Semua serba kebetulan. Kebetulan hari libur telah selesai. Kebetulan dia menyukai perjalanan malam agar bisa tidur di kereta sampai tiba di Ibu Kota. Dan, kebetulan ada konser bertajuk Journey Experience Symphoni: Beyond Sound, Beyond
Experience, Beyond the Journey&nbsp;tersebut.

"Pas tiba di stasiun, aku kok seperti mendengar suara
pementasan orkestra. Pas ngintip di sisi timur, ternyata memang ada konser live.
Kebetulan masih ada 20 menitan sebelum jadwal kereta berangkat. Jadi, bisa
nonton sebentar. Bagus banget!” ceritanya pada Rabu (9/4) malam.

Sebagai "anker" alias anak kereta
yang menyukai berbagai hal berkaitan dengan si ular besi ini,
suara-suara di stasiun bisa sangat membuatnya girang, apalagi ada penampilan Yogyakarta
Royal Orchestra yang membuatnya merasakan pengalaman baru yang sangat menarik.

“Aku suka dengan suara sirine kereta, pengumuman dari petugas, atau
notifikasi-notifikasi khas stasiun kereta. Pas dengerin orkestra juga
sempat ada suara kereta datang. Cantik banget,” ucapnya sebelum mengaku sedikit
menyesal lantaran nggak datang jauh lebih awal malam itu agar bisa menonton konser lebih lama.

Nah, buat yang melewatkan kesempatan langka ini, kamu bisa menjumpai Yogyakarta Royal Orchestra dalam sebuah konser di Atrium Utama Plaza Ambarukmo Yogyakarta pada Senin (14/4) sore mulai pukul 16.00 hingga 20.00 WIB.&nbsp;

Konser yang digelar tanpa pungutan biaya ini adalah bagian dari rangkaian pementasan untuk persiapan konser besar mereka di Jakarta dalam waktu dekat. Jadi, itu hitung-hitung pemanasanlah. Ha-ha.

Gimana, tertarik untuk menonton Yogyakarta Royal Orchestra, Millens?
Simpan deh jadwalnya agar nggak sampai kelewatan.(Arie Widodo)

Inibaru.id – Libur lebaran yang baru diambil mulai&nbsp;H-1 Idulfitri alias 30 Maret 2025 membuat Rahayu Mutmainah bisa berlama-lama di
kampung halamannya yang ada di Cebongan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dia nggak menyangka keputusan itu membawa nasib baik untuknya.

Kembali ke perantauan di Jakarta dengan berkereta pada Rabu (9/4/2025) malam, dia menjumpai pemandangan langka saat tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta, yakni bertepatan dengan penampilan dari Yogyakarta Royal Orchestra.

Perempuan yang akrab disapa Ayu itu mengaku baru kali ini menjumpai sebuah "konser" di stasiun. Dia juga sama sekali nggak tahu tentang
rencana pementasan Yogyakarta Royal Orchestra di pemberhentian kereta bernama resmi Stasiun
Yogyakarta yang diperkirakan telah melayani penumpang sejak 1887 tersebut. 

Banyak penumpang yang akan naik atau baru turun dari kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta terhibur dengan alunan musik istimewa yang disajikan Yogyakarta Royal Orchestra pada Rabu (9/4/2025) malam.

Alunan Musik Yogyakarta Royal Orchestra yang Menyatu dengan Suara Laju Kereta di Stasiun Tugu Jogja

Karena itulah, saat Babak Final V-League musim 2024-2025
digelar antara Red Sparks melawan Incheon Heungkuk Life Pink Spiders pada akhir
Maret sampai awal April 2025 lalu, Ah-reum menontonnya, meski nggak secara langsung, hanya lewat televisi.

“Karena banyak tenaga kerja dari Indonesia, kami terbiasa melihat orang Indonesia di sini, khususnya di kota-kota
industri seperti tempat tinggalku, Suwon. Daejeon juga. Tapi, barangkali
Megawati-lah yang paling dikenal dari semua orang Indonesia yang ada di sini. Dia bermain luar biasa,"&nbsp;tulisnya.

Dalam laga pemungkas itu, Megawati dengan Red Sparks-nya pulang dengan tertunduk setelah dibekuk Pink
Spiders yang dibela ratu voli Korsel, Kim Yeon-koung. Namun, Red Sparks
kalah terhormat karena bermain habis-habisan dan memaksa seri final berlanjut
sampai laga kelima setelah sempat tertinggal 2-0.

Dalam lima laga tersebut, Megawati termasuk salah seorang pemain yang mendapatkan spotlight dari media lokal dan penggemar voli Korsel karena tampil begitu gemilang dan luar biasa. Ah-reum mengatakan, berdasarkan cerita dari sepupunya, perempuan berjilbab itu memang ramah banget terhadap penggemar.

"Kata sepupuku di&nbsp;Daejeon, dia sangat ramah. Banyak anak kecil yang terinspirasi untuk menjadi pevoli hebat seperti Megawati di sana," kata dia.

Ah-reum mengaku terkesan dengan atlet voli Indonesia kelahiran 20 September 1999 tersebut. Sebagai pemain asing kuota Asia, dia menuturkan, kemungkinan gajinya nggak sebesar pemain asing kuota non-Asia. Namun, menurutnya, kemampuan Megawati jauh melebihi para pemain asing kuota non-Asia kebanyakan.

