Inibaru.id – Jika di kesempatan-kesempatan sebelumnya pengangkatan menteri di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai hal yang biasa saja, pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional jadi pembahasan hangat warganet dan masyarakat. Maklum, AHY adalah putra Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden sekaligus tokoh paling berpengaruh dari Partai Demokrat.
AHY sendiri berstatus ketua umum dari partai yang identik dengan warna biru tersebut. Dia menggantikan posisi mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang digeser posisinya jadi Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) demi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Saya kira Mas AHY cocok untuk memimpin Kementerian ATR/BPN karena lulusan manajemen, beliau sudah sangat siap,” ucap Presiden Jokowi pada acara pelantikan menteri yang digelar hari ini, Rabu (21/2/2024) di Istana Negara.
Apa yang diungkap Jokowi sebenarnya ada benarnya. Nyatanya, selain lulusan Akademi Militer (Akmil), AHY memiliki gelar Master of Science in Strategic Studies dari Universitas Teknolgi Nanyang, Singapura, Master in Public Administration dari Harvard University, dan Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University. Bisa dikatakan, dari segi pendidikan dan pengalaman, AHY memang layak mendapatkan jabatan tersebut.
Meski begitu, banyak pihak yang menyebut keputusan untuk mengangkat AHY jadi menteri juga terkait dengan faktor politis. Salah satunya adalah cara Jokowi untuk mengajak Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi. Asal kamu tahu saja, ya, semenjak Jokowi jadi presiden pada 2014, Demokrat selalu berada di posisi oposisi.
Dengan masuknya Demokrat, bertambah pula barisan partai yang bergabung dengan PDI-P, Golkar, Nasional Demokrat (Nasdem), PPP, Gerindra, PAN, dan PKB. Bisa dikatakan, koalisi pemerintahan Jokowi kini menguasai 525 dari total 575 kursi di DPR RI alias lebih dari 91 persen kursi parlemen. Satu-satunya partai yang jadi oposisi tersisa adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kami ucapkan selamat kepada Partai Demokrat yang sudah masuk kabinet. Kami tetap memilih jalan di luar pemerintahan demi menjadi kekuatan penyeimbang dan menjaga roda pemerintahan berjalan dengan baik. Demokrasi harus tetap sehat jika ada proses check and balances,” terang Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamamd Kholid sebagaimana dilansir dari Liputan6, Rabu (21/2).
Selain membuat jumlah oposisi di parlemen jadi semakin kecil, ada dugaan jika keputusan mengajak Partai Demokrat gabung koalisi ini demi menjegal isu hak angket yang baru-baru ini digulirkan paslon 03 Ganjar Pranowo untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Selain itu, ada dugaan pula bahwa hal ini menjadi jaminan yang diberikan Koalisi Prabowo – Gibran yang memang selama ini didukung Jokowi ke Partai Demokrat bahwa mereka bakal mendapatkan jatah menteri.
“Agar bisa menghalau serangan lawan politik dari pihak oposisi, termasuk dalam hal isu hak angket ini. Selain itu, ada kemungkinan jika di masa pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dapat satu jabatan menteri, bisa jadi di pemerintahan Prabowo – Gibran nanti bisa dapat juga,” ungkap pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin sebagaimana dilansir dari Bbc, Rabu (21/2).
Meskipun pengangkatannya menjadi pembicaraan banyak pihak dan membuat sejumlah pakar menduga adanya deal-deal politik tertentu, AHY nggak ambil pusing dengan hal tersebut.
“(Soal hak angket) Itu hak partai politik. Saya nggak pengin terjebak. Yang pasti kita harus move on. Lima sampai 10 tahun ke depan banyak tantangan dan sekarang harus mulai rekonsiliasi bangsa,” ucap AHY usai acara pelantikan.
Yap, menarik banget ya pengangkatan AHY jadi menteri di pemerintahan Jokowi ini. Kalau menurutmu, apakah memang hal ini bakal memengaruhi wacana bergulirnya hak angket terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024, Millens? (Arie Widodo/E05)