Menurut Sarmuji, setiap perusahaan tekstil memiliki keunggulan masing-masing. Melalui penggabungan tersebut, pemerintah ingin menyinergikan kekuatan yang ada agar industri tekstil nasional memiliki daya saing lebih kuat.

"Itu menjadi lebih bermakna karena menyatukan beberapa kekuatan. Satu perusahaan tekstil dengan perusahaan tekstil punya kekuatan masing-masing, itu nanti akan disinergikan," tuturnya.

Sarmuji mengaku telah bertemu dengan pihak Danantara untuk berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Kemenperin, lanjutnya, siap mendukung pelaksanaannya, terutama dalam pengembangan ekosistem industri tekstil di Indonesia.

"Kita sudah ketemu Danantara. Kita prinsipnya akan saling mendukung sesuai dengan tupoksi masing-masing. Investasi Danantara cukup besar di bidang tekstil," katanya.

Sarmuji menyebut, kebutuhan dana untuk rencana pengembangan industri tekstil tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, dia belum merinci apakah angka itu khusus untuk mengakuisisi Sritex atau mencakup kebutuhan investasi pembentukan ekosistem BUMN tekstil secara keseluruhan.

"Kalau dana berapanya, Danantara yang tahu persis. Setahu saya sih Rp100 triliun lebih," ucapnya.

Dia menegaskan, rincian mengenai skema dan besaran pendanaan berada di tangan Danantara. Sementara itu, Kemenperin akan berfokus mendukung pengembangan ekosistem pertekstilan nasional.

"Bisa tanyakan ke Danantara detailnya. Tapi Kementerian Perindustrian siap untuk mendukung, terutama ekosistem pertekstilannya ya," kata Sarmuji.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani juga mengungkapkan rencana pembentukan perusahaan baru untuk mengembangkan industri tekstil di Indonesia. Perusahaan tersebut dirancang untuk bekerja sama dengan perusahaan yang sudah beroperasi sekaligus mendorong integrasi kawasan industri tekstil dan produk tekstil.

"Kita akan bikin perusahaan baru untuk bisa mengembangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kita lihat bisa berpartner dengan yang sudah ada," ujar Rosan pada akhir September 2026.

Meski demikian, skema pendanaan dan pelaksanaan rencana pembentukan BUMN tekstil tersebut masih perlu diperjelas.

Rencana akuisisi Sritex menjadi perhatian karena perusahaan tekstil yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut telah dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia pada Januari 2025, tim kurator perkara kepailitan Sritex mengungkapkan total tagihan kreditur yang didaftarkan mencapai Rp32,63 triliun. Angka tersebut mencakup tagihan kreditur preferen, separatis, dan konkuren.

Besarnya nilai tagihan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rencana pengambilalihan perusahaan. Meski pemerintah telah menyampaikan rencana akuisisi, detail mengenai skema pengambilalihan, penyelesaian kewajiban perusahaan, dan penggunaan dana investasi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Danantara.

Jika terealisasi, pembentukan BUMN tekstil diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyinergikan berbagai kekuatan industri dalam negeri. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri tekstil nasional agar lebih kompetitif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus tekstil dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan di dalam negeri. Salah satu perusahaan yang masuk dalam rencana tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit pada Oktober 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mengambil peran dalam proses akuisisi tersebut. Penggabungan sejumlah perusahaan tekstil itu diharapkan bisa memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

"Memang ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi," ujar Sarmuji, Selasa (13/10/2026).

Pemerintah berencana membentuk BUMN tekstil melalui akuisisi sejumlah perusahaan, termasuk Sritex, dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Sritex Masuk Rencana Akuisisi Danantara, Ini Tujuan Pemerintah

Meski menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, harga makanan Warteg on Train turut menjadi perbincangan. Berdasarkan informasi yang beredar, harga sajian dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Sejumlah pecinta kereta api menilai harga tersebut relatif mahal jika dibandingkan dengan harga makanan di warteg pada umumnya. Meski begitu, layanan ini menawarkan pengalaman makan dengan konsep warteg sambil menikmati perjalanan dan pemandangan dari dalam kereta.

Saat ini, Warteg on Train baru tersedia di KA Batavia dengan relasi Stasiun Gambir–Stasiun Solo Balapan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana perluasan layanan serupa ke rangkaian kereta api lainnya.

Vice President Corporate Secretary KAI Services Ixfan Hendriwintoko mengatakan, inovasi Warteg on Train merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan penumpang.