Sayang sekali, cerita manis Megawati dan Red Sparks berakhir
tanpa catatan gelar juara. Namun, sebetulnya itu wajar karena Red Sparks bukan tim papan atas di Liga Voli Korea. Sebagai tim semenjana, meraih posisi ketiga dan kedua dalam dua tahun terakhir justru patut diapresiasi karena telah melebihi ekspektasi.

Akhirnya, pihak klub secara resmi menyebut Mega nggak memperpanjang
kontrak. Yang bersangkutan memutuskan pulang ke Indonesia untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Pihak klub mengatakan, Mega bahagia di Red
Sparks dan sejatinya sangat ingin memperpanjang kontrak.

"Namun, kesehatan ibu Mega sedang
menurun dan dia ingin merawatnya. Maka, dia memutuskan untuk menyudahi kontrak di
V-League terlebih dulu,” ungkap mereka dalam keterangan tertulisnya, dinukil
dari Naver.

Menurut cerita Ah-reum, sepupunya dan juga rekan-rekan lain penggemar Red Sparks di Daejeon kecewa dengan hal ini, tapi bisa memahami situasi tersebut. Mereka pun berharap Mega bisa kembali beraksi di V-League pada masa depan.

Apa pun itu, cukup salut ya dengan kegemilangan Megawati di
Liga Voli Korea Selatan dalam dua tahun belakangan. Semoga semakin banyak
pevoli dan olahragawan Tanah Air lain yang mengikuti jejak luar biasa dari perempuan asal Jember tersebut. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Meski nggak benar-benar mengikuti Liga
Voli Korea Selatan alias V-League, Ah-reum rupanya cukup familiar dengan sepak terjang pevoli Indonesia yang membela Daejeon Red
Sparks Jung Kwan Jang, Megawati Hangestri Pratiwi. Kebetulan, beberapa anggota keluarganya tinggal di Daejeon.

"Keluarga kami yang&nbsp;tinggal di Daejeon sering menceritakan kehebatannya saat
bertanding di lapangan," terang Ah-reum via pesan pribadi Instagram pada Rabu (9/4/2025) malam.

Setelah 2 tahun membela Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, Megawati Hangestri Pratiwi dikabarkan memilih untuk nggak memperpanjang kontraknya. Banyak fans voli Korea yang mengaku bakal merindukan kegemilangannya di lapangan.

Sudahi Kontrak di Red Sparks, Megawati akan Dirindukan Penggemar Voli di Korea

Menanggapi hal ini, Hasto yang mengaku telah melakukan pengecekan langsung di lapangan pun menyimpulkan bahwa penyebab utama bau kurang sedap tersebut berasal dari kencing dan kotoran kuda penarik andong.

"(Kencing dan kotoran kuda) masih terlihat berceceran di beberapa titik," simpulnya, belum lama ini.

Adiba Hasana, seorang warga Semarang yang pasca-lebaran lalu sempat berkunjung ke kawasan Malioboro tersebut mengakui, andong memang masih banyak di sana. Maka, wajar jika kotoran dan kencing kuda berceceran di mana-mana.

Namun, setahu dia, para pemilik andong juga telah menyediakan semacam kantong pada bagian belakang kuda sebagai penampung kotoran. Kebetulan dia sempat mengajak saudaranya untuk naik andong, meski pada akhirnya nggak jadi karena hujan mendadak turun.

Alih-alih kotoran kuda, perempuan yang sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan konsultan lingkungan itu menduga, penyebab utama bau pesing di kawasan Malioboro kemunginan justru karena ulah orang-orang kurang bertanggung jawab yang buang air kecil sembarangan.

"Saya kebetulan ngiyup&nbsp;(berteduh) nggak jauh dari halte. Nah, di situlah tercium bau pesing yang menyengat. Jaran (kuda)&nbsp;ndak mungkin pipis di situ, kan? Itu (bau) semakin kuat karena terguyur hujan," terang perempuan 29 tahun tersebut.

Merespons wacana pemberian popok untuk menampung kotoran kuda di kawasan wisata Malioboro, Paguyuban Kusir Andong mengatakan bahwa ide popok kuda sebetulnya sudah sempat dilontarkan sejak pemerintahan Heri Zudianto, Wali Kota Yogyakarta terdahulu.

"Waktu itu, idenya diterapkan dengan membuat kantong kotoran kuda di setiap andong, tapi belum tahu dengan (wali kota) yang sekarang ini mau gimana. Saya belum ketemu," terang ketua paguyuban Purwanto dikutip dari Kompas, Kamis (10/4/2025).

Namun begitu, dia melanjutkan, bau pesing yang&nbsp;tercium di Malioboro bukan hanya berasal dari kuda. Seperti penuturan Adiba, bau pesing juga tercium di beberapa titik di belakang halte yang besar kemungkinan berasal dari kencing manusia,&nbsp;bisa berasal dari warga setempat atau turis yang berkunjung ke tempat wisata tersebut.

"Paguyuban kami sudah ada aturan bahwa andong wajib membawa pewangi (cucian) dan air. Kalau kuda buang kotoran, langsung disiram pakai pewangi dan air itu,” jelasnya. "Kami nggak bermaksud lempar tanggung jawab, tapi silakan dicek sendiri."

