Dilansir dari Nate, Jumat
(16/1/2026), mulai tahun ajaran 2026, pelaku school
violence atau bullying harus siap-siap mengubur mimpi masuk universitas
top, khususnya di Seoul. Pasalnya, hampir semua kampus papan atas secara tegas
menolak calon mahasiswa yang punya rekam jejak kekerasan di sekolah.

Aturan ini lahir dari kebijakan baru Kementerian
Pendidikan Korea Selatan yang mewajibkan seluruh universitas memasukkan riwayat
bullying sebagai faktor penilaian di semua jalur seleksi masuk, baik itu jalur akademik berbasis rapor, jalur esai, ujian tertulis, hingga
bakat dan praktik. Intinya, tak ada lagi jalan mudah bagi mereka yang pernah
tercatat sebagai pelaku kekerasan.

Data penerimaan mahasiswa terbaru menunjukkan
dampak yang sangat nyata. Dari 3.273 pelamar dengan catatan bullying yang
mendaftar ke 170 universitas dengan masa studi empat tahun di seluruh Korea
Selatan, sebanyak 75 persen atau 2.460 orang dinyatakan gagal di jalur utama.
Artinya, tiga dari empat pelamar dengan rekam jejak kekerasan tak berhasil
melewati gerbang kampus.

Situasinya jauh lebih keras di
universitas-universitas elit Seoul. Dari 11 kampus top, termasuk Seoul
National University (SNU), Yonsei, Korea University, Sungkyunkwan, hingga Ewha,
tercatat 151 pelamar dengan catatan bullying. Hasilnya? Sebanyak 150 orang atau
99 persen langsung gugur. Hanya satu pelamar yang lolos, itu pun di Kyung Hee
University. SNU bahkan mencatat nol pelamar dengan riwayat bullying di jalur
seleksi tersebut.

Beberapa kampus besar secara terbuka
menyatakan hampir mustahil bagi pelaku bullying untuk lolos. Alasannya
sederhana tapi krusial: persaingan masuk universitas top di Korea Selatan
sangat ketat. Selisih nilai antara diterima dan tidak diterima sering kali
hanya satu atau dua poin. Sekali ada pemotongan nilai akibat catatan kekerasan,
peluang langsung anjlok.

Dalam sistem penilaian ini, universitas
mengacu pada tingkat sanksi bullying yang tercatat di rapor sekolah menengah,
mulai dari tingkat ringan hingga berat. Semakin tinggi tingkat pelanggaran,
semakin besar pula pengurangan nilainya. Bahkan ada kampus yang memilih langkah
ekstrem: melarang pendaftar dengan riwayat tertentu untuk ikut seleksi sama
sekali.

Kebijakan ini bukan sekadar hukuman
administratif. Pemerintah Korea Selatan ingin mengirim pesan tegas bahwa
kekerasan di sekolah bukan kenakalan remeh yang bisa dilupakan begitu saja. Konsekuensinya
panjang dan nyata, termasuk dalam urusan pendidikan tinggi.

Bagi sebagian orang, aturan ini terasa kejam.
Namun bagi banyak pihak lain, inilah bentuk tanggung jawab sosial. Di tengah
tingginya kasus bullying yang selama bertahun-tahun menjadi luka kolektif di
Korea, kebijakan ini dianggap sebagai cara memberi efek jera sekaligus
melindungi lingkungan kampus agar tetap aman.

Singkatnya,
di Korea Selatan hari ini, prestasi akademik saja tidak cukup. Rekam jejak
sikap dan perilaku ikut menentukan. Kalau di Indonesia, kira-kira hal ini
mungkin diterapkan juga nggak, ya, Gez?
(Arie Widodo/E07).

Inibaru.id — Salah satu hal yang masih jadi masalah besar
dalam dunia pendidikan Korea Selatan adalah perundungan alias bullying. Saking banyaknya kasus
perundungan di sekolah, kita sampai sering melihatnya dibahas di film-film atau
drama Korea.

Nah, hal ini ternyata bikin pemerintah Korea Selatan mengambil kebijakan
yang cukup ekstrem. Mereka pengin memastikan siswa sekolah berpikir dua kali
untuk menjadi pelaku bullying. Caranya? Dengan mempersulit mereka yang punya
catatan merundung untuk masuk ke universitas top Korea, Gez.

