Inibaru.id - Banjir masih menjadi persoalan kompleks di Kota Semarang, terutama saat hujan ekstrem. Sejumlah permukiman dan ruas jalan, termasuk Jalan Kaligawe Raya atau Pantura Semarang-Demak hingga kini menjadi titik langganan banjir. Bahkan, kawasan itu pernah tergenang hingga berminggu-minggu.
Alih-alih mengelak, dalam pertanggungjawaban satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengakui bahwa pihaknya sempat kewalahan menangani persoalan tersebut. Menurutnya, infrastruktur dan tata kelola kota yang belum dia pahami sepenuhnya menjadi tantangan utama.
"Kalau hujan, heboh banjir. Paling parah di Genuk, Gayamsari, Tlogosari, dan sedikit di pegunungan Tembalang," ujar Agustina dalam konferensi pers di Kota Semarang, Jumat (21/2). "Awal menjabat wali kota, sarjana sastra ini belum terlalu paham. Kewalahan, karena butuh pemahaman infrastruktur yang mendalam."
Setelah menelaah dan belajar terkait berbagai peristiwa banjir, Agustina mengaku menemukan bahwa titik yang paling sulit dikendalikan berada di daerah muara. Meski pemerintah pusat telah menyiapkan solusi, proses pembangunannya justru menimbulkan persoalan baru.
"Pembangunan dilakukan dengan membuat jembatan dari tanah. Akibatnya, limpasan air kembali ke masyarakat. Banjir pun berlangsung sangat lama, sampai sepuluh hari, sebelum akhirnya dibongkar dan ditangani," ungkap Agustina.
Agustina menekankan, penanganan banjir membutuhkan pendekatan hulu-hilir yang menyeluruh. Dia pu kemudian meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun road map pengelolaan jalan, saluran, dan sungai yang terintegrasi.
Selain itu, politisi PDI-P itu meminta Badan Pengelolaan Keungan Aset Daerah (BPKAD) menginventarisasi jalur air yang berdekatan dengan tanah milik Pemkot. Strateginya adalah mengurangi debit air per jalur dan memecah alirannya ke sisi lain.
"Selama ada tanah milik Pemkot, akan dibuat kolam-kolam kecil yang saling terhubung satu jalur, lalu mengalir ke muara," terang Agustina.
Agustina mengklaim, perbaikan infrastruktur untuk menangani dan mengurangi banjir di wilayah timur Semarang sudah realistis. Menurutnya, kondisi fiskal kota dianggap memadai, asalkan pengeolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nggak ada yang bocor.
Untuk titik-titik banjir baru, Pemkot Semarang akan memperketat pengawasan saluran air. Beberapa OPD dilibatkan untuk memastikan jalur air tetap bebas dari bangunan liar, termasuk keberadaan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL).
Menurutnya, mayoritas banjir yang selama ini sering merendam permukiman dikarenakan tata jalur air yang nggak sesuai. Saat ini, Pemkot mengatakan nggak akan segan membongkar bangunan PKL yang berdiri di atas saluran air seperti yang ada di Jalan Gajah.
"Mulai 2026, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan atau mengurus KRK harus mengikuti gambar tata kota. Jika tidak sesuai, izin tidak akan diberikan," pungkasnya.
Setelah melewati satu tahun kepemimpinan, semoga penanganan banjir di Kota Semarang bisa lebih serius ke depannya. Kewalahan pada tahun pertama adalah hal wajar. Kalau masih kebingungan lagi tahun-tahun setelahnya, itu baru masalah. Gimana menurutmu, Gez? (Sundara/E10)