Inibaru.id - Pemerintah menegaskan kebijakan pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta resmi dikenai tarif 0 persen. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
“Oh, itu kan udah diputuskan; UMKM kita dengan omzet di bawah Rp500 juta itu (dikenai tarif pajak) 0 persen. Yang di bawah itu omzet ya!” ujar Maman seusai menghadiri rapat koordinasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (17/11/2025).
Selain itu, pemerintah juga mempertahankan tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet tahunan di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Kebijakan ini telah diputuskan berlaku hingga 2029.
“Omzet yang di bawah Rp4,8 M dalam satu tahun itu 0,5 persen. Sudah diputuskan berakhir sampai 2029,” tambah Maman.
Pantau Tingkat Kepatuhan Pelaku UMKM
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan periode pemberlakuan tarif tersebut akan dimanfaatkan untuk memantau tingkat kepatuhan para pelaku usaha.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melihat bagaimana UMKM menerapkan kewajiban perpajakan secara jujur dan tidak melakukan praktik pemecahan usaha demi mendapatkan tarif lebih rendah.
“Kita lihat dua tahun ke depan seperti apa, deh. Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan ya?” tegas Purbaya belum lama ini.
Dia menambahkan, pemerintah membuka peluang untuk menjadikan tarif rendah ini sebagai kebijakan permanen, selama UMKM bersikap patuh.
“Kalau UMKM betul-betul, mereka nggak ngibul-ngibul, seharusnya sih nggak apa-apa dipermanenkan,” ujarnya.
PPh Final UMKM Tetap Berlaku
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025, insentif PPh final UMKM masih berlaku hingga akhir tahun 2025. Ketentuannya memberikan tarif PPh 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun, selama tujuh tahun sejak terdaftar.
Pemerintah sebelumnya telah merencanakan perpanjangan masa berlaku kebijakan tarif rendah ini sampai 2029 melalui revisi PP Nomor 55 Tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan bahwa revisi tersebut akan segera diterbitkan.
“Segera, kan ini akan disiapkan untuk sampai tahun 2029. Jadi tidak diperpanjang setiap tahun, tapi sampai 2029 final,” jelas Airlangga pertengahan September lalu. "Tujuan kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengambangan UMKM."
Kebijakan tarif 0 persen bagi UMKM beromzet kecil dan kepastian tarif ringan yang diperpanjang hingga 2029 memberikan kepastian usaha bagi jutaan pelaku UMKM. Namun, pemerintah juga menegaskan pentingnya kepatuhan, agar relaksasi pajak nggak dimanfaatkan dengan cara yang menyalahi aturan.
Dengan kontribusi besar UMKM terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, pemerintah berharap insentif ini dapat memperluas basis ekonomi sekaligus memperkuat daya saing UMKM ke depan. Semoga tercapai! (Siti Khatijah/E10)