Inibaru.id – Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2022, Presiden Jokowi membentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu atau Tim PPHAM. Dia juga menunjuk Makarim Wibisono sebagai Ketua Tim Pelaksananya.

Dilansir dari CNN, Rabu (21/9/2022), anggota dari tim ini adalah Ifdhal Kasim, Suparman Marzuki, Rahayu, Komaruddin Hidayat, Akhmad Muzakki, Zainal Arifin Mochtar, Kiki Syahnakri, As’ad Said Ali, Mustafa Abubakar, Harkristuti Karkrisnowo, dan Apolo Safanpo. Nantinya, tim pelaksana bakal bertugas untuk menganalisis sekaligus mengungkap pelanggaran HAM berat masa lalu dengan menggunakan data yang sudah direkomendasikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2020.

Tim ini nggak akan berdiri sendiri, Millens. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bakal memimpin tim pengarah untuk mengawasinya. Tim ini meliputi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Omong-omong, siapa sih Makarim Wibisono yang ditunjuk jadi ketua tim pelaksana TIM PPHAM? Masih dilansir dari CNN, Rabu (21/9), Laki-laki berusia 75 tahun ini punya rekam jejak nggak main-main di bidang HAM, Millens. Latar belakang pendidikannya di bidang Hubungan Internasional dan Politik di sejumlah universitas juga membuatnya dianggap cocok untuk mengemban tugas ini.

Makarim ternyata adalah lulusan jurusan Hubungan Internasional dari salah satu universitas paling bergengsi di Tanah Air, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM). Gelar Master yang dia raih berasal dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat.

Nggak puas, Makarim juga meraih gelar master dan doktor di bidang Politik Ekonomi Internasional di Ohio State University, Amerika Serikat.

Soal pengalamannya di bidang HAM, Makarim pernah bertugas sebagai pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina pada 2014 sampai 2016. Dia juga pernah diberi tugas sebagai Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Pemerintah RI untuk PBB di New York dari 1994-1997.

Dia juga pernah menjadi Duta Besar Luar Baisa dan Berkuasa Penuh RI/Wakil Tetap Pemerintah RI untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya pada 2004 lalu. Wih, benar-benar besar ya perannya?

Selain aktif di kegiatan luar negeri, Makarim juga pernah menduduki jabatan mentereng di Tanah Air seperti di Departemen Luar Negeri hingga menjadi penasihat Komnas HAM pada 2009.

Setidaknya, ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air yang sampai sekarang masih belum diselesaikan dan jadi misteri, yaitu Kasus 1965-1966, Petrus 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti dan Semanggi I & II serta Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa pada 1997-1998, Kasus Wasior Wamena, Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi 1998, Simpang KAA 1999, Kasus Jambo Keupok 2003, Kasus Rumah Geudong 1989-1998, hingga yang terbaru adalah Kasus Painai 2014.

Hm, jadi penasaran, mungkinkan kasus pelanggaran HAM berat ini bisa diselesaikan pemerintah. Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E05)