Inibaru.id - Nggak sedikit orang mengira semua sekolah negeri di Indonesia memiliki pola yang seragam. Padahal, belakangan pemerintah mulai membangun Sekolah Rakyat yang memang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dinilai layak menikmati pendidikan di sana.
Lalu apa bedanya dengan sekolah negeri umum? Supaya lebih jelas, yuk simak perbedaan keduanya berikut ini:
Pengelola
- Sekolah Negeri: Dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
- Sekolah Rakyat: Berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sasaran Peserta Didik
- Sekolah Negeri: Terbuka untuk semua kalangan, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
- Sekolah Rakyat: Dikhususkan untuk anak-anak yang sangat miskin atau miskin ekstrem.
Sistem Belajar
- Sekolah Negeri: Nggak seragam dan umumnya bukan sekolah fullday.
- Sekolah Rakyat: Pembelajaran seragam dan berlangsung fullday. Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school.
Kurikulum sekolah
- Sekolah Negeri: Menggunakan Kurikulum Merdeka.
- Sekolah Rakyat: Menerapkan Kurikulum Merdeka Plus-plus yang dirancang lebih sesuai dengan kondisi siswa.
Harapan Baru
Nggak bisa dimungkiri, keberadaan Sekolah Rakyat berpotensi menekan angka putus sekolah di berbagai daerah termasuk Jawa Tengah. Di provinsi ini, titik yang sudah teken kontrak antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Seoharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.
“Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan, dan sudah dilakukan verifikasi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Minggu (1/6/2025).
Yap, melalui program tersebut, akses pendidikan gratis bagi siswa miskin Jawa Tengah terbuka makin lebar. Sebagai informasi, setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Rinciannya, 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah juga sudah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi, yang juga diprioritaskan untuk anak dari keluarga miskin dan nggak mampu.
Pada akhirnya, pendidikan memang harus inklusif, adil, dan memberdayakan. Apapun labelnya bukan hanya diukur dari nama besar atau gedung megahnya, melainkan dari seberapa mampu ia membuat semua anak merasa dihargai dan percaya diri meraih masa depan.
Bagaimana menurutmu? Apakah Sekolah Rakyat bakal menjadi jawaban untuk mengatasi putus sekolah, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)