Pengakuan Mesir menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pada 22 Maret 1946, Mesir secara de facto mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Pengakuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengakuan de jure pada 10 Juni 1947. Penandatanganan pengakuan dilakukan oleh Perdana Menteri Mesir dan disaksikan oleh tokoh diplomasi Indonesia, AR Baswedan dan Agus Salim.

Menurut Azyumardi Azra dalam buku Indonesia, Islam, and Democracy, kedekatan masyarakat Indonesia dan Mesir sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim turut menjadi salah satu faktor yang mendorong dukungan tersebut.

Dukungan Mesir bahkan tidak berhenti pada pengakuan diplomatik. Pemerintah Mesir membentuk Komite Pembela Kemerdekaan Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh Mesir, Arab, dan Islam.

Mesir juga memberikan bantuan kepada warga Indonesia yang berada di negara tersebut. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Indonesia bukan sekadar tindakan diplomatik, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Jika pertanyaannya adalah siapa yang kali pertama mengakui Indonesia sebagai negara secara de facto, jawabannya adalah Mesir. Namun, jika berbicara mengenai pihak yang memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelum Proklamasi, Palestina memiliki posisi penting.

Menurut buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya Zein Hassan, dukungan dari Palestina telah muncul pada 1944. Pada 6 September 1944, Syekh Muhammad Amin Al Husaini menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia melalui Radio Berlin, Jerman. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang, hampir setahun sebelum Proklamasi.

Karena itu, Palestina sering disebut sebagai salah satu pihak pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, dukungan tersebut berbeda dengan pengakuan diplomatik terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat yang kemudian diberikan oleh Mesir.

Setelah Proklamasi, Indonesia menghadapi persoalan besar. Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia dan tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, diplomasi menjadi salah satu senjata penting Indonesia.

Secara umum, keberadaan sebuah negara berkaitan dengan unsur wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dalam hubungan internasional. Karena itu, memperoleh dukungan dan pengakuan dari negara lain menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Republik Indonesia di dunia internasional.

Para diplomat Indonesia kemudian aktif menjalin hubungan dengan berbagai negara. Hasilnya, semakin banyak negara yang memberikan pengakuan maupun dukungan terhadap perjuangan Indonesia.

Negara-Negara Awal yang Mendukung Indonesia

Selain Mesir dan Palestina, sejumlah negara lain juga memberikan pengakuan atau dukungan terhadap Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Arab Saudi memberikan pengakuan terhadap Indonesia pada 18 November 1946. Kedekatan agama dan hubungan antarmasyarakat menjadi salah satu faktor yang memperkuat hubungan kedua negara.

Lebanon memberikan pengakuan de jure pada 29 Juli 1947. Hubungan Indonesia dan Lebanon kemudian berkembang melalui kerja sama diplomatik dan berbagai bidang lainnya.

Suriah juga menjadi salah satu negara yang mendukung perjuangan Indonesia. Dalam Sidang PBB pada 1947, Suriah turut menyuarakan dukungan terhadap Indonesia ketika Belanda melancarkan Agresi Militer.

Irak termasuk negara yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia II. Hubungan diplomatik kedua negara kemudian dimulai pada 1950.

Vatikan menunjukkan dukungan terhadap keberadaan Republik Indonesia dengan membuka perwakilan Apostolic Delegate di Jakarta, pada 6 Juli 1947.

Sementara itu, Afganistan secara resmi menyatakan pengakuannya terhadap Indonesia pada 23 September 1947. Hubungan kedua negara kemudian diperkuat melalui Treaty of Friendship yang ditandatangani di Bandung pada 1955.

Yaman memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia pada 3 Mei 1948. Hubungan kedua negara selanjutnya berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Adapun Turki turut memberikan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia pada 1949. Hubungan diplomatik kedua negara kemudian semakin berkembang, termasuk dengan berdirinya Kedutaan Besar Turki di Jakarta pada 1957.

