Inibaru.id –  Kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu destinasi wisata menakjubkan di dunia karena keberadaan reptil purba komodo. Untuk itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI akan membentuk tim terpadu guna mengantisipasi dampak negatif sekaligus melestarikan kawasan taman nasional.

Rencana ini juga telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Rapat Koordinasi di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Dalam rapat tersebut, membahas tugas tim terpadu yang nantinya akan melakukan sejumlah kajian, termasuk memprediksi masa depan pengelolaa Taman Nasional Komodo sebagai kawasan eksklusif. Selain itu, rapat ini juga turut menyepakati pengaturan pintu masuk jalur kapal dan penjualan tiket menuju taman nasional melalui satu pintu, yakni Pelabuhan Laju Bajo.

Penetapan Laju Bajo sebagai akses tunggal diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terkait kunjungan. Sebab, masih terdapat oknum yang berupaya memasuki kawasan Taman Nasional Komodo melalui jalur lain. Pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas pariwisata juga akan ditingkatkan pada aktivitas lain, seperti menyaksikan satwa komodo, snorkeling, diving, dan lain-lainnya.

Seperti ditulis Pontas.id, Jumat (8/2), Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno berujar bahwa pihaknya juga akan mengkaji soal tarif masuk kawasan. Kajian ini akan dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), serta para operator wisata. “

“Kajian juga akan meliputi sistem pengelolaan pengunjung, pusat informasi, serta peluang kerja sama penguatan fungsi dan perizinan dalam hal jasa serta sarana wisata alam” ujarnya.

Semoga dengan adanya tim ini pengelolaan Taman Nasional Komodo bisa lebih profesional ya, Millens. (IB07/E05)