“Semoga hadirnya Warteg on Train ini bisa memberikan angin segar buat para penumpang kereta api yang ingin menikmati sajian makanan yang biasa dijumpai di Warteg dan dinikmati sambil melihat pemandangan dari Kereta Makan,” ujar Ixfan dalam keterangan resminya, Minggu (18/10/2026).

KAI Services berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pada berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Melalui layanan ini, perusahaan berupaya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih beragam sekaligus membawa cita rasa makanan sehari-hari ke dalam perjalanan kereta api.

Kehadiran Warteg on Train pun menambah pilihan pengalaman kuliner bagi penumpang. Namun, dengan harga yang menjadi sorotan, menarik untuk melihat bagaimana konsep ini diterima masyarakat dan apakah nantinya akan hadir di lebih banyak rute kereta api. (Ike/E01)

Inibaru.id – Ada yang berbeda dari layanan makanan di Kereta Api (KA) Batavia. Jika biasanya penumpang memesan makanan dari menu yang tersedia, kini mereka bisa menikmati sensasi memilih lauk langsung dari etalase layaknya di warung tegal (warteg).

Inovasi bertajuk Warteg on Train yang dihadirkan KAI Services ini resmi diluncurkan pada Jumat (16/10/2026). Kehadirannya menarik perhatian penumpang dan pecinta kereta api, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satunya melalui unggahan akun Threads @khansapr_ yang memperlihatkan suasana Kereta Makan KA Batavia dengan konsep warteg. Selain aneka lauk-pauk, layanan ini juga menghadirkan peralatan makan hingga kerupuk dalam kaleng untuk menciptakan suasana warteg yang lebih autentik.

KAI Services menghadirkan Warteg on Train di KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan dengan sajian ala warteg seharga Rp25.000–Rp50.000 yang menarik perhatian penumpang sekaligus menuai sorotan karena harganya.

Warteg on Train, Inovasi Kuliner KAI yang Bikin Penumpang Penasaran

"Kita lihat pembukaan tadi berjalan bagus, kita berikan yang terbaik, tidak ada perbedaan dengan lelaki dan perempuan. Pembukaan yang saya rasa sangat-sangat optimis. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan baik," kata Erick.

Menurut Erick, kompetisi ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga wadah bagi para pemain untuk menambah jam terbang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dari dua pertandingan awal, sejumlah talenta baru mulai terlihat, mulai dari kelompok usia U-17 hingga pemain senior.

Kemunculan pemain-pemain yang sebelumnya belum terpantau tersebut menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan sepak bola wanita nasional. Melalui kompetisi yang teratur, PSSI berharap semakin banyak pemain berkualitas yang bisa dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional.

PSSI juga memasang target jangka panjang agar sepak bola wanita Indonesia mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara hingga menembus Piala Dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kompetisi yang konsisten serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Untuk menjaga keberlangsungan kompetisi, PSSI menerapkan komitmen kontrak selama lima tahun bagi klub-klub peserta, yang akan disertai evaluasi secara berkala. Pada tahap awal, liga melibatkan enam klub yang berpusat di sekitar Jakarta.

Langkah tersebut diharapkan memberi waktu bagi setiap klub untuk membangun fondasi yang kuat, termasuk menyiapkan markas atau homebase yang mendukung kegiatan tim.

PSSI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada klub peserta. Selain itu, federasi menyiapkan kesempatan bagi klub juara untuk berpartisipasi dalam pertandingan di luar negeri sebagai bentuk motivasi sekaligus sarana meningkatkan pengalaman bertanding.

Keberhasilan liga, menurut Erick, membutuhkan kerja sama antara federasi, klub, pemain, dan suporter. Karena itu, masyarakat yang selama ini menantikan kompetisi sepak bola wanita diajak hadir langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada klub dan para pemain.

Pembukaan Indonesia Women's League 2026 berlangsung meriah. Sebelum pertandingan Persija melawan FC Bekasi City dimulai, penonton disuguhi penampilan band Kotak dan pesta kembang api.

Antusiasme penonton pada penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu sinyal positif bagi perkembangan kompetisi sepak bola wanita di Indonesia. Dukungan publik diharapkan terus tumbuh seiring dengan semakin rutin dan kompetitifnya liga.

Dengan adanya kompetisi yang berkelanjutan, PSSI berharap sepak bola wanita Indonesia memiliki jalur pembinaan yang lebih kuat, mampu melahirkan pemain-pemain potensial, dan semakin dekat dengan target berprestasi di panggung internasional. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola wanita di Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemain sekaligus memperkuat prestasi tim nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir optimistis, kompetisi yang berkelanjutan dapat membuka jalan bagi pesepak bola wanita Indonesia untuk bersaing di level internasional.