Perjalanan Indonesia menjadi negara merdeka tidak hanya ditentukan oleh perjuangan bersenjata dan politik di dalam negeri. Diplomasi di luar negeri juga memainkan peran penting.

Pengakuan Mesir pada 1946 menjadi salah satu pintu awal bagi Indonesia untuk memperoleh legitimasi yang lebih luas di dunia internasional. Dukungan Palestina bahkan telah muncul sebelum Proklamasi, sementara negara-negara lain kemudian mengikuti dengan memberikan pengakuan dan dukungan terhadap Republik Indonesia.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan kemerdekaan membutuhkan perjuangan di banyak bidang. Setelah Proklamasi dikumandangkan, para pejuang dan diplomat Indonesia masih harus memastikan bahwa kemerdekaan tersebut diakui dan dihormati oleh dunia internasional.

Dengan demikian, 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang Indonesia untuk benar-benar berdiri sebagai negara yang berdaulat di mata dunia. (Ning/E01)

Inibaru.id - Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, perjuangan bangsa Indonesia belum berhenti setelah Soekarno-Hatta membacakan teks Proklamasi.

Di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Indonesia juga harus memperjuangkan pengakuan dari negara-negara lain. Dukungan internasional menjadi penting untuk memperkuat posisi Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Dalam perjalanan diplomasi tersebut, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang memberikan pengakuan de facto kepada Indonesia pada 22 Maret 1946. Pengakuan itu kemudian diperkuat melalui pengakuan de jure pada 10 Juni 1947.

Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, sementara dukungan terhadap perjuangan Indonesia telah datang dari Palestina bahkan sebelum Proklamasi 1945.

Negara Pertama yang Mengakui Indonesia Merdeka

"Sinewara still in progress, masih dalam penggodokan, kita mematangkan dulu agar produk ini begitu keluar sudah menjadi produk yang matang dan siap dirilis," ujar Riefian di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pria yang akrab disapa Ifan itu menyebut peluncuran Sinewara ditargetkan berlangsung tahun depan. PFN juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait rencana pengembangan bioskop tersebut.

"Insyaallah tahun depan. Sudah ada beberapa kabupaten, kepala daerah sudah ada yang beberapa berkomunikasi dengan saya," katanya.

Rencana menghadirkan Sinewara sebelumnya disampaikan PFN dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Februari 2026.

Salah satu alasan pengembangan bioskop negara tersebut adalah masih belum meratanya akses terhadap bioskop di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan PFN dalam rapat tersebut, Indonesia memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar.

Namun, persebarannya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sekitar 70 persen bioskop berada di Pulau Jawa, sedangkan Sumatra hanya sekitar 15 persen dan Kalimantan sekitar 5 persen.

Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap bioskop belum merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di luar wilayah dengan konsentrasi bioskop tinggi.

Menurut Ifan, jumlah layar bioskop di Indonesia juga masih jauh dari kebutuhan ideal.

"Harusnya Indonesia mempunyai 20 ribu layar. Yang menjadi target setengahnya, let's say 10 ribu layar," ujarnya dalam rapat Komisi VII DPR RI pada Februari lalu.

Sebagai tahap awal, PFN merencanakan pembangunan Sinewara di kantor pusat PFN yang berada di kawasan Otista, Jakarta.

Lokasi tersebut akan menjadi proyek percontohan atau pilot project sebelum konsep Sinewara dikembangkan lebih luas.

"Road map daripada PFN ke depan, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di PFN. Ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama," kata Ifan.

PFN tidak hanya berencana mengembangkan Sinewara di Jakarta. Perusahaan tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan bioskop negara di wilayah masing-masing.

Skemanya antara lain melalui kepemilikan saham. Dengan menjadi salah satu pemegang saham, pemerintah daerah diharapkan dapat ikut mendorong pembangunan bioskop sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hiburan dan film.

"Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain mengembangkan bioskop negara ini, dengan cara bergabung menjadi salah satu shareholder," ujar Ifan.

