Inibaru.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka layanan hotline aduan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan terkait menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, mengatakan bahwa selain hotline milik Pemprov Jateng, seluruh 35 kabupaten/kota juga memiliki saluran pengaduan serupa.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ungkap Yunita, pekan lalu.
Layanan aduan yang masuk nggak hanya menampung laporan dugaan keracunan, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dinilai tidak sesuai standar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel akan kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.
Yunita menegaskan bahwa pembukaan hotline ini merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/ wali kota, untuk mengawal keberhasilan program MBG di Jawa Tengah.
Layanan aduan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jateng yang sebelumnya meminta dinkes provinsi serta kabupaten/kota membuat layanan pengaduan, sistem pengecekan, tanggap darurat, serta media informasi dan quick response untuk menyikapi kasus keracunan menu MBG di daerah.
Yunita menambahkan, dalam setiap kasus dugaan keracunan MBG, Dinkes dan pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebabnya. Dia mencontohkan salah satu kasus dugaan keracunan MBG di wilayah Jateng yang kini sedang ditangani bersama BGN.
“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus berhenti sementara sampai ada keputusan lanjutan,” ujarnya. "Apabila SPPG tersebut ingin kembali beroperasi, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan."
Yunita mengajak seluruh pihak terkait; mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan, untuk terus membangun komunikasi terbuka agar program MBG berjalan sukses.
“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, SPPG harus mau mendengar dan melakukan tindak lanjut. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” pungkasnya. (Murjangkung/E10)