Inibaru.id - Pemerintah menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai 1 Juli 2026. Target tersebut sejalan dengan rencana peluncuran mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal. Optimisme itu didasarkan pada hasil uji coba yang telah dilakukan pada berbagai jenis mesin dan moda transportasi.

"Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM oleh dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Ibu Prof Eniya dan hasilnya sangat menggembirakan. Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," ujar Bahlil melansir situs Kementerian ESDM, Selasa (23/6).

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah memastikan kesiapan infrastruktur distribusi sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

Pemerintah telah menguji penggunaan B50 pada enam sektor untuk memastikan keandalannya di lapangan. Pengujian dilakukan pada sektor transportasi darat, perkeretaapian, angkutan laut, alat berat di industri pertambangan, hingga alat dan mesin pertanian.

"Dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan baik itu alat berat, kapal, kereta api dan beberapa kendaraan yang lainnya. Tambang ya, ekskavator semuanya alat pertanian semuanya sudah dilakukan," lanjut Bahlil.

Dengan penerapan B50, pemerintah berharap kebutuhan solar impor dapat ditekan bahkan dihentikan sepenuhnya. Pasokan energi nantinya akan lebih banyak mengandalkan produk dalam negeri, khususnya biodiesel berbasis minyak sawit.

"Jadi Insya Allah kami sangat optimis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti di 2026 1 Juli. Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48 ya," tandasnya.

Spesifikasi B50 Disebut Sudah Siap

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut spesifikasi B50 telah disepakati bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, produsen juga telah menyatakan kesanggupan memenuhi standar kualitas yang lebih ketat dibandingkan program sebelumnya.

"Sudah, sudah, sudah kalau spek. Jadi dari alat berat terus dipastikan speknya sudah turun 20 PPM untuk water content dan seterusnya monogliserida dan lain-lain itu lho. Itu sudah mereka sanggup dengan spek tersebut. Jadi sudah oke," jelas Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengutip CNBC Indonesia.

Pemerintah saat ini juga tengah merampungkan dua Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai dasar hukum penerapan B50. Satu regulasi akan mengatur mandatori penggunaan B50 secara nasional, sedangkan regulasi lainnya akan mengatur alokasi volume biodiesel untuk semester kedua tahun ini.

"Mandatorinya kan di Kepmen. Kepmen mandatori sudah Pak Menteri tinggal teken. Terus lanjut saya sedang bahas dengan Migas (alokasi). Kepmen kedua, kan harus revisi dari Kepmen yang tahun ini," tambahnya.

Selain itu, pemerintah masih menghitung kebutuhan volume biodiesel dengan mempertimbangkan potensi peningkatan konsumsi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kesiapan pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) juga terus dipastikan agar distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Volume. Karena kan perkiraan Nataru, perkiraan ini kan dihitung semua. Terus kesiapan volume dari FAME-nya juga. Kalau B50 tinggal go saja," paparnya.

Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian energi. B50 tidak hanya diharapkan mampu mengurangi impor solar, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan komoditas sawit nasional serta memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang. (Ike/E01)