Bagi dunia arkeologi, pengakuan ini bukan sekadar soal rekor. Temuan tersebut membuka pemahaman baru mengenai kemampuan manusia modern awal dalam berpikir simbolik dan mengekspresikan gagasan melalui karya seni.

Di permukaan dinding gua, lukisan itu tampak sederhana. Bentuknya berupa cap tangan dengan jari-jari yang meruncing menyerupai cakar.

Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan cerita tentang kehidupan manusia puluhan ribu tahun silam. Peneliti Pusat Riset Arkeometri BRIN, Adhi Agus Oktaviana, menjelaskan bahwa lukisan tersebut dibuat oleh Homo sapiens atau manusia modern awal yang telah menghuni wilayah Nusantara pada masa Paleolitikum.

Menurutnya, motif jari runcing seperti yang ditemukan di Gua Liang Metanduno bukanlah temuan tunggal. Pola serupa juga ditemukan di sejumlah situs seni cadas lain di Sulawesi, mulai dari kawasan Maros-Pangkep hingga Pulau Muna.

Berbeda dengan cap tangan biasa yang ditemukan hampir di berbagai belahan dunia, bentuk jari runcing tersebut diduga memiliki makna simbolik tertentu yang hingga kini masih menjadi bahan penelitian para arkeolog.

Selama bertahun-tahun, banyak teori menyebut perkembangan seni manusia berawal dari Eropa. Namun berbagai temuan di Indonesia perlahan mengubah pandangan tersebut.

Profesor Maxime Aubert dari Griffith University menyebut lukisan cadas Sulawesi menunjukkan bahwa manusia modern telah memiliki kemampuan berpikir abstrak jauh lebih awal dari yang selama ini diperkirakan.

“Ini adalah bukti tertua kapasitas manusia untuk berpikir secara abstrak. Lukisan ini sekitar dua kali lebih tua dibandingkan lukisan cadas tertua di Eropa yang berumur sekitar 40.000 tahun,” katanya.

Temuan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Sebelumnya, Sulawesi juga menjadi perhatian dunia setelah penemuan lukisan figuratif babi berusia sekitar 45.500 tahun serta lukisan adegan berburu berusia sekitar 51.200 tahun yang disebut sebagai seni naratif tertua di dunia.

Selain bernilai artistik, cap tangan purba di Pulau Muna juga menyimpan petunjuk penting mengenai perjalanan manusia modern di masa lampau.

Menurut Adhi, temuan tersebut memperkuat teori bahwa manusia telah mencapai daratan Sahul, wilayah yang dahulu menghubungkan Australia, Papua, dan Tasmania, setidaknya sekitar 65.000 tahun lalu.

“Penemuan ini memberikan dukungan kuat bahwa leluhur masyarakat Aborigin Australia telah berada di Sahul pada atau sebelum 65.000 tahun yang lalu,” ujarnya.

Artinya, kawasan Nusantara bukan hanya menjadi jalur persinggahan, melainkan bagian penting dalam perjalanan migrasi manusia modern menuju Australia. Wilayah Sulawesi bahkan diduga menjadi salah satu titik strategis dalam rute migrasi utara yang menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Di balik pengakuan dunia tersebut, tersimpan cerita menarik. Tim peneliti mengungkap bahwa pihak Guinness World Records awalnya menghubungi mereka melalui pesan langsung atau direct message (DM) di Instagram. Kontak itu kemudian berkembang menjadi proses verifikasi ilmiah yang cukup panjang hingga akhirnya rekor dunia resmi diberikan.

Pengakuan ini menjadi pencapaian penting bagi penelitian arkeologi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir terus menghasilkan temuan-temuan besar berskala internasional. Meski telah mendapat pengakuan internasional, tantangan terbesar justru terletak pada upaya pelestariannya.

Seni cadas merupakan warisan budaya yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Kenaikan suhu, kelembapan, pelapukan batuan, perubahan iklim, hingga aktivitas manusia dapat menyebabkan kerusakan permanen pada lukisan yang telah bertahan puluhan ribu tahun tersebut.

Karena itu, para peneliti mendorong pengelolaan yang lebih terstruktur terhadap situs-situs prasejarah di Indonesia, termasuk pengembangan dokumentasi digital untuk memastikan informasi penting tetap tersimpan apabila terjadi kerusakan pada situs asli.

