Inibaru.id - Untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Pekalongan mendorong seluruh perangkat daerah agar mengoptimalkan transaksi non-tunai (cashless) dalam berbagai program dan kegiatan. Upaya ini diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan.
“Keuntungan transaksi elektronik ialah mengurangi tingkat kebocoran, misalnya terkait permasalahan retribusi parkir, tiket wisata, dan potensi PAD lainnya agar maksimal didapat,” beber Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Aula BPKAD, Rabu (18/9/2024).
Menurutnya, penggunaan transaksi elektronik nggak hanya mencegah kebocoran PAD, tetapi juga diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Progress penggunaan transaksi elektronik harus terus meningkat. Bahkan, pemkot untuk pengadaan, 30 persen (pembayarannya) harus menggunakan e-katalog lokal,” jelasnya.
Bank Jateng sebagai mitra kerja Pemkot Pekalongan dalam program ini, diminta untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Selain itu, transaksi non-tunai juga diterapkan di Pasar Podosugih dengan target 70 persen pedagang menggunakan sistem ini pada tahun 2026/2027.
“Saat ini implementasinya masih 30 persen,” tandasnya.
Meski penggunaan metode pembayaran non-tunai bisa meminimalisasi kebocoran anggaran, namun pengawasan harus tetap dilakukan. Setuju, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)