Perkara bau pesing di kawasan Malioboro ini, memberikan popok untuk kuda mungkin bisa jadi solusi. Namun, alih-alih cuma menyalahkan kuda, manusia yang kencing sembarangan pun perlu ditindak. Jika perlu, kasih popok sekalian kalau mereka malas ke kamar kecil! Ha-ha. (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Wacana memberikan popok pada kuda yang beroperasi di kawasan wisata Malioboro yang dilontarkan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Nggak hanya dari pihak-pihak terkait, respons juga datang dari masyarakat setempat, bahkan wisatawan.

Sedikit informasi, wacana pemberian popok mencuat seiring dengan orang-orang yang mengeluhkan bau pesing menyengat yang tercium di sejumlah titik di kawasan wisata kenamaan di Kota Yogyakarta tersebut.

Bau pesing di kawasan Malioboro Jogja disikapi Pemkot Yogyakarta dengan wacana memberikan popok untuk kuda penarik andong di sana. Apakah hanya kuda yang harus bertanggung jawab?

Kuda yang Jadi 'Kambing Hitam' atas Bau Pesing di Kawasan Malioboro Jogja

Antara Harapan Ilmiah dan Realitas Ekologis

Dari sisi ilmiah, proyek seperti ini menawarkan banyak potensi. Dia bisa membantu memperbaiki ekosistem yang rusak akibat kepunahan, memperluas pemahaman kita tentang evolusi, hingga menjadi alat konservasi masa depan. Tapi realitasnya nggak sesederhana itu.

Hewan yang hidup kembali lewat teknologi ini bukan salinan persis dari nenek moyangnya. Yap, mereka adalah hasil hibrida yang belum tentu memiliki peran ekologi yang sama. 

Mereka dilahirkan di dunia yang sudah sangat berbeda dari habitat asalnya. Akankah mereka mampu bertahan? Apakah keberadaan mereka justru mengganggu keseimbangan yang sudah ada?

Aspek etika paling mendalam menyentuh pada hakikat kehidupan itu sendiri. Apakah manusia berhak “memanggil kembali” makhluk yang telah punah, hanya karena kita bisa? Apakah makhluk hidup hasil rekayasa ini memiliki hak yang sama dengan hewan lainnya? Dan jika mereka menderita akibat kelainan genetik atau ketidakmampuan beradaptasi, siapa yang bertanggung jawab?

Selain itu, sumber daya yang digunakan untuk proyek ambisius ini sering kali sangat besar. Sebagian ahli berpendapat, akan lebih masuk akal secara moral untuk mengalokasikan dana dan tenaga ke program konservasi spesies yang kini terancam punah, daripada berusaha menghidupkan kembali yang sudah tiada.

Perkembangan bioteknologi yang pesat menuntut kerangka etika baru yang mampu mengikuti laju inovasi. Nggak cukup hanya bertanya “apakah ini mungkin dilakukan?” tetapi juga “apakah ini seharusnya dilakukan?” Keterlibatan lintas disiplin dari ilmuwan, bioetikus, hingga masyarakat luas diperlukan untuk merumuskan arah yang tepat.

Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Bagaimana kita menggunakannya akan menentukan apakah ia menjadi berkah atau justru ancaman bagi kehidupan di Bumi. Bagaimana menurutmu, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Kemajuan ilmu pengetahuan telah membawa manusia ke titik di mana menghidupkan kembali spesies hewan yang telah punah bukan lagi hal yang mustahil. Lewat teknologi rekayasa genetika seperti CRISPR, ilmuwan kini mampu menyusun ulang DNA dari fosil ribuan tahun lalu, kemudian “menghidupkannya” lewat sel inang spesies modern. Contohnya adalah kelahiran anak dire wolf hasil rekayasa genetika yang baru-baru ini mengejutkan dunia.

Namun di balik kekaguman terhadap terobosan ini, muncul pertanyaan penting: apakah upaya menghidupkan kembali hewan punah benar-benar etis?

Menghidupkan kembali hewan punah lewat rekayasa genetika kini bukan sekadar fiksi ilmiah. Namun di balik kemajuan ini, muncul pertanyaan etis mendalam: apakah kita benar-benar berhak “menghidupkan” makhluk yang telah lama hilang dari Bumi?

Menghidupkan Kembali Hewan Punah: Mungkinkah Etis?

Dia menegaskan bahwa DPRD Jawa Tengah siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Menurutnya, forum ini adalah ruang strategis untuk membangun kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat demi pembangunan yang berkelanjutan.

“Prioritas pembangunan Jateng pada 2025-2029 fokus pada beberapa area kunci yang berkaitan. Sinkronisasi dengan RPJMD jadi landasan utama untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan di tingkat daerah dengan kebijakan nasional,” imbuh Sumanto.&nbsp;

Infrastruktur dan Kesejahteraan Jadi Prioritas

Sumanto menyampaikan, strategi pembangunan yang terintegrasi sangat dibutuhkan, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sebagai dua pilar utama.

Dia menjelaskan pembangunan jalan serta sarana pendukung lainnya akan terus ditingkatkan untuk mempermudah mobilitas warga.

“Lalu pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri maju, hingga menumbuhkan daya saing daerah,” pungkas Sumanto.

Bambang Pacul: SDM Adalah Tantangan Utama

Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, turut hadir dan menyampaikan pandangannya. Legislator asal Dapil 4 Jawa Tengah itu mengapresiasi terselenggaranya Forum Senayan Peduli Jateng.

