Inibaru.id - Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, keamanan siber harus diutamakan sebelum insiden berbahaya terjadi. Hal ini sejalan dengan pepatah lama, “Sedia payung sebelum hujan.”
"Mari kita jadikan keamanan siber sebagai prioritas dalam setiap inovasi digital yang kita lakukan," tegas Wamen Nezar saat menghadiri Cyber Security Trend and Outlook 2025 oleh Palo Alto Networks di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (27/2).
Masyarakat, dia melanjutkan, sebaiknya menggunakan AI dan teknologi canggih secara bijak dan bertanggung jawab untuk melindungi ruang digital tersebut alih-alih merusaknya.
"Mari kita nyalakan semangat untuk selalu selangkah lebih maju dari para penjahat siber," serunya.
Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan
Nezar menambahkan, keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Karena itu, Kementerian Komdigi mendorong kolaborasi erat antarpemangku kepentingan untuk memperkuat keamanan siber nasional.
Sektor swasta yang mencakup perusahaan teknologi nasional dan global sebagai mitra penting pemerintah, imbuhnya, memegang peranan dalam mencegah ancaman siber, pengembangan kapasitas, dan perlindungan infrastruktur.
"Misalnya, hari ini kita menyaksikan peluncuran program Cyber Safe Kids oleh Palo Alto Networks dan Komunitas Perempuan Keamanan Siber Indonesia. Ini sebuah langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran keamanan digital sejak dini," ungkapnya.
Untuk menghadapi tantangan siber ini, dengan membuka kolaborasi bersama smua pihak, menurutnya beberapa langkah strategis telah dilakukan. Yang pertama adalah regulasi, di antaranya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022.
"(UU PDP) secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi untuk pertama kalinya di Indonesia," jelasnya.
Pedoman Etika AI
Sebagai informasi, UU PDP telah mengamanatkan standar keamanan yang tinggi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik. Bukan hanya itu, Kementerian Komdigi juga telah menerbitkan Pedoman Etika AI yang secara khusus memastikan pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab di Indonesia.
"Soal regulasi keamanan siber, saat ini sedang berlangsung diskusi yang bertujuan untuk membuat regulasi yang melindungi infrastruktur penting masyarakat tanpa menghambat inovasi digital," ungkapnya.
Nezar Patria juga membeberkan bahwa pihaknya telah menyiapkan program keamanan informasi yang merupakan inisiatif dalam penerapan standar keamanan untuk sistem elektronik publik, audit keamanan aplikasi, serta memfasilitasi sertifikasi keamanan untuk kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
"Terakhir, soal kerja sama internasional. Kementerian Komdigi secara aktif berpartisipasi dalam Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN, bermitra dengan negara-negara lain dan pertukaran intelijen ancaman internasional untuk membangun ketahanan siber nasional," tandasnya.
Kalau menurutmu, ide memperkerjakan hacker untuk melindungi dan menjaga keamanan siber kita bisa dilakukan apa nggak, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)