa supaya ikut bergerak bersama KemenPPA untuk mendiskusikan dan menganalisis peran-peran yang diperlukan untuk mendukung penegakan UU TPKS.&nbsp;

"Jadi penting bagi kami mengajak diskusi bila ada permasalahan atau masukan dari rekan media. Khususnya apa yang mestinya edukasi masyarakat soal UU TPKS. Dan harus bergerak semangat agar kita bersama-sama mendiskusikan keterlibatan dan peran-peran media untuk mengetahui kemana korban akan mengadu, dan hak-haknya apa saja," ujar Agung.&nbsp;

Agung juga menyoroti besarnya populasi wilayah Jawa Tengah yang ternyata selaras dengan pertumbuhan medianya. Makanya, dia menganggap peran media massa bakal sangat penting dalam mengedukasi masyarakat untuk mendukung penuh UU TPKS.&nbsp;

"Secara umum populasi penduduk yang besar dan padat dengan medianya. Paling tidak mampu mempengaruhi masyarakat. Karena ini dampak yang baik untuk pelibatan media," terangnya.&nbsp;

Untuk saat ini, KemenPPA sedang merancang aturan turunan dalam bentuk PP dan Perpres. Dukungan dari pemangku kepentingan terutama industri media akan memberikan efek positif untuk menyebarluaskan informasi penanggulangan kasus kekerasan seksual.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan media massa turut memegang peranan vital dalam menyebarkan informasi, khususnya dalam sosialisasi UU TPKS. Peran media&nbsp;harus bisa membangun kesadaran pada masyarakat untuk memahami pentingnya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.

"Media juga bisa mensosialisasikan bagaimana korban kekerasan harus berani bicara dengan melaporkan kasus yang menimpanya," kata Ninik Rahayu dalam berikan materi.

Media massa juga harus berhati-hati dalam memberitakan kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan. Pemberitaannya nggak boleh vulgar, apalagi membuat opini terhadap korban, karena korban merupakan orang yang terdampak, yang seharusnya mendapat perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi agar pulih kejiwaannya. (Danny Adriadhi Utama/E07)

Inibaru.id - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) menyarankan perusahaan media massa aktif memberikan edukasi mengenai implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Edukasi yang dimaksud berkaitan dengan identitas dan kondisi korban yang nggak perlu ditulis secara detail.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPA Agung Budi Santoso mengatakan media juga sebaiknya melindungi identitas para pelapor dan pendamping korban kekerasan seksual.&nbsp;

KemenPPA meminta media terlibat aktif mengedukasi masyarakat terkait pemberitaan tindak pidana kekerasan seksual dengan tidak menyebutkan nama identitas korban.

Punya Andil RUU TPKS, KemenPPA Minta Media Nggak Sebut Identitas Korban

"Kami siap memberikan ruang hak jawab Menteri Bahlil secara proporsional seperti putusan Dewan Pers,” kata Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra pada 18 Maret 2024.

Liputan Tempo mengulas keputusan Menteri Bahlil dalam mencabut izin usaha pertambangan sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi. Selain pencabutan izin, Menteri Bahlil juga memiliki kewenangan untuk menghidupkan kembali izin usaha pertambangan dengan syarat tertentu.

Beberapa pengusaha mengaku kepada Tempo bahwa mereka diminta memberikan uang atau saham kepada Menteri Bahlil dan orang-orang terdekatnya sebagai syarat untuk mendapatkan kembali izin tersebut. Sebelas narasumber telah memberikan informasi kepada Tempo, dan keakuratan informasi tersebut telah diperiksa oleh Dewan Pers.

Dewan Pers merekomendasikan pemberian hak jawab karena Menteri Bahlil nggak memberikan klarifikasi sebelum liputan tersebut diterbitkan, meskipun Tempo telah melakukan tujuh upaya untuk meminta konfirmasi dan jawaban atas informasi tersebut. Permintaan wawancara telah diajukan sejak 15 Januari hingga akhir Februari 2024, namun Menteri Bahlil baru memberikan pernyataan pada 29 Februari 2024, setelah liputan tersebut terbit.

Dalam putusannya, Dewan Pers menyarankan agar Menteri Bahlil, sebagai pejabat publik, lebih terbuka kepada pers ketika diminta untuk memberikan penjelasan atau konfirmasi atas suatu informasi, guna menciptakan keberimbangan dan keakuratan dalam pemberitaan serta menghindari penilaian yang nggak tepat.