Optimisme tersebut disampaikan Erick saat membuka Indonesia Women's League (IWL) 2026 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10/2026) malam. Pembukaan kompetisi tersebut dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija dan FC Bekasi City.

Erick menegaskan, sepak bola wanita memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi seperti sepak bola pria. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan pembukaan liga yang berlangsung meriah.

Indonesia Women's League 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan melibatkan enam klub sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sepak bola wanita Indonesia dan melahirkan pemain berprestasi di level internasional.

Indonesia Women's League 2026 Resmi Dibuka, Sepak Bola Wanita Indonesia Siap Berkembang

Bagi Joko, penghargaan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Sitges merupakan salah satu festival film bergenre paling bergengsi di dunia. Festival yang diselenggarakan di Catalonia, Spanyol, ini telah berlangsung sejak 1968 dan dikenal sebagai salah satu ajang penting bagi film horor, fantasi, dan fiksi ilmiah.

Penghargaan Best Director menjadi salah satu sorotan dalam pencapaian Ghost in the Cell di Sitges Film Festival 2026. Joko mengaku tersanjung bisa meraih penghargaan yang sebelumnya juga diberikan kepada sutradara ternama Korea Selatan, Park Chan-wook.

Pada 2025, Park Chan-wook memenangkan penghargaan Best Director di Sitges melalui film No Other Choice.

“Pemenang Best Director di Sitges tahun 2025 adalah Park Chan-wook untuk film 'No Other Choice!',” kata Joko.

Joko juga menyoroti reputasi Sitges sebagai festival film yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam perfilman dunia.

“Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia adalah festival film genre tertua di dunia (diadakan pertama kali tahun 1968) dan salah satu festival terbesar dan paling prestisius dan merupakan 'qualifying festival for the Academy Awards!'” ungkapnya.

Dua penghargaan tersebut memperkuat perjalanan internasional Ghost in the Cell. Sebelumnya, film ini meraih Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Amerika Serikat.

Fantastic Fest dikenal sebagai festival yang berfokus pada film-film bergenre, seperti horor, thriller, fiksi ilmiah, dan fantasi. Penghargaan dari dua festival internasional ini menjadi bagian dari perjalanan film Joko Anwar dalam menjangkau penonton global.

Ghost in the Cell mengangkat kehidupan di sebuah penjara yang dikuasai petugas korup dan diwarnai perseteruan antarkelompok narapidana. Ketegangan meningkat ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi di dalam penjara.

Menghadapi ancaman misterius yang tidak terlihat, para narapidana terpaksa mengesampingkan permusuhan dan bekerja sama demi bertahan hidup.

Film ini memadukan unsur horor, komedi gelap, dan aksi dengan kritik sosial yang berangkat dari persoalan di Indonesia. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari pendekatan cerita yang ditawarkan kepada penonton, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Selain meraih penghargaan di Fantastic Fest dan Sitges, Ghost in the Cell juga menjalani pemutaran perdana dunia (world premiere) melalui program Forum di Berlin International Film Festival 2026.

Di Indonesia, film tersebut telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026. Berdasarkan materi yang disampaikan, film ini juga telah diputar di 22 festival film internasional.

Ghost in the Cell diproduseri Tia Hasibuan dan diproduksi Come and See Pictures bersama Rapi Films, Barunson E&amp;A, dan Legacy Pictures. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia, di antaranya Abimana Aryasatya, Endy Arfian, Bront Palarae, Morgan Oey, dan Lukman Sardi.

Rangkaian pencapaian tersebut memperlihatkan semakin luasnya perjalanan Ghost in the Cell di festival film dunia. Bagi perfilman Indonesia, keberhasilan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita lokal melalui genre horor yang dapat menjangkau penonton lintas negara. (Ike/E01)

Inibaru.id – Film horor Indonesia Ghost in the Cell kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Karya rumah produksi Come and See Pictures yang disutradarai Joko Anwar ini berhasil membawa pulang dua penghargaan dari Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award.

Kabar tersebut disampaikan Joko melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (18/10/2026). Pencapaian ini menambah daftar prestasi film tersebut setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas, Amerika Serikat.

“Ghost in the Cell memenangkan 2 penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yaitu Best Director dan Carnet Jove Jury Award,” ujar Joko.

Film horor Ghost in the Cell garapan Joko Anwar meraih dua penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award, setelah sebelumnya memenangkan Best Picture di Fantastic Fest 2026.

