Inibaru.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ikut angkat bicara terkait dengan wacana pemulangan WNI eks ISIS yang kini terlantar di Suriah. Dia mengaku nggak ingin mereka dipulangkan.

Kumparan, Jumat (7/2/20) menulis, Ganjar meminta pemerintah untuk benar-benar menimbang ulang rencana ini.

“Meski ada warga Jateng yang terafiliasi dengan ISIS di luar negeri, namun saya tidak mengharapkan mereka kembali. Yang saya tunggu kembali ke tanah air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri. Bukan mereka (anggota ISIS),” terangnya.

Hal ini dia ungkapkan mengingat pengalamannya dalam upaya deradikalisasi eks narapidana teroris. Hingga kini Pemprov Jawa Tengah masih melakukan proses deradikalisasi, khususnya pada eks napite. Ganjar juga mengaku masih menjaga komunikasi dengan para mantan napiter tersebut.

“Dari cerita eks napiter itu, mereka mengatakan betapa bahayanya para eks teroris itu, apalagi kalau tidak ada pembinaan. Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak, apalagi kalau ketambahan mereka,” lanjutnya.

Ganjar juga menyebut WNI eks ISIS yang terlantar di Suriah seharusnya bukan lagi tanggung jawab pemerintah karena mereka sudah membakar paspor WNI.

Pendapat Ganjar ini berbeda dengan Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat ini justru menyebut pemulangan WNI eks ISIS boleh-boleh saja dilakukan asalkan dengan syarat tertentu.

“Tapi kami intinya ingin warga kami hidup normal seperti biasanya membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila tentunya. Iyalah (akan diterima), kan warga sendiri. Asal insyaf dan tidak lagi melakukan kegiatan ilegal,” pendapat pria yang disapa Kang Emil tersebut.

Rencana pemulangan sekitar 600 WNI eks ISIS ini diungkap oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Meski masih dikaji oleh pemerintah, rencana ini langsung memicu pro dan kontra masyarakat. Ada yang menyetujui rencana ini, namun banyak resah karena menganggap mereka bisa menyebarkan paham radikalisme atau memicu keonaran di Indonesia.

Kalau Millens sendiri setuju atau nggak nih jika pemerintah memulangkan WNI eks ISIS? (IB09/E06)