Temuan di Gua Liang Metanduno menunjukkan bahwa masih banyak kisah masa lalu yang tersimpan di gua-gua Nusantara. Dan dari sebuah cap tangan sederhana di dinding batu, dunia kini mendapatkan bukti bahwa kemampuan berpikir simbolik manusia telah berkembang jauh lebih awal daripada yang pernah dibayangkan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Indonesia kembali mencatatkan namanya dalam sejarah dunia. Kali ini, pengakuan datang dari Guinness World Records (GWR) yang menetapkan lukisan cap tangan purba di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai karya seni non-figuratif tertua yang pernah ditemukan manusia.

Lukisan cadas tersebut diperkirakan berusia minimal 67.800 tahun, menjadikannya lebih tua dibanding berbagai karya seni prasejarah yang selama ini ditemukan di Eropa maupun wilayah lain di dunia.

Temuan itu merupakan hasil penelitian kolaboratif antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Griffith University Australia, dan Southern Cross University yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature.

Lukisan cap tangan purba di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, resmi tercatat dalam Guinness World Records sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia minimal 67.800 tahun.

Berusia 67.800 Tahun, Cap Tangan di Pulau Muna Pecahkan Rekor Dunia

Dalam daftar tahun ini, Italia kembali menempati posisi teratas sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia. Posisi kedua ditempati Yunani, sementara Peru berada di peringkat ketiga.

Indonesia sendiri memperoleh skor rata-rata 4,48 dan berhasil masuk jajaran 10 besar dunia. Capaian tersebut tidak lepas dari beragam hidangan khas Nusantara yang terus mendapat pengakuan internasional.

Beberapa makanan Indonesia bahkan mencatatkan skor penilaian yang sangat tinggi. Nasi Padang menjadi salah satu yang tertinggi dengan skor 4,8. Disusul bawang goreng dan sate kambing yang sama-sama memperoleh skor 4,7. Sementara siomay dan soto Betawi masing-masing mendapatkan skor 4,6.

Tak hanya makanan, sejumlah rumah makan tradisional Indonesia juga masuk dalam rekomendasi TasteAtlas. Beberapa di antaranya adalah Dapur Bali, Mak Beng, Warung Juwel Nasi Campur Ayam, dan Raf Babi Krispy yang berada di Denpasar, Bali. Selain itu, ada pula 1945 Restaurant di Jakarta Pusat yang turut masuk dalam daftar rekomendasi.

15 Negara dengan Kuliner Terbaik di Dunia Versi TasteAtlas 2026

Berikut daftar 15 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia menurut TasteAtlas:

Masuknya Indonesia ke dalam 10 besar dunia menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Nusantara tidak hanya digemari masyarakat lokal, tetapi juga semakin dihargai oleh penikmat makanan dari berbagai negara. Dari hidangan berbumbu kuat hingga ragam makanan tradisional yang kaya sejarah, Indonesia terus menunjukkan bahwa kekuatan budaya juga bisa hadir melalui cita rasa. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar membanggakan datang dari dunia kuliner Indonesia. Platform panduan kuliner internasional TasteAtlas kembali merilis daftar 100 Best Cuisines in the World 2026. Dalam pemeringkatan terbaru tersebut, Indonesia berhasil menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa cita rasa Nusantara semakin mendapat tempat di mata masyarakat global. TasteAtlas mencatat lebih dari 590 ribu penilaian valid terhadap hampir 19 ribu makanan tradisional dari berbagai negara sebagai dasar penyusunan daftar tersebut.

Berbeda dengan penghargaan yang menilai destinasi wisata atau restoran populer, TasteAtlas berfokus pada kualitas kuliner tradisional suatu negara. Penilaian dilakukan berdasarkan rata-rata skor makanan khas yang dianggap mewakili kekayaan rasa dan identitas kuliner masing-masing bangsa.

Indonesia berhasil masuk peringkat 10 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia versi TasteAtlas 2026, berkat kekayaan hidangan tradisional yang semakin diakui secara global.

Kuliner Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi TasteAtlas 2026, Nasi Padang Jadi Salah Satu yang Tertinggi

"Hari ini kami hadir kembali di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan jawaban secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan beberapa anggota Dewan Hakim pada minggu yang lalu," katanya.

Dalam keterangannya, Gus Rozin menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab pembiayaan terhadap pesantren setelah lembaga tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari pendidikan nasional. Menurutnya, pengakuan tersebut membawa konsekuensi konstitusional berupa kewajiban negara untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren melalui skema pembiayaan yang memadai.

