Inibaru.id - Kerja sama global perlu memberikan dampak nyata bagi berbagai sektor pembangunan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi atau investasi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar hari ini, Rabu (22/1/2025).
“Kerja sama internasional harus berlandaskan perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, dan perdamaian dunia. Ini menjadi dasar perluasan kerja sama global kita,” ujar perempuan yang akrab disapa Rerie.
Mengangkat tema Setelah Indonesia Gabung BRICS: Peluang dan Manfaat Ekonomi Apa Saja yang Kita Dapatkan?, diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil MPR RI Luthfi Assyaukanie PhD itu menghadirkan Arif Havas Oegroseno (Wakil Menteri Luar Negeri), Prof Dr Tirta Nugraha Mursitama PhD (Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di BKPM), dan Yose Rizal Damuri (Direktur Eksekutif CSIS) sebagai narasumber.
Hadir pula Amelia Anggraini (Anggota Komisi I DPR RI) dan Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF) sebagai penanggap.
Rerie menekankan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam BRICS harus mengacu pada konstitusi. Pemerintah, menurutnya, harus melindungi rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia.
“Keputusan bergabung dengan BRICS perlu dikawal bersama agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Peluang dan Tantangan
Arif Havas Oegroseno menjelaskan, BRICS lebih menitikberatkan kerja sama terhadap Tiongkok dan India sebagai dua negara dengan volume ekonomi besar.
"Ada peluang besar untuk memperkuat perjanjian perdagangan dan membuat standar baru yang bisa bersaing dengan Uni Eropa," jelasnya.
Sementara, Yose Rizal Damuri dari CSIS memiliki pandangan berbeda. Semula, dia mengaku nggak setuju dengan keputusan Indonesia bergabung ke BRICS. Meski demikian, dirinya mengajak semua pihak untuk melihat peluang yang ada.
“Kita harus fokus pada manfaat strategis seperti pembiayaan pembangunan nasional dan memperkuat posisi ASEAN di kancah global,” ujarnya.
Adapun Deputi BKPM Tirta Nugraha Mursitama melihat potensi besar dari foreign direct investment (FDI) di negara-negara BRICS. Pihaknya menyoroti 15 komoditas unggulan seperti batu bara, baterai lithium, hingga kendaraan listrik yang bisa menjadi peluang kerja sama.
“Kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil beberapa waktu lalu menghasilkan nota kerja sama senilai 2,8 miliar dolar AS. Ini salah satu langkah strategis memanfaatkan BRICS untuk transfer teknologi dan peningkatan daya saing nasional,” jelas Tirta.
Selanjutnya, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul. Dia menyebutkan bahwa pasar besar BRICS memiliki tantangan ekonomi yang beragam.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara anggota BRICS.
“Indonesia harus waspada agar tidak hanya menjadi pasar produk negara anggota BRICS. Kita juga harus mencermati kewajiban finansial sebagai anggota baru,” katanya.
Kesempatan Memperkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyebut bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS menjadi bahan diskusi di parlemen.
“Bergabung ke BRICS adalah implementasi politik luar negeri bebas aktif yang harus diiringi dengan prinsip kehati-hatian,” tegas Amelia.
Kemudian, wartawan senior Usman Kansong mengutip pertanyaan Menteri Luar Negeri periode 2014-2024, Retno Marsudi, yang sempat meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan manfaat keanggotaan BRICS.
“Akhirnya, Presiden memutuskan bergabung dengan BRICS dengan harapan manfaatnya bisa diwujudkan. Sekarang, tergantung kita, siapkah menjadikannya nyata,” tutup Usman. (Ike Purwaningsih/E03)