Media sosial kembali digemparkan oleh postingan dari oknum yang tak bertanggung jawab.
Sampul koran tempo dengan headline berjudul "Ahok: Jika Kami Menang Gereja Dijakarta Harus Lebih Besar dari Istiqlal" dipastikan hasil rekayasa. Sampul koran tersebut direkayasa sedemikian rupa mengesankan bahwa salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta berambisi besar mejadikan kepercayaan yang dianutnya meluas di Jakarta.

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso memberi klarifikasi terkait dengan beredarnya cover palsu surat kabar tersebut. Sampul headline dengan judul tersebut kata Budi, dipastikan hasil rekayasa.

"Gambar yang disebar itu rekayasa dari halaman depan Koran Tempo edisi 27 Juni 2016," ucapnya, Senin, 13 Februari 2017.

Sampul asli Koran Tempo edisi 27 Juni 2016 berjudul “DKI Beli Tanah Rp 648 Miliar Milik Sendiri” dengan gambar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Cover ini menampilkan berita tentang Pemerintah Provinsi DKI membeli lahan seluas 4,6 hektare senilai Rp 648 miliar di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat, yang ternyata milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.

Dilihat dari kacamata awam, sebenarnya terdapat banyak kejanggalan pada sampul palsu, antara lain judulnya yang panjang dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, tulisan “Dijakarta” tidak benar, penambahan imbuhan “di” yang menunjukkan tempat seharusnya ditulis terpisah. Sedangkan pada cover asli, judulnya hanya tiga baris dan memenuhi kaidah bahasa yang benar.

Sebagian orang mungkin telah mengetahui bahwa berita tersebut adalah HOAX. Tapi sungguh berbahaya jika orang yang tidak terlalu melek teknologi menerima informasi dan mengagap berita tersebut benar. Hal ini berpotensi menggiring opini publik menjadi berbalik menolak pasangan calon tersebut.

Mengingat sampul tersebut rekayasa, Budi berharap publik tidak mempercayai. Budi menduga pembuat sampul Koran Tempo palsu itu punya kepentingan tertentu, terutama menyangkut pemilihan kepala daerah DKI.

"Kami menyesalkan rekayasa gambar, yang bisa dibuat siapa saja, dan berpotensi memperkeruh suasana menjelang pemilihan gubernur ini," tutur Budi. (tur)