Inibaru.id - Rencana pemerintah akan menghapus tenaga honorer baik di pusat maupun daerah akan dimulai tahun depan. Namun, fakta di lapangan, khususnya tingat provinsi, tenaga kontrak masih dibutuhkan karena kurangnya pegawai.
Idealnya, penghapusan tenaga honorer harus disertai dengan pengembangan SDM yang ada. Artinya, beban kerja yang sudah ada bakal bertambah. Nggak cuma itu, peralihan dengan memanfaatkan teknologi pun nggak bisa berjalan dalam waktu singkat.
Karena alasan inilah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) itu tergesa-gesa.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, kami menyiapkan SDM-nya (dulu), agar dia multi-talented. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” terang Ganjar di hadapan anggota Komisi IX DPR RI, Senin (12/9/2022).
Metode Perekrutan Sebaiknya Diganti
Menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan I tahun 2022-2023 dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer, Gubernur Ganjar menyampaikan keberatan dan meminta pemerintah pusat mengaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Ganjar mengaku telah mengomunikasikan hal tersebut langsung dengan MenPAN-RB RI yang baru, Azwar Anas. Salah satu yang dia sampaikan adalah tentang metode perekrutan PPPK. Menurutnya, cara ini sebaiknya nggak mengandalkan tes potensi akademik, tapi memaksimalkan skill sesuai formasi.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan atau belasan tahun testing-nya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Kami di provinsi sudah melakukan itu,” terangnya.
Dalam kesempatan pertemuan dengan Menteri Anas, nggak lupa Ganjar menyampaikan agar politikus PDI-P itu berpihak pada ASN berkompeten dengan cara memberi reward dan kesempatan menduduki jabatan tinggi.
“Saya sampaikan terkait honorer, rasanya kami butuh duduk bareng. Saya juga sampaikan, ASN yang bagus harus dikasih reward, dipromosikan, dan dikasih kesempatan mencapai jabatan tertinggi. Kalau korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja; biar ASN bisa sangat kompetitif,” tegasnya.
Non-ASN Perlu Mendapat Perhatian
Ganjar membeberkan, jumlah ASN di Jateng per September 2022 sebanyak 46.885 orang. Rinciannya meliputi PNS sebanyak 36.831 orang, dan CPNS 360 orang. Untuk PPPK, meliputi Guru sebanyak 9.284 orang, Kesehatan sebanyak 357 orang, dan Penyuluh Pertanian 53 orang.
“Tiga sektor non-ASN ini yang hari ini menurut saya penting untuk mendapat perhatian,” katanya.
Mendengar pemaparan dari Gubernur Jateng, pemimpin rombongan kunjungan kerja Komisi IX DPR Tuti Nusandari Roosdiono mengungkapkan, ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jateng yang bisa ditiru.
“Jadi, kita akan sharing terus. Masukan apa yang terbaik serta saran bagus yang sudah dilakukan juga oleh Pak Gubernur, kami catat semua. Jadi, kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” tutup Tuti.
Semoga perjumpaan antara Gubernur Jateng dengan pihak pemerintah pusat ini membuka jalan solusi terbaik untuk para pekerja honorer ya! (Siti Khatijah/E03)