Inibaru.id - Wacana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme parlemen terus bergulir. Pro-kontra pun terus terdengar, bahkan di ranah internal DPRD yang, jika nantinya benar-benar diberlakukan, akan menjadi eksekutornya.
Terkait hal ini, DPRD Kota Semarang pun belum satu suara. Beberapa fraksi masih menunjukkan penolakan atas gagasan tersebut, salah satunya Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P). Mereka menilai, pilkada via DPRD adalah sebuah kemunduran.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Semarang Joko Susilo dengan tegas mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen adalah langkah mundur demokrasi di Indonesia, sementara pada masa Orde Baru partainya bersama rakyat justru berjuang mengembalikan hak memilih kepala daerah kepada masyarakat.
Menurut Joko, gagasan pilkada via parlemen bertentangan dengan semangat reformasi yang menekankan kedaulatan rakyat. Menurutnya, mekanisme pemilihan lewat DPRD berisiko membuat masyarakat semakin jauh dari proses politik.
"Kami menolak keras. Kepala daerah idealnya tetap dipilih langsung oleh rakyat. Ini merupakan perjuangan panjang yang tidak boleh hilang. Kami akan tetap konsisten memperjuangkan demokrasi," ujar Joko saat diwawancarai pada Minggu (25/1/2026).
Perlu Dianalisis Lebih Objektif
Sementara itu, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Ali Umar Dhani menilai, wacana tersebut pelu dianalisis lebih objektif sebelum keputusan diambil. Menurutnya, setiap mekanisme pemilihan, baik secara langsung maupun melalui parlemen, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.
Ali menyebutkan, salah satu alasan pilkada dilakukan lewat DPRD adalah untuk menekan politik uang. Meski nggak menampik kemungkinan tersebut, dia justru mengkhawatirkan adanya potensi penyimpangan lain yang bisa muncul atau pola yang bergeser jika pengawasan nggak berjalan ketat.
"Kalau tujuannya untuk menekan biaya pemilu, memang harus dikaji secara detail. Jangan sampai justru muncul kesepakatan yang merugikan antara pihak tertentu," tegasnya.
Secara pribadi, Ali mengaku lebih condong ke pemilihan langsung ketimbang lewat DPRD. Alasan utamannya adalah karena pemilih utama yakni para milenial dan gen-z yang tumbuh di era reformasi lebih familiar dengan demokrasi langsung.
"Kami lahir dan besar di era reformasi, sehingga lebih nyaman dengan pemilihan langsung. Generasi sekarang terbiasa memilih secara langsung, sedangkan lewat DPRD prosesnya hanya diketahui sebagian pihak," paparnya.
PKB Dukung Mekanisme Parlemen
Pendapat berbeda muncul dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPC PKB Kota Semarang Muhammad Mahsun justru mendukung mekanisme parlemen untuk pemilihan kepala daerah. Keputusan ini, lanjutnya, sesuai dengan arahan Ketua Umum (Ketum) PKB.
"Tingkat daerah akan menyesuaikan dengan arahan dari pimpinan pusat," tegas Mahsun. "Kami mengikuti arahan Ketum. Pak Muhaimin Iskandar sudah menyetujui konsep ini, maka kami di DPC siap menindaklanjuti keputusan DPP."
Dia menyampaikan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD bukanlah konsep yang baru, karena pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya. Menurutnya, wacana ini bisa menjadi bagian dari evaluasi dan koreksi sistem demokrasi.
"Jika nantinya kepala daerah dipilih melalui DPRD, kami siap. Sistem ini sudah pernah berjalan, dan wajar untuk dibahas dalam konteks perbaikan demokrasi," tukasnya.
Sebagai generasi muda yang merupakan kelompok pemilih terbesar, menurutmu penentuan kepala daerah seharusnya ditentukan dengan mekanisme seperti apa, Gez? (Sundara/E10)