Inibaru.id - Pemerintah kota (Pemkot) Semarang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya melalui pembangunan sekolah rakyat.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan, lokasi sekolah rakyat bakal tetap berada di wilayah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. Proses pembangunan akan segera dimulai setelah mendapatkan arahan resmi dari pemerintah pusat.
"Sesuai rencana, masih di Rowosari. Pemerintah pusat memberikan pandangan bahwa sebaiknya bangunan sudah bisa berdiri tahun ini. Pengisian sistem pendaftaran dan lain-lain kan sudah lama disiapkan, tapi yang penting sekarang adalah bangunannya," ujar Agustina, belum lama ini.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan, khususnya dalam hal persiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kita sedang menunggu surat dari pemerintah pusat mengenai langkah praktis yang harus kita lakukan. Apakah kita akan dilibatkan dalam perekrutan tenaga pendidik atau nanti akan ada bantuan seperti guru dari pusat, ini masih dalam proses pembicaraan," jelasnya.
Akses Pendidikan Inklusif
Pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari program Pemkot Semarang dalam mendukung akses pendidikan gratis dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga nggak mampu, khususnya yang belum terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto menerangkan, pihaknya saat ini tengah menunggu proses verifikasi data siswa kurang mampu dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai calon peserta didik sekolah rakyat di kota Semarang.
"Beberapa waktu terakhir ini ada edaran dari Kemensos untuk melakukan verifikasi data siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini diverifikasi oleh Pemkot melalui Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan," jelas Bambang.
Sekolah rakyat di Kelurahan Rowosari dipersiapkan di atas lahan yang saat ini sebagian masih berstatus sebagai lahan pertanian. Pemkot sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan legalisasi lahan tersebut.
"Untuk fisik, sedang kita persiapkan. Legalisasi lahan juga sedang diproses. Sekolah Rakyat Rowosari nanti ada SD, SMP, dan SMA, dengan target enam rombel (rombongan belajar) untuk SD, tiga untuk SMP, dan tiga untuk SMA,” terang Bambang.
Sementara Beroperasi di BLK
Untuk tahap awal, Bambang melanjutkan, sekolah rakyat di Kota Lunpia akan beroperasi sementara di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang.
"Kuota awal masing-masing 50 siswa untuk SD dan 50 siswa untuk SMA," terangnya. "Belum ada yang mendaftar, karena surat edaran dari Kemensos baru saja diterima. Saat ini kami masih melakukan proses verifikasi faktual."
Bambang menambahkan, proses verifikasi harus dilaporkan ke Mensos paling lambat 18 Juli ini. Rapat koordinasi juga telah dilakukan bersama Dinsos, BPS, Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum guna mempercepat proses.
"Sekolah rakyat ini memiliki konsep boarding school atau sekolah berasrama penuh. Siswa akan tinggal di asrama, menjalani pendidikan satu atap secara terpadu," ujarnya.
Butuh Komitmen Orang Tua
Berbeda dengan kebanyakan sekolah konvensional yang berangkat pagi dan pulang siang atau sore, sekolah rakyat mengharuskan siswa tinggal di asrama. Bambang menegaskan, hal ini membutuhkan komitmen yang lebih bear dari orang tua.
"Pada surat yang dilayangkan Kemensos bahkan ada lembar kesanggupan dan pernyataan dari orang tua berkaitan dengan hal ini," ujar Bambang. "Dengan sistem ini, siswa dari berbagai wilayah, termasuk yang di daerah pelosok di Semarang, bisa mengakses."
Adapun terkait tenaga pendidik, Dinas Pendidikan belum melakukan diskusi khusus. Bambang mengungkapkan, kemungkinan besar guru akan direkrut dari masing-masing daerah, menyesuaikan kebutuhan dan kuota yang tersedia.
"Sementara kami menyesuaikan kuota dari Kemensos. Untuk saat ini yang diakomodasi baru SD dan SMA, mungkin karena keterbatasan daya tampung. Ini kan masih tahap awal," ujarnya.
Sementara itu, menanggapi kekhawatiran mengingat banyaknya SD negari yang kosong, Bambang memstikan bahwa sekolah rakyat nggak akan memengaruhi sekolah umum karena segmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keduanya berbeda.
"Sekolah rakyat khusus untuk siswa kurang mampu, berbentuk asrama, dan terintegrasi. Sementara, sekolah reguler tidak begitu, jadi tidak akan saling mengganggu," pungkas Bambang. (Murjangkung/E10)