Namun, dia mengingatkan bahwa pembangunan fisik saja nggak cukup. Menurutnya, tantangan terbesar Jawa Tengah justru terletak pada investasi sumber daya manusia (SDM).

“Forum ini saya kasih jempol. Jadi nanti mesti kita bicarakan. Pak Gub pengin infrastruktur semua halus, tapi lebih bagus kita membangun karakter bangsa. Karakter bangsa harus seperti apa, tantangan ke depan sebenarnya investasi SDM,“ ungkap Pacul.&nbsp;

Bambang Pacul percaya, Jawa Tengah memiliki potensi besar sebagai ruang untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan berdaya saing.

Semoga banyak kebijakan strategis pro-rakyat yang bermunculan dari Forum Senayan Peduli Jateng ini ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp; Forum Senayan Peduli Jateng resmi digelar untuk pertama kalinya di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (9/4/2025). Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan Halal bi Halal itu dihadiri oleh para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto, menyampaikan apresiasinya terhadap forum ini. Dia menilai, semangat persaudaraan yang dibangun menjadi pondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah.

“Tanpa persatuan dan kesatuan, sulit bagi kita untuk mencapai tujuan pembangunan yang kita cita-citakan. Kita jadikan Halal Bi Halal ini sebagai ajang memperkuat tali silaturahmi, bertukar pikiran, dan mencari solusi untuk permasalahan yang Jawa Tengah hadapi,” ungkap Sumanto dalam sambutannya.

Forum Senayan Peduli Jateng resmi digelar perdana di Semarang, menjadi ajang silaturahmi sekaligus kolaborasi antara DPR RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih sinergis dan berkelanjutan.

Forum Senayan Peduli Jateng Perdana Digelar, Ketua DPRD Sumanto: Sinergi Kunci Kemajuan Daerah

Sebelumnya, peraturan hanya memperbolehkan peserta PPDS memiliki satu Surat Tanda Registrasi (STR) khusus untuk pendidikan spesialis, sehingga mereka nggak bisa praktik sebagai dokter umum secara legal.

Namun, setelah disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, STR dokter umum tetap berlaku selama masa pendidikan spesialis. Ini membuka peluang bagi peserta PPDS untuk bekerja di luar jam pendidikan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang kerja yang layak bagi para calon dokter spesialis. 

“Kami ingin dokter spesialis di Indonesia memiliki standar yang sama seperti di luar negeri. Mereka seharusnya tidak membayar untuk belajar, melainkan mendapatkan penghasilan dari praktik selama pendidikan,” ujar Menkes Budi.

Dia menambahkan bahwa peserta PPDS hospital-based saat ini sudah menerima insentif di luar praktik mandiri. Saat ini pemerintah tengah mendorong agar hal serupa juga diterapkan pada PPDS university-based.

Praktik sebagai dokter umum oleh peserta PPDS akan dilakukan di luar rumah sakit pendidikan dan tetap harus mengikuti ketentuan dari program studi (prodi) masing-masing. Selama ini, PPDS direkrut universitas dan membayar biaya pendidikan, sedangkan rumah sakit vertikal hanya menjadi tempat belajar dan praktik.

Anggota Konsil Kesehatan Indonesia dr Mohammad Syahril menegaskan bahwa pengajuan SIP untuk praktik di luar rumah sakit pendidikan dimungkinkan, tapi harus mengikuti regulasi dari masing-masing prodi. Beberapa memperbolehkan praktik setelah tahun kedua atau ketiga, dengan ketentuan yang berbeda-beda.

“PPDS dapat melakukan praktik di klinik swasta sebagai dokter umum di luar rumah sakit pendidikan, selama mengikuti ketentuan dari prodi masing-masing,” jelas dr Syahril.

Menkes Budi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap jam kerja peserta PPDS di rumah sakit pendidikan. Dia menegaskan bahwa peserta yang harus bekerja lembur wajib diberi waktu istirahat pada hari berikutnya. 

Menurutnya, tekanan kerja yang berkepanjangan dikhawatirkan akan mengganggu kualitas pendidikan dan kesehatan mental peserta.

“Sebelumnya mereka sudah bekerja dan memiliki keluarga. Sistem lama yang sama sekali tidak memberi ruang untuk praktik itu tidak sehat,” tambah Menkes.

Selain itu, Budi menekankan agar peserta PPDS nggak lagi dibebani tugas-tugas non-medis seperti mendorong tempat tidur pasien atau mengantar hasil laboratorium, yang seharusnya bukan bagian dari tanggung jawab mereka. 

“Ini bukan tugas mereka dan harus diawasi langsung oleh para direktur rumah sakit,” tegasnya.

Hm, kalau menurumu, para peserta PPDS masih sanggup nggak ya jika harus praktik juga, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Sudah menjadi rahasia umum jika biaya pendidikan dokter, khususnya spesialis nggak murah. Memahami hal ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kini dapat diberikan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter umum secara opsional.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meringankan beban finansial yang kerap dialami oleh para peserta PPDS selama masa pendidikan mereka. Menurut Menkes Budi, banyak peserta PPDS menghadapi tekanan ekonomi karena nggak memiliki sumber penghasilan.