Dewan Pers juga menilai bahwa penyembunyian identitas narasumber dalam liputan tersebut sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun, keterangan pada sampul edisi tersebut dianggap nggak akurat karena menyebut bahwa Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin nikel, padahal hingga Januari lalu hanya ada 109 izin tambang nikel.

Dewan Pers merekomendasikan agar Tempo memuat hak jawab beserta permintaan maaf kepada Menteri Bahlil dan pembaca atas kekeliruan dalam keterangan tersebut.

Setri Yasra menyatakan kesiapannya untuk memberikan ralat atas keterangan tersebut. Selain itu, dari keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari 2.078 izin yang dicabut oleh Menteri Bahlil, sebanyak 1.749 izin merupakan izin pertambangan mineral.

Selain mengadukan majalah Tempo, Menteri Bahlil juga mengadukan siniar Bocor Alus Politik yang membahas topik yang sama. Dewan Pers menyatakan bahwa siniar tersebut telah memenuhi kewajiban etik dengan menayangkan upaya konfirmasi berupa teks dalam tayangan tersebut. (Siti Zumrokhatun)

Inibaru.id - Dewan Pers baru-baru ini mengeluarkan keputusan Nomor 7/PPR-DP/III/2024 terkait pengaduan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengenai laporan utama yang berjudul "Tentakel Nikel Menteri Bahlil" yang dimuat dalam majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2024. Menurut Dewan Pers, liputan tersebut nggak melanggar Kode Etik Jurnalistik dari segi prosedur.

Dalam pernyataan penilaian dan rekomendasinya, Dewan Pers memutuskan bahwa Tempo diwajibkan untuk memuat hak jawab dari Menteri Bahlil terhadap berbagai informasi yang disampaikan dalam liputan tersebut.

Terkait&nbsp;liputan berjudul 'Tentakel Nikel Menteri Bahlil' yang dimuat Tempo, Dewan Pers nggak menemukan pelanggaran Kode Etik. Meski begitu, Tempo diminta tetap meminta maaf sekaligus memuat hak jawab Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Liputan Pencabutan IUP: Tempo Siap Berikan Hak Jawab Menteri Bahlil

“Setelah era reformasi, kita melihat ada pergeseran. Jadi, negara lebih sedikit melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan wartawan. Ini akibat adanya pelembagaan demokrasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya dalam 'Diskusi Publik: Keamanan Jurnalis, Tanggung jawab Siapa?', yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

O ya,  Indonesia diakui sebagai juara dalam memberikan kebebasan pers di Asia Tenggara, lo. Mantap ya?

Sekadar informasi, peran Dewan Pers di sini adalah sebagai self regulatory body. Lembaga ini membantu menyelesaikan masalah dalam komunitas pers. 

Nah, kerjasama antara Dewan Pers, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dengan MoU dan Peraturan Kapolri telah memastikan kejelasan koridor dan SOP terkait kebebasan pers, Millens.

"MoU Dewan Pers dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Dari MoU ini turun jadi PKS dan sekarang ke Perkap (Peraturan Kapolri). Koridornya makin jelas, SOP-nya makin jelas sehingga tidak terjadi lagi kebingungan-kebingungan,” tuturnya.

Dalam rangkaian peringatan ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wamenkominfo Nezar Patria mengungkapkan kebahagiaannya untuk berbicara tentang kondisi pers bersama teman-teman dari industri media. 

Diskusi melibatkan berbagai pihak, termasuk Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta Direktur Eksekutif LBH Pers.

Kalau menurutmu, kebebasan pers di Indonesia memang patut jadi juara apa masih harus belajar nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Keberadaan pers di sebuah negara merupakan sebuah kebutuhan. Para awak media bakal menyajikan rangkaian peristiwa serta membantu menyebarluaskan informasi kepada khalayak.

Tahukah kamu jika dinamika kemerdekaan pers di Indonesia mengalami peningkatan setelah era reformasi? Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria. 

Kata dia, kita bisa melihat indikasi peningkatan ini mulai dari penerapan kebebasan pers dan peran Dewan Pers.

Katanya, Indonesia juara dalam penerapan kebebasan pers di Asia Tenggara. Apa indikasinya?