"Kami mencoba meyakinkan yang pertama bahwa kehadiran pendanaan dari negara untuk pesantren itu sekali lagi merupakan tanggung jawab konstitusi negara terhadap pesantren. Karena bagaimanapun ketika pesantren itu sudah diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional, maka demikian juga menjadi tanggung jawab konstitusi negara untuk memberikan pembiayaan kepada pesantren," ujarnya.

Gus Rozin juga menepis anggapan bahwa dukungan pendanaan dari negara akan mengurangi independensi pesantren. Menurutnya, Undang-Undang Pesantren telah memberikan jaminan perlindungan terhadap kekhasan, tradisi, dan karakter yang berkembang di masing-masing pesantren.

"Kami memberikan argumentasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pembiayaan negara kepada pesantren itu tidak merupakan intervensi negara terhadap pesantren," tegasnya.

Ia menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren justru memastikan setiap pesantren tetap memiliki ruang untuk mempertahankan tradisi dan model pendidikan yang menjadi ciri khasnya.

"Pembiayaan negara untuk pesantren itu menurut undang-undang tetap menjaga kekhasan pesantren dan tradisi yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren. Ini sudah dikarisbawahi dan dijaga oleh negara itu sendiri melalui Undang-Undang Pesantren," katanya.

Selain itu, Gus Rozin turut menjelaskan pandangannya mengenai frasa "membantu" dan "sesuai dengan kemampuan negara" yang menjadi salah satu perhatian dalam perkara tersebut. Menurutnya, kedua frasa itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Kami mencoba meyakinkan bahwa ada dua frasa antara membantu dan sesuai dengan kemampuan negara. Itu adalah dua frasa yang tidak terpisahkan. Itu dua frasa kausalitas antara sebab dan akibat," ujarnya.

Ia menambahkan, pemisahan kedua frasa tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang tidak utuh terhadap norma yang diatur dalam undang-undang.

"Oleh karena itu, untuk mendorong pemahaman yang lebih kompleks atas pasal yang diajukan para pemohon, kita tidak bisa mengeluarkan konteks membantu itu. Sehingga dua frasa itu merupakan frasa yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisah-pisah," jelasnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Masyayikh juga menyampaikan penjelasan mengenai peta pendidikan pesantren di Indonesia. Penjelasan itu mencakup berbagai bentuk pesantren, mulai dari pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, hingga pesantren sebagai satuan pendidikan.

"Kami juga menyampaikan soal peta pesantren. Berbagai jenis pesantren, baik pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara maupun pesantren sebagai satuan pendidikan, kami sampaikan secara utuh supaya ada pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis pesantren dan level pendidikan yang ada di pesantren," katanya.

Menurut Gus Rozin, pemahaman yang komprehensif mengenai keragaman pesantren diperlukan agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan pendanaan pesantren secara lebih utuh dan proporsional.

Ia juga menyoroti fakta bahwa selama ini sebagian besar pesantren bertahan dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Pembiayaan pesantren, kata dia, banyak berasal dari para kiai, santri, masyarakat, para muhibbin, dan berbagai sumber swadaya lainnya.

"Selama ini memang pesantren itu dibiayai penuh oleh kiainya sendiri, oleh masyarakat, oleh muhibin dan dari sumber-sumber yang insyaallah berkah," ujarnya.

Meski demikian, dukungan masyarakat tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk menjalankan amanat konstitusi.

"Tetapi pembiayaan dari masyarakat itu tidak mengurangi kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusinya, yaitu memberikan pembiayaan terhadap pesantren. Itu dua hal yang berbeda," imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan dukungan masyarakat dan kewajiban negara merupakan dua hal yang berjalan beriringan.

"Pesantren memang pembiayaannya dari masyarakat, tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk membiayai pesantren. Itu yang kami perkuat argumentasinya pada hari ini," katanya.

Usai persidangan, Majelis Masyayikh juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para tokoh pesantren yang hadir mendampingi proses persidangan. Pada kesempatan tersebut, Majelis Masyayikh didampingi oleh Ibu Nyai Badriah Fayumi selaku anggota Majelis Masyayikh dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) selaku anggota Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Tebuireng.

"Hari ini kita didampingi oleh Bu Nyai Badriah selaku anggota Majelis Masyayikh dan Yai Kikin sebagai anggota Dewan Masyayikh dari Pondok Pesantren Tebuireng. Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kita," ujarnya.

