Inibaru.id – Berbagai kecaman ditujukan untuk DPR atas rencana tes virus corona (covid-19) yang ditujukan bagi anggota DPR dan keluarga. Salah satu kecaman datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) yang menilai DPR telah memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan.
Direktur YLBHI Asfinawati menilai, tindakan yang dilakukan DPR itu seperti menggunakan kedudukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan keluarga.
“Memalukan! Ini semacam korupsi,” tegasnya, Senin (23/3).
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan menyatakan, jumlah anggota DPR saat ini ada 575 orang, jika dikali 4 (untuk keluarga) jumlahnya rata-rata lebih dari 2.000 orang secara keseluruhan. Belum lagi jika ditambah dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) sekaligus sopir.
Harusnya untuk Kelompok Rentan
Tes yang rencananya akan dilakukan pada pekan ini, menurut Asfin, sapaan akrabnya, seharusnya diberikan pada kelompok yang lebih membutuhkan, khususnya mereka yang rentan.
“Prioritas harus untuk kelompok rentan, lansia, ODP. Ini kan banyak orang ditolak-tolakin untuk tes,” kata dia.
Bagi Asfin, tindakan Anggota DPR yang meminta untuk dilakukan tes massal nggak mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk tes, lanjutnya, seharusnya mereka bisa menggunakan dana pribadi dan mengantre sebagaimana masyarakat biasa, bukannya malah seperti lewat jalan tol.
“Urus sendiri-sendiri agar bisa merasakan yang dialami rakyat. Dengan begini baru mereka tahu kehidupan rakyat seperti apa, yang dialami dan bisa buat kebijakan yang tepat,” pungkasnya.
Menuai Kemarahan
Peneliti masalah sosial dan politik Made Supriatma mengaku marah pada anggota dewan yang mendapat tes atas dalih fasilitas kesehatan, tepatnya asuransi Jasindo. Hal itu diungkapkannya via akun Facebook pribadinya.
Menurutnya, beberapa negara seperti Singapura dan AS telah melakukan penjatahan tes untuk wabah ini. Nggak ada negara yang menjalankan tes massal. Harusnya, tes diprioritaskan para mereka yang ada di garis depan melawan virus.
“Fasilitas yang diberikan kepada para anggota DPR (dan keluarganya) sungguh mengusik nurani saya. Mungkin mereka bisa berargumen, lo itu kan fasilitas kami dan ditanggung oleh asuransi? Betul. Justru di situlah masalahnya. Anda dan keluarga Anda punya keistimewaan (privileges) untuk mendapatkan asuransi premium. Sementara rakyat kebanyakan, yang memilih dan menududukkan Anda di jabatan mulia itu, Anda paksa hanya cukup dengan BPJS,” tulis Made.
Hm, suasana sedang kurang kondusif seperti ini, mungkin anggota DPR bisa lebih bijak dengan langkah yang diambil kali ya! (MG26/E03)