Kehadiran Sinewara tidak hanya diarahkan sebagai bisnis bioskop. PFN juga merancangnya sebagai bagian dari pengembangan ekosistem perfilman nasional.

Sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi film, PFN ingin Sinewara dapat menjadi wadah bagi film-film Indonesia untuk bertemu dengan penontonnya.

Di sisi lain, perluasan jaringan bioskop di berbagai daerah diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan akses masyarakat terhadap layar film.

Saat ini, Sinewara masih berada dalam tahap pematangan konsep. Jika rencana berjalan sesuai target, bioskop pelat merah tersebut akan mulai diperkenalkan pada 2027.

Kehadiran Sinewara nantinya akan menambah warna dalam industri bioskop Indonesia yang selama ini didominasi pemain swasta, seperti PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. selaku pengelola Cinema XXI dan PT Graha Layar Prima Tbk. sebagai pengelola CGV Cinemas.

Menarik untuk melihat apakah Sinewara nantinya hanya menjadi alternatif baru bagi penonton atau sekaligus mampu menjadi penggerak pemerataan akses bioskop hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum memiliki cukup layar. (Ning/E01)

Inibaru.id - Selama ini, industri bioskop di Indonesia lebih banyak diisi oleh perusahaan swasta. Namun, peta tersebut berpotensi berubah dengan hadirnya bioskop milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN tengah menyiapkan bioskop bernama Sinewara yang ditargetkan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PFN Riefian Fajarsyah mengatakan, Sinewara saat ini masih dalam tahap penggodokan. PFN ingin memastikan konsep dan produk tersebut benar-benar matang sebelum diluncurkan.

PFN tengah menyiapkan Sinewara sebagai bioskop milik negara yang ditargetkan hadir pada 2027 sekaligus menjadi upaya memperluas akses bioskop dan mendukung perfilman nasional.

Sinewara, Bioskop BUMN Besutan PFN Siap Meluncur 2027

"Transformasi Garuda Indonesia tidak hanya berfokus pada penguatan fundamental bisnis dan operasional, tetapi juga bagaimana transformasi tersebut dapat dirasakan langsung melalui pengalaman perjalanan yang semakin relevan bagi pengguna jasa," kata Glenny dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).

Sebanyak 81 penumpang mendapatkan akses khusus untuk menjajal layanan internet berkecepatan tinggi dalam penerbangan tersebut. Jumlah itu dipilih sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun.

Tak hanya digunakan untuk berkirim pesan dan mengakses informasi, koneksi tersebut juga memungkinkan penumpang mencoba aktivitas digital yang membutuhkan bandwidth lebih besar, termasuk video call.

Garuda Indonesia juga memanfaatkan konektivitas tersebut untuk menghadirkan momen peringatan kemerdekaan di dalam kabin. Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI disiarkan secara langsung melalui koneksi internet pesawat dan diperdengarkan kepada penumpang melalui sistem public address (PA).

Menurut Glenny, "Sinyal Merdeka" menjadi simbol semangat kemerdekaan yang diterjemahkan melalui teknologi dan konektivitas.

"Di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki sekalipun, Garuda Indonesia terus membawa semangat Indonesia untuk tetap terhubung dan bergerak maju," ujarnya.

Pilot project ini belum menjadi penerapan penuh layanan internet cepat di seluruh armada Garuda Indonesia. Hasil uji coba akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum pengembangan dilakukan lebih luas.

Evaluasi mencakup performa koneksi, pengalaman pengguna, kesiapan operasional, aspek keselamatan, hingga kesesuaian dengan regulasi penerbangan.

Garuda Indonesia berencana mengembangkan layanan tersebut secara bertahap mulai 2027. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan armada dan teknologi pendukung.

"Ini merupakan langkah awal dari pengembangan yang akan terus kami lakukan. Ke depan, kami ingin pengalaman terbang bersama Garuda Indonesia semakin seamless dan terkoneksi tanpa meninggalkan karakter layanan khas Indonesia yang menjadi kekuatan kami," kata Glenny.