Ghost in the Cell Borong Dua Penghargaan di Sitges Film Festival 2026

Untuk menentukan luas lahan, masyarakat Jawa Kuno telah menggunakan sejumlah satuan ukuran. Prasasti Palepangan, misalnya, menyebut tampah, lamwit, blah, dan depa sihwa.

Dalam prasasti tersebut, satu lamwit disebut setara dengan 20 tampah. Bahkan, ketika warga Palepangan merasa hasil pengukuran petugas terlalu besar, mereka mengajukan keberatan kepada pejabat kerajaan.

Pengukuran kemudian dilakukan kembali menggunakan standar ukuran kerajaan atau tampah haji. Hasilnya berbeda dari pengukuran sebelumnya. Lahan yang semula dianggap seluas dua lamwit ternyata lebih kecil.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak tidak hanya mengenal ukuran lahan, tetapi juga memiliki mekanisme ketika wajib pajak merasa keberatan terhadap hasil pengukuran.

Petugas yang berkaitan dengan pengukuran tanah dikenal antara lain dengan sebutan wilang thani atau wilang wanua. Sumber-sumber tentang perpajakan Jawa Kuno juga menunjukkan bahwa jenis tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan pajak. Sawah, ladang, kebun, rawa, hingga beberapa jenis lahan lainnya dapat menjadi objek pungutan.

Sistem tersebut juga tidak berarti semua tanah dan penduduk selalu dikenai pungutan dengan cara yang sama.

Dalam tradisi Jawa Kuno dikenal istilah sima, yakni wilayah atau tanah yang ditetapkan mendapat status khusus sehingga dibebaskan dari sebagian atau seluruh pungutan tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan penguasa dan biasanya berkaitan dengan kepentingan keagamaan atau kepentingan tertentu lainnya.

Pada masa Majapahit, sistem pungutan tersebut terus berkembang. Pajak tidak hanya berkaitan dengan tanah dan hasil bumi, tetapi juga mencakup perdagangan, usaha, profesi, orang asing, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemungutannya dilakukan oleh kelompok pejabat kerajaan yang dalam prasasti disebut sang manilala drabya haji.

Salah satu bukti dari masa Majapahit adalah Prasasti Biluluk yang bertarikh 1366 M. Prasasti ini antara lain mencatat aturan mengenai pemanfaatan sumber air asin untuk membuat garam serta pungutan yang dikenakan kepada orang yang datang untuk memproduksi garam di wilayah tersebut.

Menariknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terdapat wilayah yang mendapat pembebasan dari pungutan tertentu. Prasasti Walandit, misalnya, mencatat adanya kawasan yang dibebaskan dari pajak karena memiliki status khusus sebagai wilayah suci.

Salah satu hal yang menarik dari sistem tersebut adalah adanya jenjang pengelolaan dan pengawasan.

Kasus Palepangan menunjukkan bahwa ketika terjadi keberatan terhadap besaran pajak, warga tidak hanya menerima begitu saja keputusan petugas. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi dan meminta tanahnya diukur kembali.

Dalam kasus tersebut, hasil pengukuran ulang membuat besaran kewajiban pajak warga menjadi lebih rendah. Catatan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan administrasi pajak bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Jawa lebih dari seribu tahun lalu.

Karena itu, meski tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem perpajakan modern, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur yang cukup terstruktur: terdapat objek pajak, ukuran lahan, petugas yang melakukan pengukuran, ketentuan pungutan, wilayah yang mendapat pengecualian, hingga mekanisme pengajuan keberatan.

Dari catatan batu dan lempeng logam itulah terlihat bahwa pengelolaan tanah dan pungutan kerajaan di Jawa telah mengenal administrasi yang cukup kompleks sejak masa Jawa Kuno, lalu berkembang dan terus digunakan pada masa Majapahit. (Ike/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum mengenal sertifikat tanah, meter persegi, dan administrasi pajak seperti sekarang, masyarakat Jawa ternyata telah mengenal sistem pemungutan pajak tanah yang cukup teratur.

Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah prasasti dari masa Jawa Kuno. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan yang dibuat pada 828 Saka atau 906 Masehi, ketika Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram Kuno.

Prasasti tersebut menarik karena mencatat persoalan pajak tanah secara cukup rinci. Di dalamnya disebutkan bahwa sawah milik warga Desa Palepangan dikenai pajak berdasarkan luas lahan. Besarannya disebut mencapai enam dharana perak untuk setiap tampah tanah.

Jauh sebelum sistem pajak modern, masyarakat Jawa Kuno telah mengenal pengukuran lahan, pungutan pajak, hingga aturan pembebasan tanah yang kemudian berkembang pada masa Majapahit.

