Inibaru.id – Nggak bisa dimungkiri bahwa keikutsertaan perempuan di kursi parlemen masih sedikit. Itu juga yang barangkali menyebabkan masih minimnya kebijakan yang pro perempuan. Hal ini pun nggak disangkal Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga.
Dia menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen memiliki peran sentral dalam pembentukan kebijakan yang mendukung perempuan. Keberhasilan dalam mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kebijakan lain yang pro perempuan menunjukkan dedikasi perempuan, terutama di lingkungan parlemen.
"Perempuan merupakan individu dengan kepekaan emosional tinggi. Karena itu, dampak keterlibatan perempuan dalam politik mampu membangun pendekatan-pendekatan kebijakan yang lebih humanistik. Sehingga melibatkan perempuan dalam politik merupakan investasi untuk mengawal masa depan bangsa," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Dukung Perempuan dalam Pemilu 2024', Rabu (7/2).
Menyikapi hal ini, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Agung Putri Astrid, menekankan bahwa Kementerian telah merencanakan sejumlah kegiatan sejak 2020 untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Salah satu inisiatif tersebut adalah memberikan bimbingan teknis kepemimpinan kepada perempuan di pedesaan, terutama yang menjabat sebagai kepala desa.
"Kami mendorong kepala desa perempuan untuk berkiprah di tingkat nasional agar bisa menjadi calon legislatif yang berkualitas," ujarnya.
Namun, Agung Putri mengakui bahwa akses perempuan ke partai politik masih menjadi tantangan. Parpol merupakan pintu masuk utama bagi perempuan yang ingin terlibat dalam pembuatan kebijakan pro perempuan, tetapi saat ini masih didominasi oleh kader laki-laki. Karena itu, Kementerian terus berupaya menjalin dialog dan kerja sama dengan parpol untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, Iip Ilham Firman, menambahkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, angka tersebut masih di bawah target yang realistis. Saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen periode 2019-2024 hanya mencapai 20,87 persen, dengan target 22,5 persen untuk Pemilu 2024.
Dia juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik, seperti sistem pemilihan yang berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, kaderisasi yang nggak merata di partai politik, biaya politik yang tinggi, serta pengaruh faktor kekerabatan dan popularitas.
Oleh karena itu, Iip berharap pemerintah dapat mengalokasikan dana hibah untuk partai politik dengan perhatian khusus pada isu perempuan. "Kami akan bekerja sama dengan Kemenko PMK untuk memastikan bagian dari bantuan tersebut digunakan untuk mendukung perempuan," tambahnya.
Nah, kalau kamu menginginkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan FMB9, coba deh untuk mengaaksesnya secara langsung melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP. Update terkini juga akan disampaikan melalui akun media sosial FMB9_ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), dan FMB9.ID (Facebook).
Betewe, kamu punya usul ide apa nih biar makin banyak perempuan yang bisa duduk di parlemen kita, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)