Ia menilai kehadiran para pengasuh pesantren tersebut menjadi simbol dukungan moral sekaligus memperkuat semangat perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak pesantren di hadapan Mahkamah Konstitusi.

"Ini merupakan suntikan semangat bahwa ternyata getaran perjuangan ini juga bersambut dengan kehadiran para pengasuh pesantren di sini," pungkasnya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan bahwa pendanaan pesantren oleh negara merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Penegasan itu disampaikan usai menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/6/2026), terkait perkara pengujian ketentuan pendanaan pesantren.

Menurut Gus Rozin, kehadiran Majelis Masyayikh dalam sidang tersebut bertujuan menyampaikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan yang diajukan para hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya. Keterangan tambahan itu disusun untuk memperkuat argumentasi mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sekaligus tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa pendanaan pesantren merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Majelis Masyayikh: Pengakuan terhadap Pesantren Harus Diikuti Dukungan Pendanaan

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan pihaknya tengah berupaya mencari berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi industri pers saat ini.

“Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu Solusi,” ucap Ketua Dewan Pers.

Forum tersebut dihadiri berbagai organisasi dan pemangku kepentingan pers, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), LBH Pers, hingga Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Perlindungan Karya Jurnalistik Jadi Sorotan

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang mendapat perhatian luas dari peserta forum.

Salah satunya adalah perlunya pengakuan secara eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya.

Isu lain yang turut mengemuka adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum menilai penggunaan karya jurnalistik untuk kebutuhan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model AI semakin meluas. Namun, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari praktik tersebut dinilai belum diikuti mekanisme kompensasi yang proporsional bagi perusahaan pers maupun para pencipta karya jurnalistik.

Forum juga membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional ketika berhadapan dengan platform digital global maupun perusahaan pengembang teknologi AI.

Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, ataupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto.

Sementara itu, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital &amp; Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik yang diusulkan hanya berlaku untuk penggunaan yang bersifat komersial.

“Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik,” tambah Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dewan Pers menghimpun berbagai masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui forum dengar pendapat bersama konstituen pers, Kamis (11/6), di Hall Dewan Pers.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam forum itu, Dewan Pers kembali menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Dewan Pers menghimpun masukan dari berbagai konstituen pers untuk memperkuat perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta di tengah tantangan era platform digital dan kecerdasan buatan.

Perkuat Posisi Tawar Industri Pers, Dewan Pers Himpun Masukan soal RUU Hak Cipta

“Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang disinformasi, misinformasi, dan hoaks membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik,” kata Suwarjono.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan perkembangan teknologi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan maupun regulasi yang memadai. Kondisi itu membuat media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu yang kerap didorong kepentingan politik maupun ekonomi.

Suwarjono juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang kini semakin banyak mengonsumsi konten video di media sosial dibandingkan berita berbasis teks. Perubahan ini menuntut media untuk terus beradaptasi sekaligus memperkuat praktik verifikasi informasi.

Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, menjelaskan kolaborasi antara Internews dan AMSI berangkat dari kebutuhan menghadirkan pendekatan baru dalam produksi konten cek fakta yang lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini.

Menurutnya, selama ini konten cek fakta umumnya masih disajikan dalam format yang konvensional. Karena itu, berbagai eksperimen dilakukan untuk menghadirkan format yang lebih relevan, termasuk melalui video dan konten media sosial.

“Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru,” kata Vino.

Ia mengakui bahwa pemahaman mengenai FIMI masih terus berkembang. Namun, pengalaman para peserta fellowship menunjukkan bahwa pendekatan baru dalam produksi konten dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa konsep disinformasi dan misinformasi tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini.

Menurutnya, Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.

“FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik,” ujarnya.

Lilik menjelaskan, FIMI umumnya melibatkan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi yang sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.

Ia menambahkan, operasi FIMI biasanya dimulai dengan produksi konten manipulatif yang kemudian disebarkan melalui jaringan bot, troll, influencer, atau akun-akun yang saling terkoordinasi.

Menurutnya, strategi tersebut bukan hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik sehingga informasi yang kredibel sulit ditemukan di tengah derasnya arus informasi.

“Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik,” ujarnya.

Tujuan akhirnya, kata Lilik, adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.

Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, turut membagikan pengalaman medianya saat menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”.

Menurutnya, serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa kemudian kembali muncul ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.

“Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI,” kata Luviana.

Ia menilai pola serangan serupa juga dialami sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.