Indonesia Juara Dalam Penerapan Kebebasan Pers Se-Asia Tenggara

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Yono Hartono, Toto Sutarto dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito.

Sasmito menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.

Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Menurut Suprapto, PWI juga cukup intens melakukan pembahasan, sampai mengadakan &nbsp;rapat di Bandung. Ini dilakukan demi terciptanya iklim dan ekosistem media yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang merasa sebagai pemilik draf tersebut, ini dinilai mencederai kebersamaan dan akan berhadapan dengan konstituen Dewan Pers yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyusunannya.

Sedangkan Herik melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain.

“Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan perpres media&nbsp;sustainability,” ujar Herik.

Sementara itu Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting adalah dalam penyusunannya harus jelas mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.

Manggut tidak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing&nbsp;revenue) karena ini menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas. Dia menyarankan agar Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.

Yono menimpali bahwa akan berbahaya bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya.

“Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya.

Harapan sama disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang diwakili oleh Maulana sebagai wakil sekjen.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro menyatakan setuju atas masukan dari konstituen tersebut. Dewan Pers pada dasarnya adalah mengemban amanat yang diberikan oleh anggota konstituen.

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers Hendrayana mengaku sudah menyampaikan legal anotasi dari hasil kajian akademis yang dilaksanakan Dewan Pers. Hasil kajian tersebut menyatakan perpres itu menjadi bagian dari Undang-Undang Pers No 40/1999 yang diatur dalam pasal 15.

Dalam hal ini, UU Pers menyatakan bahwa nggak ada lembaga lain yang mendapatkan amanah untuk mengatur pers selain Dewan Pers. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Dewan Pers selalu melibatkan konstituen. Hendra menambahkan, bahwa norma hukum untuk mengatur media di masa mendatang harus selalu dikedepankan.

Adapun sebelas konstituen Dewan Pers terdiri dari AJI, PWI, SPS, IJTI, SMSI, AMSI, JMSI, PFI (Pewarta Foto Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI, dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia).

Kita tunggu draft soal ini segera selesai ya, Millens. Jika sudah disahkan oleh Presiden Jokowi, perpres ini akan menjadi produk hukum yang mengatur model kerja sama dan hubungan antara media dan platform global untuk ekosistem pers yang seimbang dan berkeadilan. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id -&nbsp;Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media&nbsp;sustainability. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim. Hal itu di sampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022).

Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar Dewan Pers segera&nbsp;membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang media&nbsp;sustainability. Perpres tersebut akan menjadi produk hukum yang mengatur model kerja sama dan hubungan antara media dan platform global untuk ekosistem pers yang seimbang dan berkeadilan.

Masukan Konstituen untuk Dewan Pers terkait Perpres Media Sustainability

Presiden dalam kesempatan ini didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sedangkan Ninik didampingi anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.

Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40 tahun 1999 tentang pers.

“Dalam hal&nbsp;media sustainability&nbsp;itu Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik yang dikutip melalui siaran pers pada Senin (6/2/2023).&nbsp;

Dalam kesempatan ini, Presiden memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (9/2/2023).&nbsp;

“Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus pasca wafatnya Prof Azyumardi Azra, serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan&nbsp;media sustainability.

Mengenai kebebasan pers, menurut Presiden itu sudah selesai. “Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting,” tegas Jokowi.

Presiden juga menaruh perhatian besar pada platform global dalam konteks menjaga keberimbangan dan keadilan yang mesti diantisipasi.

“Perkembangan teknologi artifisial inteligent (AI) harus terus diperhatikan oleh pers,” kata Jokowi mengingatkan.

Dunia pers sekarang ini memang dituntut untuk selalu berkembang sesuai zaman agar perannya sebagai salah satu pilar negara bisa terwujud. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Produk hukum tersebut, akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan&nbsp;platform&nbsp;global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Anggota Dewan Pers yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin 6 Februari.

Untuk mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan, Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan&nbsp;Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS).&nbsp;Perpres MS ini mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers.