Selain mengembangkan layanan digital di udara, Garuda Indonesia juga menggandeng PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney untuk mendorong wisatawan mancanegara menjelajahi lebih banyak destinasi di Indonesia.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program Free Domestic Flight. Dalam program ini, wisatawan asing yang memiliki tiket pulang-pergi penerbangan internasional Garuda Indonesia berkesempatan mendapatkan penerbangan domestik gratis.

Kepala Pemasaran Grup Garuda Indonesia Prina Eka Putri mengatakan, program tersebut dirancang agar perjalanan wisatawan mancanegara tidak hanya terpusat di destinasi populer seperti Jakarta dan Bali.

"Tujuannya adalah agar tidak hanya berhenti di satu titik di Indonesia, tapi juga merambah ke domestic destination lainnya yang ada di Indonesia," kata Prina dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/8).

Dalam rangkaian program tersebut, Garuda Indonesia menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik. Jumlah tersebut turut disesuaikan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Melalui kombinasi inovasi konektivitas di udara dan perluasan akses perjalanan domestik, Garuda Indonesia berupaya menghadirkan pengalaman penerbangan yang semakin terhubung sekaligus mendorong wisatawan mengenal lebih banyak destinasi di Tanah Air. (Ike/E01)

Inibaru.id - Garuda Indonesia mulai menguji layanan konektivitas internet berkecepatan tinggi (high-speed inflight connectivity) di dalam pesawat. Melalui pilot project tersebut, penumpang berkesempatan menikmati akses internet yang lebih cepat, termasuk mencoba panggilan video saat berada di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki.

Uji coba ini dilakukan melalui penerbangan GA-960 dan dikemas dalam kampanye bertajuk "Sinyal Merdeka" bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, pengembangan konektivitas internet di udara merupakan bagian dari transformasi layanan perusahaan. Inovasi tersebut disiapkan untuk memberikan pengalaman penerbangan yang lebih relevan dengan kebutuhan digital penumpang.

Garuda Indonesia menguji layanan internet berkecepatan tinggi di pesawat yang memungkinkan penumpang melakukan video call di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki, dengan penerapan bertahap ditargetkan mulai 2027.

Garuda Indonesia Uji Internet Cepat di Udara, Video Call dari Ketinggian 30 Ribu Kaki

“Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat,” kata Destry dalam peluncuran kebijakan di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

BI berharap pembebasan MDR untuk transaksi hingga Rp100 ribu di seluruh kategori merchant dapat meningkatkan penggunaan QRIS di berbagai sektor usaha.

Menurut Destry, semakin luasnya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong akseptasi dan volume transaksi QRIS. Pada akhirnya, peningkatan transaksi digital juga diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat.

“Perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat,” ujarnya.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BI menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem pembayaran yang lebih efisien.

BI juga terus mendorong perluasan akses pembayaran digital dan pengembangan instrumen pembayaran domestik agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman, mudah, dan efisien.

Dengan kebijakan baru ini, merchant non-UMI mendapat keuntungan berupa MDR 0 persen untuk transaksi QRIS hingga Rp100 ribu. Sementara itu, merchant UMI tetap mendapatkan fasilitas MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu.

Sebagai gambaran, ketentuan MDR QRIS yang berlaku saat ini menetapkan tarif 0 persen untuk UMI dengan transaksi hingga Rp500 ribu. Untuk transaksi UMI di atas Rp500 ribu, MDR yang dikenakan sebesar 0,3 persen, sedangkan kategori usaha kecil, menengah, dan besar dikenai MDR 0,7 persen.

Perluasan MDR 0 persen ini diharapkan membuat pembayaran digital semakin mudah diterima oleh berbagai pelaku usaha, termasuk usaha yang memiliki transaksi bernilai relatif kecil.

Bagi merchant, semakin rendah biaya transaksi berarti semakin besar ruang untuk mengelola biaya operasional. Sementara bagi konsumen, kebijakan ini diharapkan turut memperkuat ekosistem pembayaran digital yang praktis dan inklusif.

