Inibaru.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengumumkan pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang akan dilakukan pada bulan Agustus hingga minggu pertama Oktober 2023. Tujuannya, memperoleh gambaran yang komprehensif tentang status kesehatan masyarakat Indonesia serta faktor risiko yang ada di dalamnya.
Salah satu aspek penting yang akan diteliti dalam SKI ini adalah status gizi masyarakat. Survei ini akan dikomkbinasikan dengan survei status gizi Indonesia yang dilakukan setiap tahun. Data yang diperoleh dari SKI diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, menjelaskan bahwa SKI diperlukan untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang tepat sasaran dan terarah.
''Karena itu, SKI ini dibutuhkan sebagai alat bukti yang sangat sensitif yang mewakili kondisi kesehatan masyarakat Indonesia,'' ujarnya pada Rapat Koordinasi Teknis tingkat pusat SKI di gedung Kemenkes, Selasa (27/6).
Teknis Pelaksanaan
Pelaksanaan survei akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, pengukuran antropometri, serta pemeriksaan gigi dan mulut. SKI 2023 akan melibatkan 586 ribu rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Syarifah Liza Munira, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari SKI akan diolah menjadi informasi penting untuk pembangunan kesehatan dan sebagai rancangan RPJMN 2025-2029.
''Hasil SKI 2023 akan dimanfaatkan oleh pelaksana program Kementerian Kesehatan, termasuk pengembangan RPJMN oleh Bappenas. Kabupaten/kota dapat menggunakan data SKI 2023 untuk perencanaan, pemantauan, penerapan dan evaluasi program-program kesehatan dengan berbasis bukti,'' ucap Liza.
Selain itu, indikator-indikator SKI 2023 juga akan digunakan dalam menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Indonesia. IPKM ini akan membantu menggambarkan disparitas pembangunan kesehatan antar daerah di Indonesia.
Metodologi survei SKI 2023 akan menggunakan desain "Potong Lintang" dengan kerangka sampel BPS sebanyak 34.500 blok sensus, di mana setiap blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga.
Selain itu, akan ada pengukuran status gizi pada rumah tangga yang memiliki balita. Totalnya, SKI 2023 akan melibatkan 345.000 rumah tangga dan 345.000 rumah tangga dengan balita.
Pelaksanaan SKI 2023 melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pusat Statistik.
Di tingkat daerah, pelaksanaan SKI 2023 melibatkan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, serta institusi pendidikan tinggi di daerah. Melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga ini, diharapkan kualitas pelaksanaan SKI 2023 dapat meningkat, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk kebijakan yang tepat. Timbul komitmen bersama untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan mengawal dan memastikan kelancaran prosesnya di daerah.
Pelaksanaan SKI 2023 akan melibatkan ribuan tenaga pendukung, termasuk kader Posyandu, pengumpul data atau enumerator yang memiliki latar belakang pendidikan D3 Kesehatan, tenaga Puskesmas, dan dokter gigi. Pada bulan November, diharapkan dapat dilakukan diseminasi hasil sementara pada lima indikator utama SKI 2023, yaitu prevalensi balita stunting, prevalensi balita wasting, persentase merokok pada usia 12-23 tahun, prevalensi obesitas pada usia lebih dari 18 tahun, dan persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan.
Semoga dengan adanya survei ini, pemerintah bisa membuat kebijakan untuk membuat masyarakat kita semakin sehat ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)