inibaru.id - Masyarakat Indonesia sepakat menjadikan terorisme sebagai musuh bersama, kendati yang dikoar-koarkan adalah dengan dalih agama. Upaya tersebut sedikit banyak bisa dibilang berhasil. Apalagi saat ini kehadiran negara melalui aturan-aturan tegas dalam hidup berkebinekaan semakin mendukung perlawanan terhadap terorisme tersebut.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo memaparkan empat cara Indonesia meredam tindakan terorisme dan radikalisme. Di hadapan 55 kepala negara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam Amerika di Conference Hall King Abdulaziz Convention Center, Riyadh, Arab Saudi, ia mengatakan persatuan umat Islam itu sendiri menjadi kunci utama.
Gagasan kedua ialah dengan meningkatkan kerjasama, termasuk pertukaran informasi intelijen, penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF), dan peningkatan kapasitas.
"Semua sumber pendanaan harus dihentikan. Kita semua tahu banyaknya dana yang mengalir sampai ke akar rumput di banyak negara dalam rangka penyebaran ideologi ekstrem dan radikal. Semua aliran dana harus dihentikan," ucap Presiden, Minggu 21 Mei 2017 malam, seperti yang dilansir Metro TV.
Ketiga, meningkatkan upaya penyelesaian akar masalah. Yakni, ketimpangan dan ketidakadilan harus diakhiri. Sementara pemberdayaan ekonomi yang inklusif harus diperkuat.
"Terakhir, saya berharap bahwa setiap dari kita harus berani menjadi 'part of solution' dan bukan 'part of problem' dari upaya pemberantasan terorisme. Setiap dari kita harus dapat menjadi bagian upaya penciptaan perdamaian dunia," tandas Jokowi.
Seperti dikutip dari Metro TV bahwa pemaparan Presiden di pertemuan itu tentu bukan sembarang. Pakar Politik Internasional Aleksius Jemadu menilai keterlibatan Presiden Jokowi dalam KTT Arab Islam Amerika memiliki makna penting, tak lain bentuk apresiasi dunia terhadap identitas politik luar negeri Indonesia.
"Indonesia saat ini memproyeksikan diri ke dunia internasional sebagai negara moderat dan kekuatan yang membawa damai di Asia Tenggara maupun global," kata Aleksius kepada Metro TV, Senin 22 Mei 2017. (IP)