QRIS sendiri merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan BI sehingga satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai penyedia jasa pembayaran. (Ning/E01)

Inibaru.id - Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchant dapat menikmati tarif MDR 0 persen untuk transaksi QRIS dengan nominal maksimal Rp100 ribu.

Sebelumnya, kebijakan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu hanya berlaku bagi merchant kategori Usaha Mikro (UMI). Ketentuan tersebut tetap dipertahankan bagi UMI.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, perluasan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha. Dengan begitu, manfaat ekonomi digital diharapkan dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

Mulai 1 Oktober 2026, transaksi QRIS hingga Rp100 ribu tidak dikenai biaya, sementara ketentuan transaksi gratis hingga Rp500 ribu untuk merchant Usaha Mikro tetap berlaku.

Mulai 1 Oktober, Semua Merchant Bisa Nikmati Transaksi QRIS Bebas Biaya

Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Sekaten. Salah satunya menyebut Sekaten berasal dari kata sekati, yakni nama seperangkat gamelan yang digunakan dalam rangkaian upacara tersebut.

Pendapat lain mengaitkannya dengan kata syahadatain, yakni dua kalimat syahadat yang menjadi bagian penting dalam ajaran Islam. Terlepas dari perbedaan tersebut, Sekaten memiliki kaitan erat dengan proses penyebaran Islam di Jawa.

Pada masa Kerajaan Demak, para Wali Sanga menggunakan pendekatan budaya sebagai bagian dari dakwah. Mereka memahami bahwa penyebaran agama tidak harus dilakukan dengan paksaan. Masyarakat justru diajak mendekat melalui sesuatu yang telah akrab dengan kehidupan mereka, salah satunya seni gamelan.

Gamelan Sekaten kemudian dibunyikan untuk menarik perhatian masyarakat agar datang mendekat ke masjid. Di sanalah dakwah dan pengajaran tentang Islam disampaikan.

Cara tersebut menunjukkan bagaimana proses Islamisasi di Jawa berlangsung melalui dialog dengan budaya setempat. Tradisi dan kesenian yang telah hidup di tengah masyarakat tidak serta-merta dihilangkan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai baru.

Dalam pelaksanaan Sekaten di Yogyakarta, terdapat dua gamelan pusaka yang menjadi bagian penting dari tradisi tersebut, yakni Kiai Gunturmadu dan Kiai Nagawilaga.

Kiai Gunturmadu merupakan gamelan yang diwariskan dari Kerajaan Mataram. Sementara itu, Kiai Nagawilaga merupakan putran atau duplikasi dari Kiai Guntursari milik Kasunanan Surakarta.

Pembagian gamelan tersebut berkaitan dengan Perjanjian Giyanti pada 1755, yang membagi Kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Kiai Guntursari diberikan kepada Kasunanan Surakarta, sedangkan Kiai Gunturmadu menjadi bagian dari Kasultanan Yogyakarta. Untuk melengkapi kembali seperangkat gamelan Sekaten, Keraton Yogyakarta kemudian membuat duplikasi Kiai Guntursari yang diberi nama Kiai Nagawilaga.

Kedua gamelan inilah yang hingga kini menjadi bagian utama dari rangkaian Sekaten di Yogyakarta.

Rangkaian Sekaten diawali dengan Miyos Gangsa, yakni prosesi keluarnya gamelan Sekaten dari tempat penyimpanannya di dalam Keraton.

Kiai Gunturmadu dan Kiai Nagawilaga terlebih dahulu dibawa menuju Bangsal Pancaniti. Di tempat tersebut, gamelan pusaka kemudian ditabuh oleh Abdi Dalem Kridha Mardawa.

Sebelum menjalankan tugasnya, para abdi dalem yang bertugas melakukan tradisi bersuci secara lahir dan batin. Hal ini menjadi bagian dari persiapan sebelum menjalankan tugas yang dianggap sakral.

