Inibaru.id – Kontroversi Supersemar alias Surat Perintah 11 Maret masih jadi perdebatan masyarakat Indonesia. Meski terkait erat dengan sejarah besar Tanah Air, banyak yang menyebut Supersemar sebagai semacam skandal yang memengaruhi lengsernya Sukarno sekaligus mulainya Soeharto menjalankan pemerintah Orde Baru.

Perlu kamu tahu, Supersemar dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Isi dari surat ini adalah memerintahkan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil keputusan yang dianggap diperlukan menghadapi situasi negara yang kacau usai Gerakan 30 September 1965.

Masalahnya, hingga saat ini, naskah asli dari surat ini ternyata nggak pernah benar-benar bisa ditentukan.

Hal ini diungkap sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aswi Warman Adam. Menurutnya, Supersemar dikeluarkan demi melengserkan Sukarno. Hanya sehari usai surat ini keluar, Soeharto dengan sigap membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan memerintahkan penangkapan belasan menteri yang setia terhadap Sukarno.

Ada tiga versi naskah Supersemar yang masih diragukan. Ketiganya tersimpan di Sekretariat Negara, Puspen TNI AD, dan satu lagi yang dipegang seorang kiai yang ada di Jawa Timur. Belum jelas yang mana dari ketiga versi tersebut yang memang asli. Selain itu, ada yang menyebut Sukarno dalam tekanan besar saat mengeluarkan surat ini.

Aswi menyebut pada hari dikeluarkannya Supersemar, Sukarno didatangi Hasjim Ning serta Dasaad, utusan dari Mayjen Alamsjah Ratu Prawiranegara. Keduanya meminta Sukarno langsung memberikan kekuasaan kepada Soeharto. Bapak Proklamator pun langsung naik pitam dan melempar asbak.

Namun, kemudian datang lagi tiga jenderal ke Istana Bogor yang kemudian menekan Sukarno untuk segera mengeluarkan surat tersebut.

Kabarnya, Sukarno hanya mengeluarkan surat ini dengan tujuan memerintahkan pengendalian keamanan, termasuk bagi dirinya dan keluarganya sebagai presiden. Sayangnya, para jenderal yang membawa surat tersebut ke Jakarta justru menganggap surat tersebut sebagai izin pengalihan kekuasaan.

Berdasarkan anggapan inilah kemudian Soeharto mengeluarkan berbagai perintah kontroversial, termasuk meminta Puspen AD mengendalikan media massa.

Hingga saat ini kontroversi Supersemar memang jadi perdebatan banyak pihak. Kira-kira, versi surat ini yang benar yang mana ya? (Kom/IB09/E03)