Sementara itu, Editor Dialeksis, Alfi Nora, yang menjadi salah satu peserta fellowship, mengakui bahwa konsep FIMI masih relatif baru bagi publik Indonesia.

“Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?” ujar Alfi.

Tantangan serupa juga dirasakan ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha. Menurutnya, mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lainnya.

“Bahkan bagi media sendiri, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan itu tidak sederhana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada audiens,” kata Dena.

Ia menilai pendekatan eksplanatif menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu masyarakat memahami fenomena tersebut. Berdasarkan pengalamannya, hoaks paling banyak ditemukan di platform TikTok dan Facebook.

Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. Adapun YouTube, Facebook, dan TikTok menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.

Melihat kondisi tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship untuk memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program itu mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.

Melalui program tersebut, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ancaman terhadap ruang informasi digital kini tidak lagi sebatas hoaks yang muncul saat momentum politik seperti pemilu. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi, muncul tantangan yang dinilai semakin kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam talkshow dan sharing session bertajuk Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital yang digelar di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.

Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, mengatakan persoalan disinformasi saat ini telah menjadi tantangan bersama. Bukan hanya media massa yang terdampak, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.

AMSI menyoroti ancaman Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) sebagai bentuk manipulasi informasi yang semakin kompleks dan berpotensi mengganggu jurnalisme, demokrasi, serta kepercayaan publik di era digital.

AMSI Soroti Ancaman FIMI, Bentuk Baru Manipulasi Informasi di Era AI

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah memastikan kesiapan infrastruktur distribusi sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

Pemerintah telah menguji penggunaan B50 pada enam sektor untuk memastikan keandalannya di lapangan. Pengujian dilakukan pada sektor transportasi darat, perkeretaapian, angkutan laut, alat berat di industri pertambangan, hingga alat dan mesin pertanian.

"Dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan baik itu alat berat, kapal, kereta api dan beberapa kendaraan yang lainnya. Tambang ya, ekskavator semuanya alat pertanian semuanya sudah dilakukan," lanjut Bahlil.

Dengan penerapan B50, pemerintah berharap kebutuhan solar impor dapat ditekan bahkan dihentikan sepenuhnya. Pasokan energi nantinya akan lebih banyak mengandalkan produk dalam negeri, khususnya biodiesel berbasis minyak sawit.

"Jadi Insya Allah kami sangat optimis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti di 2026 1 Juli. Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48 ya," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut spesifikasi B50 telah disepakati bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, produsen juga telah menyatakan kesanggupan memenuhi standar kualitas yang lebih ketat dibandingkan program sebelumnya.

"Sudah, sudah, sudah kalau spek. Jadi dari alat berat terus dipastikan speknya sudah turun 20 PPM untuk water content dan seterusnya monogliserida dan lain-lain itu lho. Itu sudah mereka sanggup dengan spek tersebut. Jadi sudah oke," jelas Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengutip CNBC Indonesia.

Pemerintah saat ini juga tengah merampungkan dua Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai dasar hukum penerapan B50. Satu regulasi akan mengatur mandatori penggunaan B50 secara nasional, sedangkan regulasi lainnya akan mengatur alokasi volume biodiesel untuk semester kedua tahun ini.

"Mandatorinya kan di Kepmen. Kepmen mandatori sudah Pak Menteri tinggal teken. Terus lanjut saya sedang bahas dengan Migas (alokasi). Kepmen kedua, kan harus revisi dari Kepmen yang tahun ini," tambahnya.

Selain itu, pemerintah masih menghitung kebutuhan volume biodiesel dengan mempertimbangkan potensi peningkatan konsumsi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kesiapan pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) juga terus dipastikan agar distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Volume. Karena kan perkiraan Nataru, perkiraan ini kan dihitung semua. Terus kesiapan volume dari FAME-nya juga. Kalau B50 tinggal go saja," paparnya.

Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian energi. B50 tidak hanya diharapkan mampu mengurangi impor solar, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan komoditas sawit nasional serta memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai 1 Juli 2026. Target tersebut sejalan dengan rencana peluncuran mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal. Optimisme itu didasarkan pada hasil uji coba yang telah dilakukan pada berbagai jenis mesin dan moda transportasi.

"Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM oleh dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Ibu Prof Eniya dan hasilnya sangat menggembirakan. Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," ujar Bahlil melansir situs Kementerian ESDM, Selasa (23/6).

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan mandatori biodiesel B50 yang disebut telah siap dari sisi teknis dan regulasi.