Dengan diberikannya izin praktik sebagai dokter umum, mereka diharapkan bisa mendapatkan penghasilan yang layak tanpa mengganggu kewajiban akademik maupun klinisnya.

Menkes berharap para peserta PPDS dapat memiliki penghasilan selama mengikuti pendidikan.

Ringankan Beban Finansial, Menkes: Peserta PPDS Boleh Buka Praktik

Pada Rabu (19/3), Kemenkes bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen-Imipas), serta Kementerian Sosial (Kemensos) meninjau proses pemeriksaan TBC dan layanan kesehatan gratis di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten.

Para warga binaan akan menjalani proses identifikasi untuk mendeteksi kasus TBC. Bagi mereka yang terdiagnosis, Kemenkes akan memberikan pengobatan, sedangkan mereka yang nggak terinfeksi akan diberikan tindakan pencegahan.

“Kami hadir di sini untuk sebuah nilai kemanusiaan bahwa setiap hidup harus selalu diperhatikan, bahwa setiap harapan harus selalu diupayakan, termasuk dalam hal ini adalah upaya skrining kesehatan bagi ibu-ibu warga binaan,” ujar Wakil Menteri Kesehatan RI Prof dr Dante Saksono Harbuwono.

Dia menambahkan bahwa kehidupan di dalam Lapas penuh tantangan dan sering kali membuat warga binaan merasa terlupakan. Namun, pelaksanaan skrining TBC dan pemeriksaan kesehatan gratis ini menunjukkan bahwa negara tetap hadir untuk mereka.

Dalam skrining ini, sebanyak 218 warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang menjalani pemeriksaan TBC dengan metode Active Case Finding. Proses ini mencakup pemeriksaan rontgen dada serta Tes Cepat Molekuler (TCM) bagi mereka yang dicurigai mengidap TBC.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan dengan mencakup 10 aspek kesehatan, termasuk skrining merokok, status gizi, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, TBC, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kanker paru, kesehatan jiwa, dan geriatri.

Mengingat mayoritas warga binaan adalah perempuan, pemeriksaan juga mencakup IVA test, SADARI, serta tes cepat untuk HIV, Hepatitis B, dan Hepatitis C.

Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten Muhammad Ali Syeh Banna menyebut. program skrining di lapas merupakan langkah preventif untuk menekan penyebaran penyakit menular. Dia berharap program ini dapat berjalan optimal sehingga memberikan manfaat bagi seluruh warga binaan.

“Semoga sinergi dan kolaborasi yang terus berlanjut ini memberikan kemajuan bersama untuk lembaga pemasyarakatan yang lebih baik,” ucap Ali.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, juga menegaskan bahwa TBC masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penyakit ini nggak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya, penanganan TBC membutuhkan kerja sama yang sistematis dan berkelanjutan.

“Sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Peraturan Walikota nomor 77 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC,” ungkap Sachrudin..

Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim, menyoroti kondisi overcrowding di lapas yang meningkatkan risiko penularan TBC hingga 10 kali lipat dibandingkan masyarakat umum.

“Dengan kapasitas ideal 140 ribu orang, saat ini jumlah penghuni lapas ini mencapai 280 ribu. Kondisi ini mempercepat penyebaran penyakit, tidak hanya di antara warga binaan, tetapi juga bagi petugas dan pengunjung,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PPPA Veronika Tan menekankan bahwa program ini nggak hanya bertujuan untuk kesehatan, tetapi juga pemberdayaan warga binaan.

“Selain skrining TBC, kami juga melakukan pemeriksaan IVA sebagai langkah awal bagi perempuan agar lebih peduli terhadap kesehatannya dan memiliki tekad untuk berubah,” ujarnya.

Melalui sinergi lintas-sektor ini, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa hak kesehatan tetap terjamin bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan di dalam lapas.

Meski berstatus warga binaan, tapi mereka tetap warga negara yang berhak mendapat layanan kesehatan yang selayaknya. Setuju,&nbsp;Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp;Dibandingkan masyarakat luar, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dua kali lebih rentan tertular penyakit termasuk tuberkulosis (TBC). Hal ini disebabkan overcrowded yang kerap terjadi.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh tahapan skrining hingga pemberian pengobatan berjalan optimal.

Lingkungan yang lebih tertutup dan overcrowded membuat penyakit TBC lebih mudah menular. Penularannya nggak hanya terjadi pada sesama warga binaan, tapi dari petugas ke pengunjung.&nbsp;

Overcrowded Sebabkan Tingginya Penularan TBC di Lapas

Upaya ini sejalan dengan program transformasi kesehatan rujukan yang telah diperkenalkan Kementerian Kesehatan, di mana jejaring pengampuan rumah sakit terus dikembangkan untuk menangani penyakit katastropik, termasuk kelainan ginjal.

Salah satu alasan utama mengapa penyakit ginjal menjadi prioritas adalah karena biaya perawatannya yang sangat tinggi. Pasien yang menjalani cuci darah dapat menghabiskan biaya sekitar Rp420 juta per tahun, sementara transplantasi ginjal hanya membutuhkan biaya sekitar Rp300 hingga Rp350 juta. 

Dari sisi ekonomi, transplantasi ginjal dianggap lebih cost-effective dibandingkan dengan perawatan cuci darah seumur hidup. Jika nggak segera ditangani dengan strategi yang lebih efektif, beban pembiayaan kesehatan nasional akan terus meningkat.