Pengin menekan kasus bullying, pemerintah Korea Selatan menerapkan aturan yang cukup tegas yang meminta universitas-universitas top di sana mempersulit pelaku bullying bisa kuliah di kampus-kampus tersebut.

Di Korea Selatan, Siswa Pelaku Bullying Dipersulit Masuk Universitas

Lokasinya memang agak “nyempil”. Dari Jembatan
Gremeng ke arah SMP Negeri 1 Muntilan, masuk gang pertama setelah sekolah,
belok kiri lalu kanan di perempatan pertama. Warungnya kecil di
kanan jalan, tepat di depan koperasi simpan pinjam yang ada di Dusun Nlepen,
Desa Gunungpring. 

Meski tersembunyi, yang datang bukan kaleng-kaleng. Dari warga kampung,
pegawai negeri, sampai orang-orang yang bisa dibilang “high profile” Muntilan,
semua pernah duduk di bangku kayu warung ini.

Menu utamanya sederhana tapi kaya rasa: bubur
santan gurih dan nasi gudeg. Ini dia yang unik, gudeg di sini bisa dipadukan dengan bubur
atau nasi, bahkan dimakan bareng pecel khas Muntilan. Bagi yang belum pernah mencoba,
kombinasi gudeg dan pecel terdengar aneh, tapi di sinilah justru letak kejutan
rasanya.

Ada juga lauk lain yang nggak kalah menggoda,
yakni sambal goreng krecek yang nggak ada duanya. Dimasak dengan santan pedas
dengan kentang dan tahu, krecek di sini rasanya nendang tapi tetap bersahabat.
Ditambah dengan lauk lain seperti telur, tahu terik, hingga kerupuk, rasanya
semakin paripurna.

Warung ini buka dari sekitar pukul 07.00 WIB
sampai 11.00 siang. Tapi jangan heran kalau sebelum setengah tujuh antrean
sudah mengular. Banyak yang datang sejak jam enam karena takut kehabisan. Soalnya,
makan di sini bukan cuma soal kenyang, tapi soal nostalgia.

Soal harga? Sangat bersahabat. Mau beli
seporsi Rp5.000 sampai Rp20.000 tetap dilayani dengan senyum yang sama. Bahkan
ada yang sengaja mencoba berbagai menu sekaligus seperti gudeg, telur, sambal
goreng krecek, tahu terik, kerupuk, plus teh hangat segelas besar, hanya perlu
membayar Rp14.000. Murah, jujur, dan bikin hati hangat, kan?

“Rasa dan harga makanan di Bubur Mbah Gamping worth every penny,” ungkap warga Semarang yang kerap mampir ke
warung ini setiap kali pulang kampung, Linda Nur Laela, Minggu (18/1/2026).

Bubur
Mbah Gamping adalah bukti bahwa kuliner legendaris tak perlu ribut soal
inovasi. Dengan terus mempertahankan rasa yang autentik, suasana yang apa
adanya, dan pagi yang dimulai dengan tenang, bubur ini terus didatangi banyak
orang. Jadi, kalau kamu sedang di Muntilan, wajib buat mencobanya, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id — Kalau kamu sedang mencari sarapan di Muntilan,
Kabupaten Magelang, ada satu nama bisa kamu cari,
yaitu Bubur Mbah Gamping atau Bubur Mbah Nggamping. Apa pun namanya, tempat ini
sudah lama jadi bagian dari ingatan kolektif warga Muntilan dan sekitarnya soal
kuliner legendaris.

Ada alasan mengapa warung ini masuk daftar
legenda. Usianya sudah menembus masa sebelum Indonesia merdeka, kira-kira sejak
era 1940-an. Kini, pengelolaannya sudah masuk generasi ketiga, tapi rasanya
tetap setia pada resep lama. Tidak ada ambisi tampil modern, tidak ada papan
nama besar, apalagi konsep estetik. Yang ada justru kesederhanaan yang jujur, dan
itu yang membuatnya istimewa.

Eksis sejak sebelum Indonesia merdeka, Bubur Mbah Gamping punya menu andalan yang unik, yaitu bubur gudeg.

