Inibaru.id – Layaknya gunung-gunung pada umumnya di Indonesia, Gunung Slamet masih memiliki alam liar yang asri dan sumber air yang melimpah. Namun, belakangan ini muncul polemik terkait dengan proyek air bersih untuk Pemalang. Seperti apa sih polemik tersebut?
Masalah ini mulai terkuak semenjak Forum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Gunung Slamet Selatan menyambangi kantor DPRD Banyumas pada Senin (5/2/2024) lalu. Mereka mendesak pemerintah setempat menghentikan proyek air bersih untuk Pemalang yang mengambil sumber air dari kawasan hutan. Alasannya, mereka khawatir proyek tersebut merusak lingkungan.
“Menurut kami kurang pas perizinannya. Jadi kami minta DPRD memfasilitasi pertemuan dengan Pemkab Pemalang terkait masalah ini,” ungkap juru bicara Forum LMDH Gunung Slamet Selatan Agung Budi Satrio sebagaimana dilansir dari Kompas, (6/2).
Agung menyebut pihaknya nggak keberatan kalau sumber airnya dimanfaatkan warga dari Kabupaten Pemalang yang ada di sisi utara Gunung Slamet. Mereka hanya pengin proyek dilakukan dengan prosedur yang jelas dan benar sehingga nggak memberikan dampak buruk bagi lingkungan karena akan memengaruhi hajat hidup orang banyak, termasuk warga Banyumas yang ada di sisi selatan gunung tersebut.
“Soalnya tiba-tiba pada awal 2022 proyek tersebut jalan tanpa musyawarah dengan 8 LMDH desa lainnya. Padahal proses dokumen AMDAL masih di tahap pembahasan,” keluh Agung.
Nggak hanya LMDH Gunung Slamet Selatan yang mengajukan protes, LMDH Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Banyumas juga. Perwakilan dari LMDH yang disebut terakhir khawatir jika proyek yang digarap di ketinggian 1.800-an mdpl ini bisa menyebabkan sumber air justru berkurang karena eksploitasi berlebihan.
“Kami meminta PDAM Pemalang dan pelaksana proyek bertanggung jawab atas rehabilitasi kawasan hutan dengan luas sekitar 1,9 hektare,” ungkap Purnomo, perwakilan dari LMDH Desa Ketenger sebagaimana dilansir dari Serayunews, Selasa (7/2).
Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas juga dengan tegas menolak proyek ini karena mengambil semua 6 mata air yang dibutuhkan warga dari kabupaten-kabupaten lain yang memiliki wilayah di Gunung Slamet selain Pemalang.
“Mengapa seluruh 6 mata air ini mereka ambil. Belum lagi soal nggak jelasnya batas wilayah atau desa yang dilalui jaringan pipa air bersih itu,” keluh Kepala DLH Banyumas Widodo Sugiri, Selasa (7/2).
Belum ada kejelasan seperti apa kelanjutan dari protes ini. Yang pasti, sepertinya pihak pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah di Gunung Slamet sepertinya memang harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, ya, Millens. Sehingga semua sumber air yang ada di gunung tersebut bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat. (Arie Widodo/E10)