Selain faktor ekonomi, penyakit ginjal juga memiliki dampak sosial yang besar. Banyak pasien gagal ginjal yang harus bergantung pada cuci darah seumur hidup, yang nggak hanya menguras biaya tetapi juga mengurangi kualitas hidup mereka.

Dengan mendorong lebih banyak transplantasi ginjal, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan pasien serta mengurangi ketergantungan mereka pada prosedur medis jangka panjang.

Namun, tantangan utama dalam pengembangan transplantasi ginjal di Indonesia adalah kurangnya donor ginjal. Prof Dante menyoroti perlunya peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya donor organ.

Banyak orang yang sebenarnya ingin mendonorkan ginjal, tetapi nggak mengetahui prosedur atau tempat yang harus dituju. Karena itu, pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar lebih memahami manfaat donor organ dan bagaimana prosesnya dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

Diskusi yang digagas oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi terbaik untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi pasien ginjal.

Prof Dante berharap masukan dari diskusi ini dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki sistem layanan kesehatan, khususnya dalam memastikan akses yang lebih luas terhadap transplantasi ginjal.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan akan diambil, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan penanganan penyakit ginjal sebagai salah satu prioritas utama.

Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini tidak hanya akan mengurangi beban kesehatan nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kalau menurutmu, apa yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat semakin menjaga kondisi ginjalnya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Penyakit ginjal menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanganan penyakit katastropik di Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi publik yang diadakan di Jakarta pada Selasa (11/3).

Dalam diskusi, berbagai pakar kesehatan berkumpul untuk membahas tantangan dan solusi terkait transplantasi ginjal di Tanah Air. Pemerintah menegaskan bahwa penyakit ginjal perlu mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang luas terhadap sistem kesehatan dan ekonomi negara.

Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 19 pusat transplantasi ginjal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang besar kemungkinan akan terus bertambah. 

Prof Dante mengatakan bahwa penyakit ginjal sangat memengaruhi kesehatan dan kondisi ekonomi Indonesia.

Biaya yang Mahal, Alasan Pemerintah Prioritaskan Penanganan Penyakit Ginjal

Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr Fitroh Rohcahyanto menegaskan, Ramadan adalah momentum refleksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat integritas. Dia memperkenalkan dua prinsip kerja utama yang dapat diterapkan di lingkungan Kemenkes, yaitu IDOLA dan Gatot Kaca.

IDOLA: Fondasi Budaya Kerja Berintegritas

Dr Fitroh menjelaskan bahwa ASN di Kemenkes harus menerapkan prinsip IDOLA dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini mencakup:

- Integritas: Konsistensi antara ucapan dan tindakan.

- Dedikasi: Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.

- Objektif: Netral dan bebas dari kepentingan pribadi.

- Loyalitas: Berorientasi pada kepentingan masyarakat.

- Adil: Nggak memihak dalam memberikan layanan kesehatan.

Dia menekankan bahwa nilai-nilai tersebut harus tertanam dalam setiap aspek pekerjaan ASN, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan transparan. Dengan menerapkan IDOLA, diharapkan lingkungan kerja di Kemenkes semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gatot Kaca: Responsif dan Berempati dalam Melayani

Selain IDOLA, Fitroh juga memperkenalkan konsep Gatot Kaca sebagai filosofi kerja ASN di sektor kesehatan. Gatot Kaca melambangkan prinsip kerja yang responsif, totalitas, komprehensif, dan penuh empati dalam melayani masyarakat.

“Tanpa empati, kita tidak akan mampu memberikan pelayanan terbaik. ASN harus bekerja dengan hati, bukan sekadar menjalankan tugas,” ujar Fitroh. 

Dia menegaskan bahwa ASN harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat di bidang kesehatan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Prof Dante Saksono Harbuwono menegaskan, budaya kerja berintegritas harus menjadi bagian dari transformasi kesehatan yang sedang berlangsung. 

Dia mengutip Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menekankan pentingnya menjauhi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga budaya yang harus kita bangun bersama. Dengan pendekatan agama, kita tidak hanya memperkuat regulasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pekerjaan kita,” ujar Prof Dante.

Adapun Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha menambahkan, transformasi internal di Kemenkes merupakan kunci keberhasilan enam pilar transformasi kesehatan. Dia mengatakan bahwa membangun budaya kerja yang transparan dan antikorupsi adalah langkah fundamental dalam meningkatkan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai unit kerja Kemenkes, termasuk rumah sakit vertikal, Poltekkes, Balai Karantina Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Alat Kesehatan.

Dengan cakupan yang luas, diharapkan diskusi ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh jajaran Kemenkes untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan semangat Spirit Ramadan, Kemenkes menegaskan komitmennya untuk nggak hanya memperbaiki sistem layanan kesehatan, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang profesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Hm, acara semacam ini memang bagus, tapi alangkah baiknya jika pengawasan dari bawah ke atas juga dilakukan. Setuju, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id –&nbsp;Bulan Suci Ramadan menjadi momen yang pas untuk memupuk akhlak yang mulia. Dalam hal ini termasuk menahan diri untuk melakukan tindakan tercela seperti korupsi.

Semangat inilah yang tercetus kala Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar kuliah umum bertajuk “Spirit Ramadan dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan” pada Jumat (28/2/2025). 

