Inibaru.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengambil alih seluruh kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Langkah ini menjadi bagian dari proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, setelah proses tersebut selesai, kepemilikan mayoritas KCIC tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan dikelola oleh Kementerian Keuangan.
"Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan selesai," ujar Purbaya usai bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (5/8).
PT KCIC merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan konsorsium perusahaan asal China.
Selama ini, sekitar 60 persen saham KCIC dimiliki oleh Indonesia melalui konsorsium PSBI yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PTPN III, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan China.
Purbaya menegaskan, restrukturisasi tersebut tidak mengubah komposisi kepemilikan antara Indonesia dan China. Perbedaannya hanya terletak pada pemegang saham dari pihak Indonesia yang nantinya berada langsung di bawah Kementerian Keuangan.
Ia juga memastikan konsorsium Indonesia tidak dibubarkan dan kerja sama dengan mitra asal China tetap berlanjut.
Bahkan, menurutnya, pemerintah China masih menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kerja sama, termasuk membuka peluang pengembangan jalur kereta cepat hingga ke Jawa Timur pada masa mendatang.
Dikelola Melalui Lembaga Khusus
Setelah saham dialihkan ke Kementerian Keuangan, pengelolaannya tidak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, melainkan melalui dua lembaga Special Mission Vehicle (SMV) atau lembaga khusus yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Purbaya menyebut pemerintah memiliki beberapa SMV yang berpengalaman mengelola pembiayaan proyek strategis, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, ia belum memastikan lembaga mana yang akan ditunjuk.
Skema ini dipilih agar pengelolaan investasi dan restrukturisasi utang dapat dilakukan secara profesional tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," tegas Purbaya.
Menurutnya, sumber pendanaan untuk penyelesaian utang dapat berasal dari keuntungan yang diperoleh SMV, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan dana negara.
Meski pemerintah telah memastikan pengambilalihan saham, besaran utang yang akan direstrukturisasi masih dalam proses perhitungan.
COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, rincian nilai utang akan diumumkan setelah proses pengalihan kepemilikan selesai.
Pengambilalihan saham ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan operasional dan kesehatan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar hasil kerja sama Indonesia dan China.
Dengan skema baru tersebut, pemerintah berharap restrukturisasi utang dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu kondisi keuangan BUMN yang sebelumnya tergabung dalam konsorsium Indonesia.
Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain apabila terdapat kesepakatan lanjutan dengan mitra dari China. (Ning/E01)
