Inibaru.id- Orang Indonesia pasti akrab dengan sebutan pedagang kaki lima. Mereka adalah pedagang yang ada di trotoar atau pinggir jalan. Keberadaan mereka sering dianggap masalah bagi pemerintah kota. Tapi, banyak orang menganggap pedagang kaki lima sebagai tempat untuk berburu kuliner dan benda-benda lain dengan harga miring.
Istilah "kaki lima" rupanya sudah eksis sejak zaman penjajahan, tepatnya saat Hindia Belanda diperintah oleh Inggris dalam waktu singkat, yaitu 1811 sampai 1816. Kala itu, Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin dikenal cukup revolusioner dan meninggalkan banyak warisan berharga bagi Indonesia sekarang.
Salah satunya adalah aturan yang meminta pemilik gedung di jalan utama Batavia menyediakan trotoar dengan lebar lima kaki yang disebut sebagai five foot way. Trotoar ini sebenarnya untuk pejalan kaki, ya Millens. Tapi, lambat laun banyak pedagang yang membuka lapak pada trotoar tersebut.
Nah, istilah five foot way ternyata disalahartikan oleh orang Nusantara sebagai "kaki lima", bukannya "lima kaki". Kesalahpahaman itu akhirnya membuat para pedagang yang ada di trotoar dikenal sebagai pedagang kaki lima. Istilah ini bahkan terus menyebar dari Jakarta, Medan, hingga kota-kota besar lain.
Namun, tahukah kamu jika pedagang kaki lima zaman dahulu berbeda dengan sekarang? Dulu, yang termasuk dalam golongan ini adalah pedagang barang kelontong, buku, mainan anak, hingga obat-obatan. Sementara, pedagang makanan yang dipikul atau dijajakan dengan gerobak masuk dalam kategori dagang rakyat. Kalau sekarang, PKL identik dengan pedagang makanan, ya?
Jadi Masalah Perkotaan Sejak Abad ke-19
Banyaknya orang yang mencari rezeki menjadi pedagang kaki lima ternyata memicu masalah sosial di jalanan kota-kota besar Nusantara kala itu. Menurut buku Jakarta Sejarah 400 Tahun yang ditulis Susan Blackburn, PKL-PKL yang ada di Batavia bikin resah pejalan kaki di trotoar karena sampai berteriak untuk meminta mereka membeli dagangannya.
Hal ini mendapatkan respons dari pemerintah kota Batavia dengan mengusir mereka dari jalanan. Dampaknya, banyak pribumi yang memprotesnya dengan melakukan unjuk rasa di Gemeente Road atau Dewan Kota.
“Pedagang diusir dari pinggir jalan karena di sana banyak orang Belanda yang nggak mau melihat pedagang kaki lima yang kotor,” ucap Abdoel Moeis di Dewan kota pada 1918 sebagaimana ditulis Blackburn.
Hingga sekarang, kamu pasti juga sering mendengar perseteruan pedagang kaki lima dengan pemerintah kota atau kabupaten yang biasanya diwakili oleh Satpol PP, kan? Alasannya juga sama, yaitu PKL sering dianggap merusak keteraturan kota.
Namun, kalau kita amati, banyak pemerintah kota dan kabupaten yang menyediakan lahan bagi para PKL, ya? Itu kebijakan yang bagus karena bisa menjadi sentra kuliner yang justru menarik banyak orang untuk datang. Betul kan? (His/IB09/E10)