Kegiatan yang diadakan secara hybrid di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof Sujudi, Jakarta Selatan, ini menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam membangun budaya kerja yang transparan serta bebas dari korupsi.

Dalam acara ini, diperkenalkan dua prinsip kerja, yakni IDOLA yang menekankan integritas dan Gatot Kaca yang mendorong responsivitas serta empati dalam pelayanan kesehatan.

Kemenkes Dorong Budaya Kerja Berintegritas melalui Spirit Ramadan

Kemenkes mengimbau masyarakat agar nggak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. "Kami menegaskan kembali bahwa keterlibatan Kemenkes dalam Munas PMI tidak pernah terjadi, apalagi dengan tujuan politis," tegasnya.

Sebagai mitra strategis PMI, Kemenkes menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program kemanusiaan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. 

“Fokus utama kami adalah meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap proses pemilihan Ketua Umum PMI berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi,” tambah Aji.  

Dengan pernyataan ini, Kemenkes berharap isu yang beredar nggak lagi menimbulkan kesalahpahaman dan publik dapat memahami komitmen kementerian dalam menjaga profesionalisme dan integritas.

Sebagai organisasi kemanusiaan, sayang banget ya kalau PMI harus dikotori dengan unsur politis? Hm, Setelah melihat isi suratnya, menurutmu gimana nih, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menepis tuduhan adanya intervensi dalam proses pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang dijadwalkan berlangsung Desember 2024. Tuduhan terkait campur tangan Kemenkes, termasuk soal pendanaan untuk mendukung calon tertentu, disebut nggak memiliki dasar.

“Kemenkes menghormati independensi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan mandiri. Kami tidak memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam proses pemilihan internal PMI.” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Aji Muhawarman Minggu (1/12)  

Aji menegaskan bahwa hubungan antara Kemenkes dan PMI didasarkan pada kerja sama kemanusiaan semata, terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dia juga memastikan bahwa Kemenkes nggak pernah ikut campur dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI, apalagi dengan motif politis.  

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan tidak terlibat dalam proses pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) 2024. Menurutnya, tuduhan intervensi dan pendanaan calon tertentu tidak berdasar.

Kemenkes: Nggak Ada Intervensi dalam Pemilihan Ketua Umum PMI

Selain infeksi, paparan asap rokok menjadi salah satu penyebab utama pneumonia. Prof Dante mengingatkan bahaya merokok di rumah bagi kesehatan anak.

“Data statistik menunjukkan anak-anak yang ada di lingkungan orang tua perokok lebih gampang terkena pneumonia dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya tidak merokok,” ungkap Prof. Dante.

Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, dr Yudhi Pramono, MARS, menegaskan pneumonia adalah salah satu penyebab kematian balita terbesar di Indonesia. Berdasarkan data WHO tahun 2021, pneumonia menyumbang 740 ribu kematian anak di bawah usia lima tahun, atau sekitar 14 persen dari total kematian balita di dunia.  

“Ini menunjukkan bahwa pneumonia ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak,” tutur dr. Yudhi.

Menurut data BPJS Kesehatan tahun 2023, pneumonia menjadi penyakit dengan biaya pengobatan tertinggi, mencapai Rp 8,7 triliun, diikuti tuberculosis (TB), penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), asma, dan kanker paru.  

Sebagai bagian dari komitmen mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka kematian balita akibat pneumonia dan pengurangan insiden penyakit ini hingga 70 persen secara nasional.  

Prof Dante menambahkan, Hari Pneumonia Sedunia yang diperingati setiap 12 November menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan upaya perlindungan anak dari pneumonia. Melalui transformasi layanan kesehatan primer, pemerintah terus mendorong pencegahan pneumonia, salah satunya melalui vaksinasi dan menjaga lingkungan tetap sehat.  

“Namun imunisasi hanyalah salah satu bagian kecil dari upaya mengatasi pneumonia. Upaya lainnya adalah memenuhi kualitas gizi pada anak-anak supaya kekebalan tubuhnya meningkat, di antaranya dengan memberikan ASI eksklusif serta penyediaan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak-anak,” ujar Prof Dante.

Semoga makin banyak orang yang sadar akan bahaya merokok untuk paru-paru sendiri dan orang-orang di sekitar ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Pneumonia kerap disebut sebagai “pembunuh senyap” karena menyerang paru-paru, mengganggu pernapasan, dan bahkan bisa berujung pada kematian, terutama pada anak-anak. Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa penyakit ini tetap menjadi ancaman besar bagi anak-anak di dunia.

“Pneumonia ini terus menjadi ancaman serius bagi anak-anak di dunia. Kematian akibat pneumonia itu terjadi setiap 43 detik. Ini berarti 700 ribu anak meninggal setiap tahunnya karena pneumonia, sebuah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah,” ucap Prof. Dante pada Puncak Hari Pneumonia Sedunia di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (18/11).

Pneumonia adalah peradangan paru-paru akibat infeksi akut pada saluran pernapasan, yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Gejala pada balita meliputi batuk, kesulitan bernapas, hingga tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam saat bernapas sebagai tanda pneumonia berat.  

Setiap 43 detik, ada satu anak meninggal akibat pneumonia. Angka ini setara dengan 700 ribu kematian anak setiap tahunnya. Fakta ini miris mengingat pneumonia sebenarnya bisa dicegah.

