Inibaru.id – Sorotan publik soal tunjangan anggota DPR yang kelewat besar dan hobi kunker ke luar negeri akhirnya disikapi Presiden Prabowo Subianto. Usai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo memastikan ada gebrakan baru dari para wakil rakyat.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ungkap Prabowo.

Langkah ini dianggap sebagai respons nyata atas suara masyarakat yang geram melihat betapa besarnya fasilitas dewan. Bayangkan saja, setiap anggota DPR mendapat tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Belum lagi deretan perjalanan luar negeri yang kerap dinilai lebih mirip plesiran ketimbang urusan kerja.

Nggak heran kalau dalam beberapa pekan terakhir, unjuk rasa bermunculan di berbagai daerah. Aksi itu bahkan sempat berujung ricuh karena publik menilai kebijakan DPR sudah kelewatan.

Prabowo juga menambahkan, ketua umum partai politik telah mengambil sikap tegas. Mulai 1 September 2025, mereka akan memberi sanksi kepada anggota DPR yang kerap bikin gaduh lewat pernyataan kontroversial.

Pertemuan penting ini dihadiri jajaran elite politik, mulai dari Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, hingga para ketua umum partai besar seperti Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (Nasdem), Zulkifli Hasan (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Nah, kalau benar-benar terealisasi, pencabutan tunjangan jumbo dan moratorium kunker ini bisa jadi titik balik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. Semoga kebijakan ini konsisten dan membawa perubahan besar ya, Gez. (Siti Zumrokhatun/E05)