Inibaru.id – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tiba-tiba saja mengeluarkan vonis yang menarik, yaitu mengesahkan pernikahan beda agama. Kamu tahu sendiri kan isu ini cukup sensitif di Indonesia dan bahkan bisa sampai menyebabkan masalah antar-keluarga? Lantas, seperti apa sih alasan PN Surabaya mengeluarkan vonis ini?
Jadi begini, Millens, semua bermula dari permohonan gugatan yang diajukan oleh RA dan EDS ke pengadilan tersebut. Dalam perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby pada Rabu (13/4/2022), terungkap kalau RA lahir pada 1986 dan menganut Islam. Sementara itu, EDS yang lahir pada 1991 adalah penganut Kristen. Keduanya tinggal di Ketintang, Kota Surabaya.
Pasangan ini sudah menikah secara agama masing-masing dan dibuktikan fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 1.433/HMM/III 2022 yang memiliki tanggal 23 Maret 2022 serta fotokopi dari Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 di tanggal yang sama. Ada juga dua saksi yang mengungkap kalau keduanya memang sudah menikah secara agamanya masing-masing.
Nah, Hakim Tunggal Imam Supriyadi di Ruang Kartika I PN Surabaya mengabulkan permohonan pasangan ini untuk melakukan pernikahan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya. Bersama dengan panitera pengganti Fitri Indriaty, Imam juga meminta pegawai Kantor Disdukcapil Kota Surabaya mencatat perkawinan tersebut ke Register Pencatatan Perkawinan.
Alasan mengapa hakim mengesahkan pernikahan beda agama ini adalah pasangan ini sudah menikah dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.
“Maka hakim pengadilan menganggap pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama,” tulis putusan hakim PN Surabaya.
Hal lain yang jadi pertimbangan hakim PN Surabaya mengeluarkan putusan ini adalah adanya Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Aturan ini dianggap memungkinkan pernikahan beda agama disahkan.
“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan dihadiri dua orang saksi,” tulis pasal tersebut.
Wah, dengan adanya putusan ini, apakah nantinya bakal ada kemungkinan pernikahan beda agama lebih mudah untuk dilakukan di Indonesia? Atau, ini justru akan memicu perdebatan baru, Millens? (Rep/IB09/E05)