Jauh Sebelum Pajak Modern, Jawa Kuno Sudah Punya Sistem Pajak Tanah

"Presiden menyampaikan bahwasanya langkah Kementerian Haji untuk memperpendek antrean itu beliau dukung penuh dan terus mencari formula. Perlu diketahui sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Menurut Dahnil, formula baru sebelumnya telah diterapkan dan berhasil menekan rata-rata masa tunggu dari 49 tahun menjadi 26 tahun. Namun, Presiden menilai masa tunggu tersebut masih terlalu panjang.

Untuk kembali memperpendek masa tunggu, Kementerian Haji dan Umrah kemudian melakukan pembenahan terhadap data calon jemaah haji yang terdaftar.

Sebanyak 5,7 juta data jemaah divalidasi untuk memastikan jumlah antrean yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari proses tersebut, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid.

"Pak Menteri, saya, dan seluruh tim di Kementerian Haji membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid," jelas Dahnil.

Data yang tidak valid tersebut kemudian dibersihkan dan dilakukan penghitungan kembali. Dari proses itu, pemerintah mendapatkan angka masa tunggu faktual yang lebih pendek dibandingkan angka antrean sebelumnya.

"Setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrean faktualnya sekarang 14 tahun. Dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden," pungkasnya.

Dengan penghitungan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyebut masa tunggu faktual jemaah haji Indonesia kini rata-rata 14 tahun.

Selain masa tunggu, pemerintah juga membahas persiapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melaporkan perkembangan perhitungan BPIH 2027 yang sebelumnya telah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI kepada Presiden Prabowo.

Menurut Gus Irfan, terdapat sejumlah perubahan komponen biaya akibat situasi geopolitik di Timur Tengah yang turut berdampak pada kondisi ekonomi.

"Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah," ujar Gus Irfan.

Untuk menjaga agar biaya yang ditanggung jemaah tetap terjangkau, Prabowo menyarankan formula pembagian antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dan subsidi nilai manfaat.

"Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," kata Gus Irfan.

Selain membahas biaya dan masa tunggu, Gus Irfan juga menyampaikan perkembangan layanan pengaduan di Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah telah meluncurkan hotline pengaduan sekaligus meminta agar praktik mafia dan kartel dalam ekosistem haji maupun umrah diberantas.

"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," pungkas Gus Irfan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah menyebut masa tunggu keberangkatan haji kini rata-rata menjadi 14 tahun.

Angka tersebut turun cukup signifikan dibandingkan masa tunggu sebelumnya. Antrean haji di Indonesia bahkan sempat mencapai 49 tahun untuk masa tunggu terlama. Setelah dilakukan perubahan formula, rata-rata antrean nasional kemudian turun menjadi 26 tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, upaya memperpendek masa tunggu tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diminta terus mencari formula agar masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah haji.

Kementerian Haji dan Umrah menyebut masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia kini rata-rata 14 tahun setelah pemerintah memvalidasi 5,7 juta data dan menemukan sekitar 400 ribu data tidak valid.

Antrean Haji Dipangkas, dari 49 Tahun Kini Jadi 14 Tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kemudian memastikan rencana tersebut akan ditindaklanjuti. Menurutnya, batu bara menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Sekarang teknologinya itu sudah canggih, di mana batu bara yang kalori rendah itu bisa menghasilkan gas maupun minyak,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (21/9/2026), mengutip dari Bisnis.

Produksi bahan bakar cair dari batu bara bukan teknologi baru. Proses tersebut dikenal sebagai coal-to-liquid (CTL), yakni teknologi yang mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair seperti bensin maupun diesel.

Dalam salah satu proses CTL, batu bara terlebih dahulu diubah menjadi synthetic gas (syngas) melalui proses gasifikasi. Syngas yang terdiri atas karbon monoksida dan hidrogen kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi metanol dan produk bahan bakar cair.

Teknologi serupa telah dikembangkan di sejumlah negara. Afrika Selatan, misalnya, telah lama mengembangkan teknologi pencairan batu bara melalui Sasol.

Namun, tersedianya teknologi tidak otomatis membuat proyek tersebut mudah diwujudkan. Persoalan utama justru berada pada besarnya investasi dan biaya operasional.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai tantangan utama CTL di Indonesia adalah aspek keekonomian.

“Permasalahan utamanya bukan mengenai teknologi. Namun, lebih kepada keekonomian,” ujar Sudirman, seperti dilansir dari Bisnis.