Presiden Jokowi Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability

Rapat koordinasi yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (10/1/23) tersebut membahas tentang&nbsp;kerja sama dalam pengawasan, pemantauan, pemberitaan, dan penayangan informasi/iklan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami masih akan bertemu lagi beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama atau kerja sama,” kata Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengingatkan, informasi&nbsp;hoaks terkait Pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Dia becermin dari pelaksanaan pemilu pada 2019.&nbsp;

“Hasil kajian pemerintah pada Pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang Pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy.&nbsp;

Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses.&nbsp;

Untuk itu, Polri akan menginisiasi diskusi kelompok terarah (FGD) dalam waktu dekat. FGD ini akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemberitaan pemilu.

Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro mengingatkan bahwa aparat harus mengantisipasi penyebaran informasi hoaks di media sosial. Atmaji memastikan, itu bukan perkara mudah. Pasalnya, para penyebar hoaks juga punya cara baru untuk menyiasati hal tersebut.&nbsp;

Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo, Kepala Biro Fasilitas Bawaslu Asmin Safari Lubis, dan anggota Dewan Pers Yadi Hendriana sama-sama mengakui bahwa sangat sulit untuk mengatur media sosial. Padahal, medsoslah yang paling banyak menyebarkan hoaks.

Mulyo berpesan supaya media lebih hati-hati dan semakin memahami dampak yang timbul akibat informasi hoaks.&nbsp;

Secara khusus anggota Dewan Pers Ninik Rahayu berharap dalam setiap proses pembuatan aturan terkait pelaksanaan dan pemberitaan pemilu bisa melibatkan Dewan Pers.

“Kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Tetapi jika dilibatkan, kami bisa memahami substansinya sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada aspek pemberitaan,” tuturnya.

Nah, perang hoaks sudah hampir dimulai nih, Millens. Sebagai netizen yang cerdas, kamu jangan menjadi bagian dari penyebar berita bohong, ya! Selain itu, saring setiap berita-berita yang kamu baca. Oke? (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berita yang belum terbukti kebenarannya alias hoaks banyak kita jumpai di banyak platform media.

Oleh karena itu, Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Ada banyak berita bohong atau hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Polri, KPU, Bawaslu, adan KPI untuk membahas soal pengawasan informasi terkait Pemilu 2024.&nbsp;

Dewan Pers Adakan Rapat Koordinasi Perangi Hoaks Jelang Pemilu

PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan
Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal
Mabes Polri atau Kabareskrim Komjen Agus Andrianto di Mabes Polri, Jalan
Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022).

Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman
bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan
kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi
wartawan. Sehingga, nggak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi
menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dengan ditandatangani PKS ini diharapkan nggak ada lagi
kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan,”
kata Arif Zulkifli.

Salah satu yang diatur dalam PKS ini adalah tentang
laporan dari masyarakat. Apabila Polri menerima laporan dari masyarakat
terkait pemberitaan maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Tujuannya
adalah untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk
pers atau bukan.

Apabila hasil koordinasi memutuskan laporan itu karya
jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi
atau&nbsp; menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers.

“Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No. 40
Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” ujar Arif.

Kemudian, apabila koordinasi kedua pihak memutuskan
laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan
di luar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri
menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Nah, begitulah alur yang tepat jika suatu saat kita menemukan
masalah dengan pemberitaan atau karya jurnalistik. Jangan sampai mengancam atau
melukai awak media, ya! (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Seringkali awak media dikriminalisasi pihak-pihak yang merasa
dirugikan dengan pemberitaan. Para wartawan mendapat ancaman bahkan kekerasan
yang berbuntut kematian. Nggak ingin itu terus berlanjut dan mengintimidasi
kerja jurnalistik, Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

PKS pertama ini sebagai turunan dari nota kesepahaman
(MoU)&nbsp; Dewan Pers - Polri untuk meminimalisasi kriminalisasi karya
jurnalistik. Sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan
Nomor: NK/4/III/2022.

Kerja jurnalistik harus dilindungi. Jika awak media melakukan kesalahan dalam pemberitaan, maka ada alur yang benar untuk melaporkannya. Demi melindungi kebebasan pers tersebut, Dewan Pers dan Polri telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).&nbsp;

Lindungi Jurnalis, Dewan Pers-Polri Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama

Oleh karena itu, anggota Dewan Pers A Sapto Anggoro mengingatkan agar wartawan dan media menjaga netralitas pemberitaan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan pada acara penutupan uji kompetensi wartawan/jurnalis (UKW/UKJ) di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (16/10/2022).

