Inibaru.id – Pernah membayangkan bagaimana Semarang, Demak, Jepara, hingga Surabaya terhubung dengan pusat Kerajaan Mataram Islam pada masa lalu? Jauh sebelum Jalur Pantura menjadi jalan utama transportasi modern, wilayah pesisir utara Jawa punya peran penting dalam menopang kekuasaan kerajaan, mulai dari perdagangan hingga pemasukan melalui upeti.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613–1645), Mataram Islam mengembangkan sistem pemerintahan yang menghubungkan wilayah pusat kerajaan dengan daerah-daerah di bawah kekuasaannya. Para bupati memiliki kewajiban menyerahkan upeti kepada raja sebagai bagian dari hubungan politik dan ekonomi tersebut.

Upeti bukan sekadar penyerahan hasil bumi atau barang berharga. Di baliknya, terdapat pengakuan atas kekuasaan raja sekaligus mekanisme untuk memastikan para penguasa daerah tetap berada dalam kendali kerajaan.

Dalam sistem pemerintahan Mataram Islam, para bupati di berbagai wilayah memiliki tanggung jawab mengumpulkan dan menyerahkan upeti kepada kerajaan. Di wilayah pesisir atau pasisiran, pemasukan dapat berasal dari uang dan barang yang dipungut dari aktivitas perdagangan.

Kajian mengenai sistem perpajakan Mataram pada masa Sultan Agung menjelaskan bahwa upeti merupakan salah satu sumber pemasukan penting bagi istana. Penyerahannya juga berkaitan dengan kewajiban para bupati untuk menghadap raja, terutama dalam perayaan Garebeg Pasa dan Garebeg Mulud.

Kehadiran para bupati dalam pertemuan tersebut bukan hanya urusan seremonial. Momen itu menjadi kesempatan bagi kerajaan untuk menegaskan hubungan antara pusat pemerintahan dan para penguasa daerah.

Fungsi Upeti

Dengan kata lain, upeti memiliki dua fungsi sekaligus: menopang kebutuhan ekonomi kerajaan dan memperkuat kendali politik atas wilayahnya.

Bagi Mataram, pesisir utara Jawa juga memiliki nilai strategis karena menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan. Pelabuhan dan jaringan niaga menghubungkan masyarakat Jawa dengan berbagai wilayah lain, sehingga penguasaan atas daerah pesisir memberikan keuntungan ekonomi sekaligus pengaruh politik.

Hubungan antara kerajaan di pedalaman dan wilayah pesisir tidak selalu berjalan mulus. Seiring waktu, persaingan politik, konflik internal, dan campur tangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda mengubah peta kekuasaan di Jawa.

Pada abad ke-17, Mataram berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah pesisir yang memiliki jaringan perdagangan penting. Namun, hubungan kerajaan dengan pusat-pusat perdagangan di pantai utara juga diwarnai ketegangan.

Dalam perkembangannya, kekuasaan Mataram atas pesisir semakin berkurang. Pada 1743, dalam perjanjian dengan VOC, Sunan Pakubuwana II menyerahkan wilayah pesisir utara Jawa dan Madura kepada kongsi dagang Belanda tersebut. Peristiwa ini terjadi jauh setelah masa pemerintahan Sultan Agung dan menjadi bagian dari melemahnya kedaulatan Mataram atas wilayahnya.

Hilangnya kendali atas pesisir berarti Mataram kehilangan sebagian akses langsung terhadap kawasan perdagangan yang penting. Meski bukan satu-satunya penyebab kemunduran kerajaan, perubahan tersebut memperlihatkan betapa erat hubungan antara penguasaan wilayah, pemasukan ekonomi, dan kekuatan politik.

Pada 1755, Perjanjian Giyanti kemudian membagi Mataram menjadi dua kekuasaan utama, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perpecahan ini menandai perubahan besar dalam sejarah politik Jawa.

Jejak hubungan antara pesisir dan pedalaman itu masih menarik untuk ditelusuri hingga sekarang. Jalur-jalur yang dahulu menghubungkan pusat perdagangan, permukiman, dan pusat kekuasaan berkembang dalam konteks yang berbeda dari jalan raya modern, tetapi sama-sama menunjukkan pentingnya konektivitas bagi kehidupan masyarakat.

Sejarah upeti Mataram mengingatkan kita bahwa pesisir utara Jawa bukan sekadar jalur lintasan antarkota. Kawasan ini pernah menjadi bagian penting dari jaringan ekonomi dan politik yang ikut menentukan kuat atau lemahnya kerajaan di pedalaman. (Ike/E01)