Inibaru.id - Kamu penikmat televisi dan telah melakukan anjuran pemerintah untuk berpindah ke saluran TV digital, Millens? Atau kamu tergolong penonton TV yang masih belum mempunyai waktu dan dana untuk bermigrasi ke TV digital? Baik sudah atau belum beralih, ada satu hal yang baiknya kamu tahu terkait hal tersebut. Apa itu?
Seperti yang kita tahu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo resmi menghentikan siaran TV analog atau analog switch off (ASO) pada Rabu (2/11/2022) di 222 titik termasuk di Jabodetabek. Rencananya, ASO diterapkan nasional secara bertahap hingga mencapai 514 titik.
Kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan, termasuk dengan semua pemilik TV yang ada di Indonesia.
Meski sudah mejadi keputusan pemerintah, kebijakan itu menuai pro kontra di antara kubu pemerintah dan lembaga penyiaran swasta. Sederet perbedaan pendapat melibatkan Menko Polhukam Mahfud MD dan bos MNC Group Hary Tanoesodibjo.
Mahfud MD menganggap masyarakat sudah siap bermigrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Lelaki kelahiran Sampang, Jawa Timur itu menganggap 98 persen masyarakat di wilayah Jabodetabek sudah siap menggunakan TV digital.
Sementara, pendapat berbeda dinyatakan oleh Harry Tanoe. Bos MNC Group itu mengklaim kebijakan migrasi siaran TV digital merugikan masyarakat Jabodetabek. Pasalnya, mereka nggak lagi dapat menikmati siaran TV tanpa menggunakan set top box (STB).
Hary menilai keputusan menghentikan siaran TV analog sama halnya dengan memaksa masyarakat membeli STB agar dapat menonton acara TV.
“Secara timing, kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini karena terimbas pendemi Covid-19,” ucapnya.
MNC Terpaksa Hentikan Siaran TV Analog
Kendati nggak sepakat dengan keputusan pemerintah dan secara hukum nggak ada kewajiban perusahaan untuk melakukan migrasi ke TV digital, MNC Group memastikan telah mematikan siaran TV analog RCTI, MNCTV, iNews, dan GTV pada Jumat (4/11) pukul 00.00 WIB. Hal itu dia lakukan karena ada permintaan dari Menkopolhukam Mahfud MD.
Setelah menjalankan permintaan Mahfud MD, Hary Tanoe bakal mengajukan langkah hukum perihal kebijakan migrasi siaran TV tersebut. Dia menganggap keputusan pemerintah tersebut nggak memiliki landasan hukum pasti.
Hary juga menganggap kebijakan itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020. Salah satu petitum di dalamnya menyatakan MK menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
Baiklah, kita amati saja bagaimana penyelesaian dari kedua pihak yang berseteru ini ya, Millens! Semoga apapun hasilnya nanti benar-benar untuk kepentingan masyarakat! (Siti Khatijah/E07)