Inibaru.id - Pemerintah Indonesia kembali menghidupkan rencana penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi melalui penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan rampung pada 2027.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada 10 Oktober lalu dan diundangkan pada 3 November 2025.

Untuk mempersiapkannya, Kementerian Keuangan menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai penanggung jawab utama penyusunan RUU Redenominasi.

Perlu diketahui, ini bukanlah pembahasan baru. Gagasan ini mencuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sempat digulirkan oleh Bank Indonesia. Namun, pelaksanaannya selalu tertunda karena berbagai tekanan ekonomi.

Tujuan Utama Redenominasi

Penyusunan RUU Redenominasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan memperkuat stabilitas nilai rupiah. Pemerintah menilai, kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan kredibilitas rupiah di tingkat global.

Dalam dokumen Renstra Kemenkeu 2025–2029, terdapat empat alasan utama yang melandasi urgensi RUU Redenominasi:

1. Meningkatkan efisiensi perekonomian. Penyederhanaan nominal, seperti mengubah Rp100.000 menjadi Rp100, akan mempermudah pencatatan akuntansi, transaksi, dan administrasi keuangan.
2. Menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Regulasi baru dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
3. Menjaga stabilitas dan daya beli rupiah. Proses redenominasi dilakukan secara terkendali agar tidak menimbulkan inflasi atau kebingungan di masyarakat.
4. Meningkatkan kredibilitas rupiah. Denominasi yang lebih sederhana diyakini akan memperkuat persepsi nilai rupiah di mata internasional.

Bagian dari Langkah Strategis Kemenkeu 2025-2029

Pemerintah juga menegaskan pentingnya membedakan antara redenominasi dengan sanering. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya belinya, sementara sanering dilakukan dalam kondisi krisis dengan memangkas nilai uang sekaligus daya belinya, yang biasanya merugikan masyarakat.

Redenominasi dilakukan secara bertahap dan membutuhkan masa transisi (co-circulation), di mana uang lama dan uang baru beredar bersamaan, untuk memastikan masyarakat beradaptasi tanpa kehilangan nilai.

Selain RUU Redenominasi, Kemenkeu juga mencantumkan tiga rancangan undang-undang lain dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025–2029, yaitu:

1. RUU tentang Perlelangan (target selesai 2026)
2. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (target selesai 2026)
3. RUU tentang Penilai (target selesai 2025)

“Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan empat RUU yang menjadi bidang tugas Kemenkeu yang ditetapkan dalam program legislasi nasional jangka menengah tahun 2025–2029,” tulis PMK 70/2025.

Pemerintah menilai, kondisi ekonomi Indonesia yang relatif stabil memberi momentum tepat untuk memulai langkah redenominasi secara bertahap. Proses persiapan hukum hingga sosialisasi publik akan menjadi tahapan penting sebelum implementasi penuh pada 2027.

Menurutmu, perlukah Indonesia melakukan redenominasi, Gez? (Siti Khatijah/E10)