Inibaru.id – Pada Pertengahan Januari 2025 lalu, Harry Irwanto yang merupakan warga Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah, dibikin khawatir dengan kabar bentrokan antara dua organisasi masyarakat (ormas) dengan massa yang cukup besar. Dia nggak pengin bentrok ini sampai memakan korban warga sipil yang nggak tahu apa-apa.
Sekitar tiga bulan setelah bentrokan tersebut, lagi-lagi berita negatif tentang ormas muncul di media. Kali ini, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menuding ormas melakukan aksi premanisme saat proses pembangunan pabrik mobil listrik yang ada di Subang, Jawa Barat.
“Pemerintah perlu menindak tegas menangani permasalahan aksi premanisme ormas. Jangan sampai investor jadi ogah datang ke Indonesia gara-gara nggak ada jaminan keamanannya,” ucap Eddy pada Minggu (20/4/2025).
Beberapa hari kemudian, muncul aksi pembakaran mobil polisi oleh anggota ormas yang diberitakan mengalami bentrokan sebelumnya. Berita terakhir ini pun seperti melengkap banyaknya informasi negatif terkait dengan ormas-ormas di Indonesia.
“Jujur sebagai masyarakat, saya malah bingung mengapa ada pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat malah jadi bikin resah warga ini. Apakah pemerintah nggak melakukan tindakan tegas ke mereka,”? ungkap Harry pada Senin (28/4).
Setali tiga uang dengan Harry yang hanyalah warga biasa, me begitu banyak pemberitaan negatif terkait dengan ormas-ormas yang meresahkan tersebut, ormas Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama pun sampai ikut mengeluarkan protes. Ketua Pengurus Besar NU Ahmad Fahrur Rozi bahkan dengan tegas menyebut ormas yang sampai melakukan aksi kekerasan sipil dan nggak lagi bisa dibina, sebaiknya dibubarkan saja.
“Kalau sampai ada yang sudah melakukan kekerasan sipil, bahkan sampai mengambil alih fungsi tugas keamanan negara, saya sepakat kalau dibubarkan saja. Premanisme harus dihentikan dan negara nggak boleh kalah dengan preman, ”ucap laki-laki yang akrab disapa dengan sebutan Gus Fahrur tersebut sebagaimana dilansir dari Kompas, Senin (28/4).
Di sisi lain, ormas Islam lain Muhammadiyah lebih menyoroti ke anggota-anggota ormas yang bikin resah tersebut. PP Muhammadiyah meminta pemerintah untuk mengecek apakah anggota-anggota ormas ini nggak punya pekerjaan yang layak sampai bikin keresahan kepada masyarakat.
“Salah satu penyebabnya kan mereka nggak atau belum punya pekerjaan layak. Kalau punya, nggak meresahkan kelompok masyarakat lainnya,” ucap Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Minggu (27/4).
Makanya, alih-alih mendorong revisi Undang-undang Ormas, Anwar lebih condong meminta pemerintah memastikan anggota ormas tersebut punya pekerjaan yang layak agar nggak menimbulkan masalah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memang mengungkap wacana revisi UU Ormas demi memastikan pengawasan terhadap ormas jadi lebih ketat. Alasannya tentu saja karena semakin banyaknya kasus ormas yang bikin masyarakat resah dalam beberapa waktu belakangan.
Hm, baik itu warga setempat, ormas Islam terbesar di Tanah air, sampai Mendagri sekalipun ternyata menyadari adanya ormas yang bikin resah. Kalau kamu sendiri, apakah juga mengalami keresahan yang sama, Millens? (Arie Widodo/E05)