Gamelan kemudian dimainkan dengan sejumlah gendhing, di antaranya gendhing rambu, gendhing rangkung, dan gendhing andong-andong atau gendhing lunggadung.

Pada saat gamelan ditabuh, Sultan juga mengirimkan utusan untuk menyebarkan udhik-udhik kepada penabuh dan masyarakat yang hadir. Udhik-udhik berupa biji-bijian dan uang logam. Tradisi ini menjadi simbol sedekah sekaligus doa keselamatan dan kesejahteraan dari raja kepada rakyatnya.

Setelah ditabuh hingga malam, kedua gamelan kemudian dibawa menuju Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta. Kiai Gunturmadu ditempatkan di Pagongan Kidul, sedangkan Kiai Nagawilaga berada di Pagongan Lor.

Setelah berada di kompleks Masjid Gedhe, gamelan Sekaten ditabuh selama beberapa hari dalam rangkaian Sekaten. Gamelan dimainkan tiga kali sehari, yakni pada pagi, siang, dan malam hari. Namun, terdapat waktu tertentu ketika gamelan tidak dimainkan, yakni mulai Kamis petang hingga selepas salat Jumat.

Bagi masyarakat, bunyi gamelan Sekaten menjadi salah satu penanda yang paling khas dari tradisi ini. Suara gamelan pusaka tersebut bukan sekadar pertunjukan musik, melainkan bagian dari ritual yang telah diwariskan lintas generasi.

Rangkaian Sekaten juga berlanjut dengan Numplak Wajik. Upacara ini menjadi penanda dimulainya pembuatan Gunungan Wadon atau Gunungan Putri yang akan digunakan dalam Garebeg Mulud.

Numplak Wajik dilaksanakan di Panti Pareden, kawasan Kamagangan Keraton. Dalam prosesi tersebut, wajik yang terbuat dari beras ketan dan gula kelapa menjadi salah satu unsur penting. Lesung dan alu juga digunakan dalam prosesi ini. Bunyi tumbukan lesung dengan irama tertentu menjadi bagian khas dari Numplak Wajik.

Selain Gunungan Wadon, sejumlah gunungan lain juga dipersiapkan untuk Garebeg Mulud, yakni Gunungan Lanang, Gunungan Gepak, Gunungan Dharat, dan Gunungan Pawuhan. Gunungan-gunungan tersebut nantinya menjadi bagian dari puncak rangkaian peringatan Maulid Nabi di Keraton Yogyakarta.

Menjelang akhir rangkaian Sekaten, Sultan kembali hadir di Masjid Gedhe untuk melaksanakan prosesi penyebaran udhik-udhik. Udhik-udhik disebarkan di sejumlah tempat, termasuk Pagongan Kidul, Pagongan Lor, dan bagian dalam Masjid Gedhe. Momen tersebut menjadi salah satu bentuk simbolis hubungan antara raja dan rakyat. Setelah itu, Sultan mengikuti pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW di serambi Masjid Gedhe.

Ada satu bagian yang menarik dalam prosesi tersebut. Ketika pembacaan sampai pada bagian asrokal, yakni bagian yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Sultan menerima Sumping Melati, hiasan telinga dari bunga melati.

Sumping tersebut memiliki makna simbolis bahwa seorang raja harus senantiasa mendengarkan aspirasi, pendapat, dan harapan rakyatnya. Pesan tersebut terasa relevan hingga kini: kekuasaan bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang kesediaan untuk mendengar.

Setelah seluruh rangkaian selesai, gamelan Sekaten kembali diangkut dari Masjid Gedhe menuju Keraton. Prosesi ini dikenal sebagai Kondur Gangsa.

Para abdi dalem dan prajurit Keraton turut mengawal perjalanan kedua gamelan pusaka tersebut. Sesampainya di Keraton, Kiai Gunturmadu dan Kiai Nagawilaga kembali disemayamkan di tempat penyimpanannya.