Menurut dia, pembangunan fasilitas CTL membutuhkan capital expenditure (capex) besar dan biaya operasional yang relatif tinggi. Kondisi tersebut dapat membuat proyek kurang menarik bagi investor swasta jika tidak disertai dukungan kebijakan dan kepastian keekonomian.

Tantangan CTL juga dinilai lebih besar jika dibandingkan dengan proyek pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengatakan teknologi CTL memang sudah lama dikembangkan, tetapi prosesnya lebih kompleks dibandingkan pengolahan batu bara menjadi DME.

“Kalau dibandingkan dengan DME, proyek CTL memang jauh lebih kompleks,” ujar Bisman, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz, Selasa (22/9/2026).

Dalam proses CTL, batu bara dapat melalui tahap gasifikasi menjadi syngas sebelum diproses melalui reaksi Fischer-Tropsch untuk menghasilkan bahan bakar cair. Proses tersebut membutuhkan pengendalian suhu dan tekanan serta fasilitas dengan skala investasi besar.

Bisman juga menyebut CTL membutuhkan konsumsi air yang lebih tinggi dan memiliki kebutuhan energi yang besar. Sebagai perbandingan, pengolahan batu bara menjadi DME memiliki alur proses yang relatif lebih pendek.

Data yang dikutip dari Bloomberg Technoz menyebut produksi satu ton DME membutuhkan sekitar 2,5–3 ton batu bara. Sementara itu, produksi satu ton produk minyak cair melalui CTL membutuhkan sekitar 4–5 ton batu bara.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar juga menilai CTL lebih kompleks dibandingkan pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Proses CTL membutuhkan pengendalian suhu dan tekanan, konsumsi air yang lebih tinggi, serta investasi besar. Bloomberg Technoz mencatat produksi satu ton produk minyak cair melalui CTL membutuhkan sekitar 4–5 ton batu bara, sedangkan satu ton DME membutuhkan sekitar 2,5–3 ton batu bara.

Bagi pemerintah, pengembangan CTL diarahkan untuk
memanfaatkan sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor
BBM. Namun, apakah batu bara dapat benar-benar menjadi bahan baku bensin yang
layak secara komersial masih akan sangat bergantung pada hasil kajian teknis
dan keekonomiannya. (Ning/E01)

Inibaru.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah memproduksi bensin dari batu bara. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memanfaatkan sumber daya dalam negeri.

Rencana itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, dia menyebut pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya domestik terus dilakukan, termasuk pemanfaatan kelapa sawit untuk biodiesel.

“Profesor dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan nanti kita juga akan bikin bensin dari batu bara,” ujar Prabowo, seperti dilansir dari Bisnis.

Rencana pemerintah memproduksi bensin dari batu bara melalui teknologi coal-to-liquid (CTL) bukan perkara teknologi, melainkan investasi dan keekonomian yang perlu diperhitungkan.

Prabowo Ungkap Rencana Bikin Bensin dari Batu Bara, Ini Tantangannya

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," tegas Prabowo.

Sebelum menargetkan penutupan 700 BUMN tambahan, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN selama hampir dua tahun masa pemerintahannya.

Menurut dia, perusahaan yang ditutup merupakan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ungkapnya.

Prabowo menilai pengurangan jumlah perusahaan pelat merah juga berpotensi memangkas beban administrasi dan operasional pemerintah. Biaya yang selama ini terserap untuk kebutuhan pengelolaan perusahaan, termasuk remunerasi direksi dan komisaris, menjadi salah satu komponen yang ingin ditekan.

Dari langkah efisiensi tersebut, Prabowo memperkirakan penghematan yang diperoleh dari sektor BUMN dapat mencapai Rp100 triliun. Angka itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan pengeluaran sekaligus memperbesar ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.

Prabowo menyebut efisiensi tidak hanya dilakukan di sektor BUMN. Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penghematan yang menurutnya nilainya kini hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Dana yang berhasil ditekan dari berbagai pos pengeluaran tersebut, kata Prabowo, akan digunakan kembali untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai salah satu bagian dari agenda efisiensi anggaran. Penutupan perusahaan yang dinilai tidak efektif diharapkan dapat mengurangi beban negara dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan publik. (Ning/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah BUMN sekaligus menekan biaya operasional.

Target itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN di Indonesia nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN hingga akhir 2026 untuk merampingkan perusahaan negara dan menghemat anggaran.

Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026

"Jadi nanti ada yang masih pakai motor bensin ya rasain sendiri, kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan motor bensin, penghematan minimal 50 persen," ujar Prabowo dalam Peluncuran Motor Listrik Nasional, Kamis (13/8/2026).

