Inibaru.id – Ketua DPRD Jateng, Sumanto, baru saja menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bareng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4/2026). Acara yang digelar di Auditorium BPK Perwakilan DKI Jakarta ini jadi gong dimulainya audit buat memastikan duit rakyat dikelola dengan transparan dan akuntabel.
Nggak sendirian, Sumanto hadir didampingi Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh dan Sekretaris DPRD Urip Sihabuddin. Buat Sumanto, urusan audit BPK ini bukan sekadar rutinitas birokrasi yang membosankan, tapi soal menjaga amanah masyarakat.
"Bagi kami di DPRD, proses pemeriksaan oleh BPK RI adalah instrumen krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan, dibahas, dan disetujui dalam APBD benar-benar mengalir untuk kepentingan rakyat," ujarnya di sela-sela acara.
Fokus pada Kesejahteraan, Bukan Sekadar Angka
Sumanto menegaskan kalau DPRD punya tanggung jawab buat memastikan anggaran nggak cuma jadi angka cantik di atas kertas, tapi beneran mencerminkan aspirasi warga. Apalagi, tantangan ekonomi ke depan bikin semua pihak harus makin selektif pilih prioritas.
"DPRD menyadari tantangan ekonomi ke depan mewajibkan kita untuk lebih selektif dan tajam dalam menentukan prioritas. Fokus kami tetap konsisten pada dua pilar utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemiskinan," paparnya.
Lewat fungsi anggaran, dewan terus mendorong alokasi dana untuk sektor dasar kayak pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi kerakyatan. Harapannya, program-program ini bisa langsung "nendang" buat menurunkan angka kemiskinan ekstrem lewat pemberdayaan UMKM dan bansos yang tepat sasaran.
WTP Itu Standar Minimal!
Kalau biasanya instansi bangga banget dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bagi Sumanto, itu baru level dasar. Target yang lebih tinggi adalah dampak nyata dari anggaran tersebut di lapangan.
"Kami ingin memastikan pelaksanaan program bukan hanya berhasil menyerap anggaran secara administratif, tetapi berhasil memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing," ungkapnya.
Di akhir, Sumanto juga berpesan supaya Gubernur Jateng dan jajarannya kooperatif selama proses audit ini. Data yang akurat jadi kunci biar tata kelola keuangan Jateng makin transparan dan berorientasi pada hasil. (Administrator/E01)