Inibaru.id – Pemerintah Kabupaten Semarang berencana menghibahkan 20 pasar desa pada 2023. Tujuannya, untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, rencana ini juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, melestarikan pasar tradisional, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasar.
Dengan adanya rencana ini, pengelolaan pasar desa yang sebelumnya di bawah pemkab otomatis akan diserahkan kepada pemerintah desa (pemdes). Alih daya pengelolaan ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemdes, khususnya BUMDes yang akan menjadi pengelolanya.
Perlu diketahui, pengelolaan pasar desa selama ini lebih banyak merugi ketimbang untung. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto. Karena itu, dia mewanti-wanti BUMDes agar mampu menghitung dengan tepat potensi pendapatan pasar agar nggak kembali merugi.
"Potensi pendapatan pasar bisa dari penyewaan los atau kios, parkir, pedagang kaki lima, pasar pagi, hingga toilet," kata lelaki yang akrab disapa Bambang Kribo ini, Minggu (11/12/2022).
Menurutnya, penghitungan potensi pendapatan ini juga bisa menjadi acuan penetapan gaji atau insentif ke pegawai pasar. Bambang pun menyarankan, agar pengeluaran nggak membengkak, sebaiknya gaji pegawai pasar dihitung berdasarkan kehadiran.
“Tidak semua pasar buka setiap hari, kan? Ada yang hanya buka berdasarkan hari pasaran tertentu,” ungkapnya.
Potensi Pasar Desa Cukup Besar
Pada kesempatan tersebut, Bambang juga menjelaskan bahwa potensi pendapatan pasar desa sejatinya cukup besar, salah satunya dari biaya parkir pengunjung. Sayangnya, acap terjadi pendapatan parkir yang masuk nggak sesuai dengan potensi yang ada.
"Kadang kalau dilihat pasarnya ramai, parkiran penuh sampai bikin macet, tapi pendapatan dari sektor parkir kecil," keluhnya.
Nggak lupa, Bambang juga menyoroti urusan infrastruktur pasar. Selain persiapan pengelolaan dan kelembagaan BUMDes, menurutnya untuk mengelola pasar desa, pengelola perlu memperhatikan infrastruktur pasar. Tujuannya tentu saja untuk membuat pengunjung merasa aman dan nyaman.
Dia berharap, ke depan pengelola pasar desa bisa menerapkan model pelayanan laiknya toko ritel modern atau minimarket yang ramah terhadap pembeli. Jadi, pasar nggak cuma jadi tempat transaksi jual beli, tapi juga lokawisata belanja.
Menurut Bambang, butuh niat tulus dari BUMDes untuk mampu mengelola pasar desa dengan baik. Mereka juga harus berlaku profesional dalam menjalankan sistem operasional pasar desa, termasuk juga dalam hal meningkatkan pendapatan.
Perlu kamu tahu, pasca-alih daya kepengelolaan pasar desa dari pemkab ke pemdes, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, antara lain pembuatan regulasi pembentukan BUMDes, identifikasi aset pasar, penerbitan peraturan desa, dan pelatihan pengelolaan untuk pengurus BUMDes. (Ads/Siti Khatijah/E05)