Inibaru.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri resmi membuat surat edaran mengenai Tunjangan Hari Raya (THR). Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2018 itu berisi tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Menurut Hanif, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus ditunakan pengusaha kepada pekerja atau buruh. Seperti ditulis Tempo.co, Senin (14/5/2018) pemberian THR Keagamaan tersebut antara lain diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Selain itu, THR Keagamaan itu juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 

Bagi para pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, THR yang diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara itu, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mereka bakal menerima tunjangan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah. Kemudian, satu bulan upah akan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Nah, untuk pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung menurut rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker juga memberi batasan tanggal pemberian THR lo.

"Paling lambat, tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, THR Keagamaan itu sudah harus diberikan," terang Hanif.

Selamat menanti THR, Millens. Hehe (IB11/E04)