Inibaru.id – Kabar tentang jebakan utang Tiongkok yang dialami Uganda jadi pembicaraan banyak orang. Bagaimana nggak, kok bisa-bisanya, Bandara Entebbe yang merupakan bandara internasional satu-satunya di Uganda diambil alih Tiongkok gara-gara utang. Hm, kira-kira, Indonesia bakal bernasib sama nggak, ya?
Awal masalah dari pengambilalihan Bandara Entebbe berawal dari proyek pengembangan di lokasi tersebut. Uganda memilih untuk meminjam utang dari Tiongkok senilai 207 Dollar AS pada 2015 lalu. Kalau dirupiahkan, nilainya mencapai Rp 3 triliun. Kesepakatan utang ini terjadi antara pemerintah Uganda dan Export-Import Bank of China.
Menariknya, proyek pengembangan bandara ini masuk dalam bagian Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Intinya sih ya, proyek ini seperti jadi ‘Jalur Sutera Baru’. Kamu pasti pernah deh mendengar pro kontra soal BRI ini di Indonesia karena banyak proyek di sini yang juga terkait dengan program tersebut.
Nah, Uganda kesulitan mengembalikan utang tersebut sehingga Tiongkok pun mengambil-alih Bandara tersebut. Nggak ingin hal ini benar-benar terjadi, Presiden Uganda Yoweri Museveni pun sampai mengirim delegasi ke Beijing demi menegosiasi ulang kontrak utang tersebut.
Menariknya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin membantah hal ini. Dia menyebut kabar pengambilalihan proyek atau aset oleh lembaga keuangan dari Tiongkok sebagai fitnah.
Mungkinkah Bisa Terjadi di Indonesia?
Lembaga riset dari AS Aiddata menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan utang terselubung atau hidden debt dari Tiongkok paling besar. Utang-utang ini dipakai untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur seperti Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Tol Medan-Kualanamu, dan lain-lain.
Utang di setiap proyek tersebut nilainya nggak main-main, lo. ada yang mencapai ratusan juta Dollar AS! Hal inilah yang menjadi sorotan banyak pihak, termasuk para ekonom dari dalam negeri.
Pemerintah menyebut utang terselubung dari Tiongkok nggak masuk utang pemerintah karena langsung masuk dalam skema bisnis BUMN, perusahaan patungan, atau perusahaan swasta. Jadi, pemerintah sama sekali nggak mengelola uang ini dan nggak masuk skema Utang Luar Negeri (ULN).
Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Bidang komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pada Jumat (15/10/2021), kalau sampai proyek yang didanai utang-utang itu wanprestasi, tetap saja pemerintah bisa terseret.
Jadi ya, Millens, utang BUMN yang dijamin ini bakal jadi kewajiban kontinjensi pemerintah. Kalau bingung apa itu kewajiban kontinjensi, bisa disebut sebagai potensi utang di masa depan kepada pihak luar.
“Ini yang terjadi saat ini: zero default atas jaminan pemerintah,” ujar Prastowo.
Kalau mitigasi risiko default bisa dijalankan dengan baik, tentu kewajiban kontinjensi ini nggak bakal jadi beban yang harus dibayar pemerintah. Selain itu, pemerintah sudah mematok batasan soal maksimal penjaminan dari mereka. Contohlah ya, penjaminan pada proyek infrastruktur 2020-2024 nantinya sebesar 6 persen dari PDB 2024.
Jadi ya, kalau ada apa-apa, sudah ada jaminannya gitu, Millens. Maksudnya nggak asal diambil-alih gitu.
Hm, tetap saja ya, kasus bandara di Uganda ini bikin banyak pihak jadi khawatir soal utang dari Tiongkok ini, Millens.(Kum/IB09/E05)