Dia mengutarakan, banyak media yang dikuasai pemodal yang juga aktif di politik. Wartawan profesional dan berkompeten harus bisa bersikap netral dalam menjalankan profesinya. Wartawan hendaknya bisa menyaring dan memilah informasi mana yang sebaiknya disampaikan ke publik dengan tetap menjaga netralitas.

Sikap netral dalam pemberitaan pemilu, menurut Sapto, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 1 KEJ menyatakan, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran kata "berimbang" berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. "Tidak beritikad buruk" berarti nggak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Demikian juga kalimat "memberitakan secara berimbang" di pasal 3 KEJ bermakna memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Sapto berpesan agar wartawan menghindarkan pemakaian diksi yang bisa membelah masyarakat. Hal itu bisa memperburuk kohesi sosial yang seharusnya dibangun lebih kondusif dengan tetap menjunjung tinggi demokratisasi.

Kondisi yang ada di masyarakat, ujarnya, sedang nggak kondusif. Masyarakat terpolarisasi sebagai ekses dari pemilu sebelumnya, caci maki dan sumpah serapah antarwarga sering muncul di media sosial, sehingga hubungan pertemanan serta persaudaraan terpengaruh.

“Semestinya wartawan (termasuk yang berkompeten) menghindari diksi kadrun atau cebong yang tidak baik itu,” ujar Sapto.

Wartawan dan media pada dasarnya berfungsi sebagai kontrol sosial. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfi Hakim menyatakan bahwa wartawan yang kompeten nggak melupakan UU Pers pasal 3 ayat 1 yang menyebut pers berfungsi sebagai edukasi, hiburan, informasi, dan kontrol sosial. Dia menekankan fungsi media sebagai watchdog amatlah penting.

“Suarakan, menggonggonglah dengan memberitakan. Akhirnya mereka tidak jadi sekongkol. Itulah cara wartawan berkompeten melindungi kehidupan bangsa,” kata dia.&nbsp;

Sebagai masyarakat kita juga seharusnya sudah lebih cerdas ketimbang lima tahun lalu ya, Millens. Bacalah berita dari media yang independen dan kompeten, jangan mudah percaya kabar hoaks, dan selalu cek setiap kebenaran berita yang kamu baca. (Siti Khatijah/E05)&nbsp;

Inibaru.id - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Beberapa partai sudah mulai spill tokoh calon presiden yang bakal diusung. Masyarakat juga semakin mempunyai gambaran tentang sosok calon presiden idamannya.

Derasnya arus informasi terkait Pemilu 2024 juga semakin banyak kan, Millens? Tapi sadarilah sebagian dari itu merupakan kabar hoaks, artikel provokatif, bahkan ada yang bermotif kampanye hitam.

Empat tahun lalu Pemilu berlangsung panas dan sengit. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah pemberitaan yang memihak. Oleh karena itu, Dewan Pers mengharap wartawan terus menjaga netralitas media jelang Pemilu 2024.&nbsp;

Dewan Pers: Wartawan Harus Jaga Netralitas Media Jelang Pemilu 2024

Oleh alasan itu, anggota Dewan Pers A Sapto Anggoro
mengingatkan semua pihak, terutama insan pers tentang pentingnya fungsi kontrol
sosial. 

“Mohon perhatian semuanya. Kita tekankan tentang fungsi
kontrol sosial. Ini mengikat wartawan, perusahaan pers, dan juga semua pihak,
baik pemerintah, keamanan, penegak hukum, bahkan masyarakat umum,” kata Sapto
di depan peserta diskusi Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Publik (IKP) 2022
Provinsi Sumatra Utara di Hotel Cambridge, Medan, Senin (10/10/2022).

Agar fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, Sapto berharap
nggak terjadi kesalahpahaman semua pihak karena kerja-kerja jurnalistik. Jika
nggak puas dengan informasi wartawan, di Kode Etik Jurnalistik (KEJ) diatur
tentang klarifikasi dan pemberitaan berimbang (cover both side).

“Bapak ibu kalau merasa dirugikan bisa minta penjelasan
wartawan atau media untuk minta hak jawab, bahkan bisa mengadukan ke Dewan Pers
untuk dimediasi,” jelasnya.

Pemberitaan yang berimbang dan benar adalah wujud dari kontrol sosial. Dewan pers terus mengingatkan hal itu dan mengajak para wartawan dan masyarakat untuk menegakkan kontrol sosial.&nbsp;&nbsp;