Melegenda di Muntilan, Begini Kelezatan Bubur Mbah Gamping

Ira, salah seorang warga yang memilih nggak mengungsi mengatakan, masih banyak warga di desanya yang memilih tinggal karena berbagai alasan. Dalam kondisi serba terbatas, mereka bertahan meski harus merelakan tubuh bagian bawahnya terus-menerus basah terendam air saat beraktivitas.&nbsp;&nbsp;

"Kebanyakan
warga yang tinggal di rumah adalah lansia yang menjaga barang berharga atau merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka tinggal, sementara anak-anak sudah diungsikan ke tempat saudara. Tetangga saya juga sudah mengungsi, tinggal yang lansia saja di rumah," sebutnya.

Terlalu lama beraktivitas di tempat yang tergenang banjir rupanya telah memberikan efek samping yang cukup signifikan. Ira mengatakan, sejumlah warga Wonorejo tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Beberapa keluhan yang muncul antara lain penyakit gatal dan demam.

"Mungkin mereka gatal-gatal karena air yang menggenang berasal dari limpasan sungai yang bercampur kotoran, sehingga menimbulkan tumbuhnya bakteri. Kalau demam, bisa jadi karena tubuh kami selalu basah, ya!" paparnya.

Hal serupa juga dikeluhkan Zumaidah. Di tengah kepungan banjir yang belum juga surut, dia mengaku mulai merasakan ngilu di tubuhnya. Selain itu, tubuhnya yang terus terendam air juga sering menggigil, pusing, dan gatal-gatal, terutama pada bagian sela-sela kaki.

“(Tubuh) panas dingin. Rasanya ngilu. Terus, kaki gatal karena kutu air,”
terangnya di tempat pengungsian yang ada di Masjid Ridhwanur Rohman. "Saya mencoba mencari layanan kesehatan, tapi belum menemukannya sampai sekarang."&nbsp;

Di tengah banjir, akses kesehatan di&nbsp;Desa Wonorejo memang cukup terbatas. Salah satu lokasi yang menyediakan layanan kesehatan adalah di Masjid Al Busyro, Dukuh Kedung Banteng. Hery, salah seorang penyedia layanan tersebut mengatakan, ada puluhan warga yang telah memeriksakan diri di tempat itu.

"Ada 94 orang yang memeriksakan diri. Rata-rata warga mengeluhkan penyakit yang sama; panas, batuk, pilek, ada kutu air," tutur petugas Puskesmas Karanganyar 1 tersebut. "Layanan kesehatan ini gratis, tapi cuma bisa sampai tengah hari karena ada salat Zuhur berjemaah."

Dia menambahkan, saat ini memang belum ada posko kesehatan khusus
yang didirikan untuk warga terdampak banjir. Namun begitu, jika ada yang
membutuhkan pertolongan mendesak, pihak puskesmas akan segera membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat yang memungkinkan,.

“Kalau ada keluhan mendesak kami bawa ke puskesmas. Jika masih tidak bisa, dirujuk ke rumah sakit. Kemarin ada juga yang dirujuk ke RSI, kok!” tandasnya.

Selama banjir belum surut dan warga tetap memilih bertahan di rumah masing-masing, keluhan itu sepertinya akan selalu datang. Gimana menurutmu, Gez? (Sekarwati/E10)

Inibaru.id – Banjir yang tak kunjung surut di Kabupaten Demak membuat warga mulai mengeluhkan penyakit gatal dan demam, termasuk para korban banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, yang memilih tetap bertahan di rumah masing-masing.

Alih-alih mengungsi, warga di desa tersebut memilih tetap beraktivitas di tengah kepungan banjir yang mencapai ketinggian sekitar 60 sentimeter. Di Dukuh
Kedung Banteng, Desa Wonorejo. warga tampak berlalu lalang menerjang genangan air setinggi lutut orang dewasa sembari menyingsingkan pakaian bawahnya.

Lebih dari sepekan digenangi banjir, sebagian warga Wonorejo di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang memilih tinggal di rumah tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka seperti merasa gatal dan pusing.

Terdampak Banjir, Warga Wonorejo Mulai Mengeluh Gatal dan Demam

Obrolan semacam itu, dia melanjutkan, rupanya cukup sering diperbincangkan oleh teman-temannya di sekolah. Hal itu tentu saja membuatnya khawatir, mengingat anaknya baru berusia 12 tahun. Menurutnya, anak seusia itu seharusnya nggak mengonsumsi berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya tersebut.