Prabowo menyadari masih banyak masyarakat yang sudah terlanjur memiliki motor berbahan bakar bensin. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan skema agar proses peralihan menuju kendaraan listrik tidak terlalu membebani masyarakat.

Salah satu opsi yang disebut adalah tukar tambah. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan motor bensin yang dimiliki untuk mendapatkan motor listrik baru dengan membayar selisih harga.

"Kau setor motor lama, dapat motor baru. Ya tambah dikit lah," kata Prabowo.

Gagasan tersebut kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Budi Santoso mengatakan skema trade-in dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus mempercepat peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

"Ya memang kan tadi Presiden menyampaikan menyangkut masalah besarnya biaya subsidi BBM yang amat banyak dialokasikan. Nah artinya untuk mengurangi subsidi BBM itu berarti kan ada disampaikan juga oleh Pak Presiden tadi menyangkut masalah ya tukar tambah atau trade-in," ujar Budi seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Dalam skema yang sedang dipertimbangkan, nilai motor bensin lama akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembelian motor listrik. Dengan demikian, pemilik kendaraan dapat mengetahui dengan jelas berapa nilai kendaraan lamanya dan berapa tambahan biaya yang perlu dibayarkan.

"Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi.

Namun, pemerintah juga perlu memastikan motor bensin yang masuk dalam program tidak kembali beredar di pasar kendaraan bekas. Jika motor tersebut dijual kembali dan digunakan oleh pemilik baru, tujuan pengurangan konsumsi BBM dari program trade-in akan menjadi kurang optimal.

Karena itu, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menghentikan penggunaan kendaraan lama tersebut, termasuk melalui proses scrapping atau penghancuran kendaraan.

"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang kan intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," ujar Budi.

Program trade-in tidak hanya ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh motor listrik. Pemerintah juga melihatnya sebagai salah satu cara mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi energi.

Semakin banyak motor bensin yang digantikan dengan kendaraan listrik, semakin besar pula potensi pengurangan konsumsi BBM dari sektor transportasi roda dua.

Di sisi lain, skema tersebut dapat memberikan jalur yang lebih praktis bagi masyarakat yang ingin beralih kendaraan. Nilai motor lama dapat menjadi modal untuk memperoleh kendaraan listrik sehingga biaya yang harus dikeluarkan tidak sepenuhnya berasal dari pembelian baru.

Prabowo juga mengingatkan bahwa peralihan menuju kendaraan listrik merupakan bagian dari tren penggunaan energi dunia. Ia mencontohkan Beijing, China, yang menurutnya telah menerapkan penggunaan kendaraan listrik secara luas.

"Jadi ini warning aja yang masih nekad gandrung dengan motor bensin," ujar Prabowo.

Meski demikian, skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik tersebut masih perlu dimatangkan, terutama terkait mekanisme penilaian kendaraan lama, besaran subsidi atau pembiayaan, hingga pengelolaan motor yang ditarik dari masyarakat.

Jika diterapkan dengan mekanisme yang jelas, program trade-in berpotensi menjadi salah satu cara pemerintah mempercepat transisi kendaraan bensin menuju kendaraan listrik sekaligus menekan konsumsi BBM dan beban subsidi energi. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah program tukar tambah atau trade-in, dengan motor lama milik masyarakat menjadi bagian dari pembayaran motor listrik baru.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah melalui Danantara akan memberikan dukungan pembiayaan untuk memudahkan masyarakat membeli motor listrik. Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa penurunan cicilan kredit hingga skema down payment (DP) 0 persen.

Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik juga dapat memberikan penghematan biaya dibandingkan motor bensin. Ia menyebut penghematan tersebut bisa mencapai 50 hingga 70 persen.

Pemerintah menyiapkan skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Program tersebut diharapkan dapat mempermudah pembelian sekaligus mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi energi.

Motor Bensin Bisa Ditukar Motor Listrik, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Menurut Dirgayuza, Nanik telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memilih mundur dari jabatannya agar dapat memprioritaskan proses pemulihan kesehatannya.

Dalam unggahannya, Dirgayuza juga membagikan kesannya terhadap sosok Nanik yang telah dikenalnya sejak menjelang Pemilu 2014. Menurutnya, Nanik merupakan pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, terutama mereka yang menghadapi berbagai persoalan sosial.

"Lebih dari satu dekade saya melihat satu hal yang tidak pernah berubah darinya: ia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan," tulisnya.

Ia menilai kepedulian tersebut tercermin dalam berbagai gagasan dan langkah yang pernah diinisiasi Nanik selama ini.