Kondur Gangsa sekaligus menandai berakhirnya rangkaian Sekaten. Setelah itu, tradisi dilanjutkan dengan Garebeg Mulud sebagai puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Bertahan selama ratusan tahun membuat Sekaten menjadi salah satu warisan budaya penting di Yogyakarta. Tradisi tersebut memperlihatkan bagaimana agama dan budaya dapat berjalan berdampingan. Pada masa lalu, gamelan digunakan sebagai pintu masuk dakwah. Kini, rangkaian ritualnya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Yogyakarta.

Karena itu, Sekaten sebenarnya jauh lebih luas daripada pasar malam yang biasanya hadir bersamaan dengan perayaan tersebut.

Di balik suara gamelan, keramaian masyarakat, gunungan, dan berbagai aktivitas yang menyertainya, tersimpan sejarah tentang bagaimana nilai-nilai Islam disampaikan melalui budaya lokal.

Sekaten juga mengingatkan bahwa tradisi bukan sekadar sesuatu yang diwariskan untuk dilestarikan. Di dalamnya terdapat cerita tentang cara masyarakat masa lalu beradaptasi, berdialog, dan menemukan jalan untuk mempertahankan kebudayaan sekaligus menjalankan keyakinannya.

Itulah sebabnya, setiap kali gamelan Sekaten kembali ditabuh, yang terdengar bukan hanya bunyi alat musik pusaka. Ada sejarah panjang yang ikut bergema di dalamnya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Sekaten menjadi salah satu tradisi yang identik dengan Yogyakarta. Setiap tahun, tradisi yang digelar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini menghadirkan rangkaian upacara adat yang melibatkan gamelan pusaka Keraton, abdi dalem, hingga masyarakat.

Bagi sebagian orang, Sekaten mungkin lebih dikenal lewat suasana ramai pasar malam yang menyertainya. Namun, di balik kemeriahan tersebut, terdapat sejarah panjang tentang dakwah Islam, budaya Jawa, serta hubungan antara raja dan rakyat.

Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan diyakini bermula sejak masa Kerajaan Demak. Sekaten kemudian diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa hingga akhirnya menjadi bagian dari tradisi Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Sekaten bukan sekadar tradisi tahunan Keraton Yogyakarta. Berawal dari dakwah Wali Songo pada masa Kerajaan Demak, tradisi ini memadukan syiar Islam dengan budaya Jawa melalui gamelan, rangkaian ritual, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Mengenal Sekaten, Tradisi Maulid Nabi Warisan Dakwah Wali Songo

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," tegas Prabowo.

Sebelum menargetkan penutupan 700 BUMN tambahan, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN selama hampir dua tahun masa pemerintahannya.

Menurut dia, perusahaan yang ditutup merupakan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ungkapnya.

Prabowo menilai pengurangan jumlah perusahaan pelat merah juga berpotensi memangkas beban administrasi dan operasional pemerintah. Biaya yang selama ini terserap untuk kebutuhan pengelolaan perusahaan, termasuk remunerasi direksi dan komisaris, menjadi salah satu komponen yang ingin ditekan.

Dari langkah efisiensi tersebut, Prabowo memperkirakan penghematan yang diperoleh dari sektor BUMN dapat mencapai Rp100 triliun. Angka itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan pengeluaran sekaligus memperbesar ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.

Prabowo menyebut efisiensi tidak hanya dilakukan di sektor BUMN. Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penghematan yang menurutnya nilainya kini hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Dana yang berhasil ditekan dari berbagai pos pengeluaran tersebut, kata Prabowo, akan digunakan kembali untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai salah satu bagian dari agenda efisiensi anggaran. Penutupan perusahaan yang dinilai tidak efektif diharapkan dapat mengurangi beban negara dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan publik. (Ning/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah BUMN sekaligus menekan biaya operasional.

Target itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN di Indonesia nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN hingga akhir 2026 untuk merampingkan perusahaan negara dan menghemat anggaran.

Penghematan untuk Program Masyarakat