Inibaru.id – Istilah-istilah dunia modern seperti metaverse, 4.0, dan sebagainya memang semakin sering digaungkan pemerintah. Bahkan, belakangan ini Kemendagri meluncurkan Konsultasi Virtual Otonomi daerah (Kovi Otda), teknologi virtual berbasis metaverse yang kabarnya bisa mencegah korupsi.
Hal ini diungkap langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Dia menyebut teknologi ini bisa mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Kemendagri serta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.
“Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi. Jadi Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” jelas Akmal, Rabu (27/4/2022).
Penggunaanya gimana ya? Kalau menurut Akmal, nantinya orang-orang dalam pemerintahan bisa memberikan layanan atau menerima laporan tanpa harus melakukan pertemuan tatap muka. Tinggal gunakan Kovi Otda, maka pertemuan di dunia metaverse bisa dilakukan. Menurutnya, hal ini bisa menghemat biaya dan waktu, Millens.
Jadi ya, nantinya Pemda yang pengin menggunakan teknologi ini tinggal mengakses www.kovi.otda.kemendagri.go.id. Di sana, Pemda tinggal melakukan pendaftaran dan menempuh sejumlah langkah selanjutnya deh.
Teknologi Sudah Mendukung?
Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mendukung inovasi Kovi Otda. Tapi, dia juga meminta pemerintah menyiapkan infrastruktur penunjang teknologi ini di seluruh Pemda-Pemda di Indonesia.
“Pemerintah harus memperhatikan infrastruktur, terutama yang ada di daerah 3T dan Indonesia Timur yang hingga saat ini masih terkendala proses sinyal. Ini harus diperhatikan,” saran Arman.
Nggak hanya itu, belum tentu petugas di daerah juga bisa menggunakan teknologi metaverse. Mereka harus dibimbing dulu agar bisa memakainya. Hal ini tentu membutuhkan anggaran lagi.
“Jangan sampai diluncurkan hari ini, tapi daya dukung infrastruktur di daerah tidak siap,” ungkap Arman.
Gimmick Belaka atau Beneran Bisa Cegah Korupsi?
Profesor SEB Telkom University Andry Alamsyah menyebut ide penggunaan metaverse untuk pencegahan korupsi sebenarnya memang bisa dilakukan. Tapi, hal ini membutuhkan banyak persyaratan agar bisa benar-benar berfungsi.
“Metaverse jadi masuk akal jika di mesin pendukungnya memungkinkan orang melakukan interaksi yang diperkuat oleh teknologi sebagai governance-nya,” terang Andry, Kamis (28/4).
Tapi, jika metaverse ini hanya sebagai pengganti interaksi manusia saja, bisa jadi nggak bakal bisa mencegah korupsi. Sayangnya, bagi Andry, Metaverse yang dirilis Kemendagri hanya lebih mengedepankan tampilan 3D dan Virtual Reality. Sementara itu, transparansi data dan aktivitas, informasi penggunaan anggaran, aturan, hingga penghargaan bagi pelapor atau tindakan pencegahan korupsi justru nggak dijabarkan.
“Kalau tampilan saja ya tidak berguna untuk cegah korupsi. Kalau interaksi saja tidak efektif mencegah korupsi. Hubungannya jauh ya, harus dibantu oleh sistem atau teknologi di mana usaha korupsi bisa dicegah,” terangnya.
Kalau menurutmu, Kovi Otda alias dunia metaverse yang dirilis Kemendagri memang bisa cegah korupsi apa bakal sia-sia saja, Millens? (Cnn,Tir/IB09/E05)