Pneumonia Masih Menjadi 'Pembunuh Senyap' bagi Anak-Anak

Berbeda dengan skrining Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 14 jenis penyakit, skrining ulang tahun ini dirancang untuk mendeteksi berbagai penyakit berdasarkan kelompok usia, sehingga dapat meningkatkan efektivitas deteksi dini, mengurangi risiko kematian, serta kecacatan.

- Balita: Deteksi penyakit bawaan seperti hipotiroid kongenital yang, bila terdeteksi dini, dapat diobati untuk mencegah kematian atau kecacatan.

- Remaja (di bawah 18 tahun): Pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi, yang menargetkan masalah kesehatan umum pada anak-anak dan remaja.

- Dewasa: Fokus pada deteksi kanker, seperti kanker payudara, serviks, dan prostat, yang menjadi penyebab kematian utama di Indonesia.

- Lansia: Skrining untuk Alzheimer, osteoporosis, dan masalah kesehatan lain terkait penuaan.

Skrining akan dilakukan di Puskesmas dan sekolah, sesuai dengan kelompok usia. Kementerian Kesehatan juga akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mendukung pendataan. Warga cukup membawa identitas diri ke Puskesmas terdekat pada hari ulang tahun mereka, di mana data akan diverifikasi melalui basis data kependudukan untuk mengakses layanan ini.

Dengan program ini, Kementerian Kesehatan berharap warga dapat memantau kesehatan sejak dini, guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh.

Gimana, kamu senang nggak nih dapat kado ultah dari negara, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Salah satu doa ketika seseorang berulang tahun adalah sehat selalu. Nah, dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan meluncurkan program skrining kesehatan gratis yang bisa diakses oleh seluruh warga Indonesia pada hari ulang tahun mereka, mulai tahun 2025 nanti.

Program ini diberikan sebagai "hadiah ulang tahun" dari negara, dengan fokus pada deteksi dini dan pencegahan penyakit sesuai kategori usia.

“Skrining ini adalah hadiah ulang tahun dari negara kepada masyarakat, dilakukan setiap hari ulang tahun untuk memastikan kesehatan terpantau secara dini,” ujar Menteri Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/10).

Selama ulang tahun kamu sudah pernah dikasih kado oleh negara belum? Kado ini memang bukan berupa barang tapi berguna banget lo untuk menjaga kesehatanmu di masa depan.

Kemenkes: Skrining Gratis, Hadiah Negara untuk Masyarakat yang Berulang Tahun

Berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Taman Sari, Kemenkes menggelar "Simulasi Kegawatdaruratan Medis" untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana nuklir. Kegiatan ini berlangsung di RSUP Dr Hasan Sadikin (RSHS) pada 18-20 September 2024.

Dalam acara pembukaan, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Yuli Astuti menegaskan pentingnya pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi nuklir di Indonesia. 

"Sebelumnya kegiatan seperti ini telah dilakukan di RSUP Dr. Sardjito. Kami terus mengembangkan pelayanan kesehatan dengan teknologi nuklir, termasuk menyebarkan fasilitas dan sumber daya manusia ke beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia,” ujar Yuli, Rabu (18/9).

Perundang-undangan ketenaganukliran nasional mewajibkan setiap aktivitas nuklir untuk memperhatikan keselamatan publik dan lingkungan. Bencana nuklir bisa terjadi akibat bencana alam, kecelakaan, atau kesalahan penanganan, sehingga perlu perencanaan mitigasi yang matang.

“Kita perlu memastikan kesiapan logistik, mekanisme pelayanan, serta koordinasi lintas sektor, terutama dalam tata laksana kegawatdaruratan medis yang melibatkan teknologi nuklir,” tambahnya.

Direktur Medik RSHS, Iwan Abdul Rachman menyebutkan bahwa lokasi RSHS yang dekat dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Taman Sari menjadikan kesiapan terhadap potensi bencana nuklir sangat penting. Lebih dari 100 peserta, termasuk rumah sakit rujukan nasional, BAPETEN, BRIN, dan organisasi profesi, terlibat dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih telah diberi kesempatan menjadi tuan rumah simulasi ini, karena kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana nuklir sangat penting mengingat posisi geografis dan fasilitas nuklir yang kami miliki,” kata Iwan.

Simulasi ini bertujuan memperkuat respons medis lintas sektor, dari tahap prehospital hingga intra-hospital, dalam menangani kedaruratan radiasi nuklir dan radiologi. Kemenkes berharap kegiatan ini meningkatkan kesiapsiagaan dan kerja sama pemangku kepentingan untuk menghadapi ancaman nuklir di masa depan.

Pemanfaatan nuklir memang memiliki konsekuensi. Karena itu, perlu kehati-hatian tingkat tinggi agar teknologi ini hanya membawa manfaat untuk masyarakat. Setuju, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Seiring berkembangnya teknologi, nuklir pun bisa dimanfaatkan di berbagai bidang termasuk kesehatan. Kamu bisa merasakan manfaat ini seperti dalam CT-scan, Rontgen, dan lain-lain.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar simulasi kegawatdaruratan medis di RSUP Dr Hasan Sadikin, Bandung. Simulasi ini bertujuan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana nuklir, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi keselamatan masyarakat dan lingkungan.