Dirgayuza juga mengungkap beberapa kontribusi Nanik di bidang kemanusiaan. Salah satunya adalah saat ia menyampaikan kasus Wilfrida Soik, pekerja migran Indonesia yang sempat terancam hukuman mati di Malaysia, kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut kemudian menjadi bagian dari upaya pembelaan terhadap Wilfrida.

Selain itu, Nanik juga disebut sebagai penggagas program becak listrik yang ditujukan bagi para pengayuh becak lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Nanik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah pengunduran dirinya. Pemerintah juga belum menyampaikan mekanisme penunjukan pejabat pengganti untuk memimpin lembaga tersebut. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil agar ia dapat fokus menjalani pengobatan penyakit jantung yang tengah dideritanya.

Kabar pengunduran diri Nanik disampaikan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui akun Instagram resminya, Rabu (22/7/2026).

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," tulis Dirgayuza.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus menjalani pengobatan penyakit jantung.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

Program konservasi akan difokuskan pada restorasi 224 candi perwara atau candi pendamping di kawasan Prambanan. Prosesnya dilakukan melalui pendekatan ilmiah, mulai dari penelitian arkeologi, dokumentasi digital, rekonstruksi berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas konservator Indonesia dan India.

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyambut baik kerja sama tersebut. Sebagai induk perusahaan pengelola Candi Prambanan melalui InJourney Destination Management (IDM), InJourney menilai kolaborasi ini sejalan dengan upaya mengembangkan destinasi wisata berkelas dunia berbasis pelestarian budaya.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan kerja sama ini bukan hanya menjaga kelestarian salah satu situs warisan dunia, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi budaya kelas dunia.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di pasar India yang memiliki populasi sekitar 1,4 miliar jiwa sekaligus mendorong pertumbuhan wisatawan mancanegara berkualitas.

"Kami optimistis kolaborasi ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia, khususnya di pasar India, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, dan berkembangnya ekonomi kreatif di sekitar destinasi," ujar Maya.

Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya, Esti Nurjadin, menegaskan seluruh proses konservasi akan tetap mengedepankan prinsip keaslian, keutuhan, dan pendekatan ilmiah sesuai standar Situs Warisan Dunia UNESCO.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah candi yang berhasil dipugar, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas konservator Indonesia serta berkembangnya praktik konservasi berbasis ilmu pengetahuan.

Direktur Utama InJourney Destination Management, Febrina Intan, menjelaskan bahwa sejak 2022 kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai pusat rumah ibadah umat Hindu Indonesia dan dunia. Karena itu, kawasan tersebut kini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang diplomasi budaya, spiritualitas, pendidikan, dan kerja sama internasional.

India sendiri merupakan salah satu pasar potensial bagi sektor pariwisata Indonesia. Data menunjukkan rata-rata hampir 4.000 wisatawan asal India mengunjungi Candi Prambanan setiap tahun. Dengan adanya kunjungan kenegaraan ini, InJourney berharap minat wisatawan India untuk berkunjung ke Indonesia terus meningkat.

Sebagai salah satu ikon pariwisata nasional, Candi Prambanan mencatat sekitar 2,4 juta kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahun. Melalui kolaborasi konservasi ini, Prambanan diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi heritage kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan quality tourism, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia dan India memperkuat kerja sama di bidang pelestarian warisan budaya melalui program konservasi dan restorasi Candi Prambanan. Kolaborasi ini menjadi salah satu hasil penting dalam kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden RI Prabowo Subianto ke kompleks Candi Prambanan pada Rabu (9/7).

Dalam kunjungan tersebut, Narendra Modi menyebut Candi Prambanan sebagai simbol warisan budaya yang menghubungkan Indonesia dan India selama berabad-abad. Menurutnya, keberadaan candi yang telah berusia lebih dari 1.200 tahun itu menjadi bukti kuat kedekatan sejarah dan budaya kedua negara.

Indonesia dan India berkolaborasi mengonservasi Candi Prambanan melalui restorasi 224 candi perwara untuk memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus mendorong pariwisata berkualitas.

Indonesia dan India Berkolaborasi Konservasi Candi Prambanan, Perkuat Pariwisata Budaya Kelas Dunia

"Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik," ujar Teuku Riefky dalam keterangan pers kepada awak media.

Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut.

"Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah," ungkapnya.

Usung Tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur"

Selain membuka polling logo, pemerintah juga menetapkan tema resmi HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Pemerintah untuk kali pertamanya melibatkan masyarakat dalam pemilihan logo resmi HUT Ke-81 RI melalui polling publik yang berlangsung hingga 28 Juni 2026.