Inibaru.id - Kabar melegakan untuk ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Semarang. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah memastikan bahwa posisi mereka tetap aman meski ada aturan baru yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.

Aturan ini memang sempat bikin banyak daerah waswas. Soalnya, kalau belanja pegawai tembus batas, nasib PPPK bisa ikut terancam. Namun, khusus untuk Semarang, situasinya masih relatif aman karena kondisi keuangan daerah dinilai cukup terkendali.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono mengatakan, perhitungan terkait hal ini sudah dilakukan sejak awal. Bahkan, sebelum rekrutmen PPPK dibuka, Pemkot sudah memastikan semuanya sesuai kemampuan fiskal mereka.

"Jadi, kami sudah berhitung secara cermat. Sebelum kami merekrut PPPK dua tahun yang lalu, kami pastikan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD," ucap Joko Hartono kepada Inibaru.id, Senin (30/3/2026).

Joko menjelaskan, batas maksimal 30 persen ini merupakan bagian dari kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mulai berlaku penuh pada 2027. Tujuannya jelas, supaya anggaran daerah tidak habis untuk gaji pegawai, tapi juga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"2026 ini APBD Semarang 29,6 persen untuk belanja pegawai. Untuk 2027 perkiraan kami 29,9 persen," ungkap Joko. "Artinya, kami masih di batas maksimal 30 persen. Kalau masih di bawah 30 persen, kami tidak akan melakukan penghentian PPPK."

Kondisi Fiskal Sehat

Dia juga menegaskan bahwa kondisi fiskal Kota Semarang saat ini masih tergolong sehat. Bahkan, masih ada ruang untuk membiayai seluruh pegawai, baik ASN maupun PPPK, tanpa harus melakukan langkah ekstrem.

Meski begitu, keberlanjutan PPPK tetap tidak lepas dari evaluasi. Joko menekankan, kinerja dan kondisi keuangan daerah akan menjadi penentu apakah kontrak mereka bisa diperpanjang atau tidak.

"Sesuai perjanjian PPPK penuh waktu memiliki masa kontrak lima tahun, paruh waktu satu tahun. Setiap akhir tahun kami evaluasi kinerja dan disiplinnya. Jika kinerja bagus dan masih dibutuhkan organisasi, tentu akan diperpanjang," terangnya.

Saat ini, jumlah PPPK di lingkungan Pemkot Semarang sudah mencapai sekitar 8.000 orang, termasuk yang berstatus paruh waktu. Di sisi lain, Pemkot juga memastikan tidak ada lagi tenaga honorer yang tersisa.

"Secara fiskal, kami mampu dan siap menyiapkan gajinya. Mungkin di daerah lain tidak selonggar Kota Semarang. Ini yang patut disyukuri. Kami tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja bagi PPPK," tandasnya.

In this economy, di tengah aturan baru yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen, semoga para PPPK di pelbagai wilayah di Indonesia juga aman ya, Gez! (Sundara/E10)