"Jujurly, saya khawatir. Dia bilang, berita semacam itu juga banyak di (Youtube) Shorts. Satu-satunya medsos yang bisa dia akses memang cuma Shorts. Saya khawatir dia stres sendiri karena terus scrolling berita semacam itu di medsos," tutur perempuan yang saat ini berdomisili di Kota Semarang tersebut.

Apa yang dikhawatirkan Wita sangatlah masuk akal, mengingat algoritma&nbsp;rekomendasi platform medsos, khususnya video pendek, yang dibuat agar kita terus scrolling memang didasarkan pada pencarian terakhir kita. Maka, apa yang dicari anak di medsos akan menjadi apa yang direkomendasikan.

Rekomendasi "yang sesuai" akan terus muncul agar anak bertahan di depan layar lebih lama. Padahal, para ahli pendidikan dan kesehatan digital telah memperingatkan bahaya durasi tonton yang terlalu lama terhadap kualitas tidur, konsentrasi sekolah, dan kesejahteraan psikologis anak; apalagi jika yang dikonsumsi adalah konten-konten yang sensitif untuk anak.

Menyikapi hal ini,&nbsp; platform video daring Youtube sejatinya&nbsp;telah memperkuat alat pengawasan orang tua untuk membantu mengatur kebiasaan menonton anak-anak dan remaja. Salah satu pembaruan terbesarnya adalah fitur kontrol waktu untuk Shorts.

Sedikit informasi, saat ini Shorts merupakan salah satu medsos terpopuler di kalangan anak. Youtube secara resmi mengumumkan alat kontrol ini sebagai bagian dari rangkaian pembaruan parental controls untuk akun anak yang diawasi (supervised accounts).

Tujuan utama alat kontrol Youtube ini adalah untuk memberi orang tua lebih banyak kendali atas kebiasaan menonton dengan durasi waktu berlebihan. Kontrol ini dinilai penting, salah satunya untuk mencegah anak&nbsp;doomscrolling atau kebiasaan terus-menerus menelusuri medsos yang berisikan konten negatif.

Sebagaimana dikatakan Wita, doomscrolling memang sedang "ngetren" di kalangan anak. Mereka terus-menerus menelusuri bad news seperti berita pembunuhan, bencana, atau isu sensitif, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental.

Fenomena yang banyak "menjangkiti" remaja dan pra-remaja ini meningkat sejak pandemi Covid-19; menyebabkan stres, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan mental, hingga masalah fisik. Situasi ini dapat diatasi salah satunya dengan membatasi durasi tonton dan jenis informasi yang dikonsumsi.

Maka, apa yang dilakukan Youtube tentu saja bisa menjadi langkah pencegahan yang menarik, Dengan pembaruan tersebut, orang tua kini dapat menentukan batas waktu harian berapa lama anak dapat menonton Shorts.

Pembatasan durasi tonton Shorts cukup beragam, berkisar antara 15 menit hingga 2 jam per hari; bahkan akan segera ada opsi "nol menit" yang berarti menonaktifkan akses Shorts sepenuhnya. Youtube menyatakan bahwa fitur ini nggak bisa diubah oleh anak tanpa persetujuan orang tua.

“Fitur ini enempatkan orang tua secara tegas dalam kendali jumlah konten video pendek yang ditonton anak-anak mereka,” tulis Youtube dalam pembaruan aturan.

Selain pengaturan waktu, orang tua juga menggunakan pengingat khusus, yakni Bedtime (waktu tidur) dan Take a Break (istirahat), untuk mendorong anak berhenti menonton ketika batas tertentu tercapai. Keduanya menjadi fitur otomatis untuk akun di bawah usia 18 tahun yang waktunya bisa disesuaikan oleh orang tua. 

Fitur kontrol ini bekerja melalui supervised accounts;&nbsp;akun yang disarankan untuk anak dan remaja, yang terhubung dengan akun orang tua melalui Google Family Link. Youtube menilai, strategi ini adalah upaya untuk memberi pengalaman yang aman dan sehat tanpa membatasi akses ke konten bermanfaat pada anak.

1. Pastikan akun anak dalam Mode Pengawasan

Untuk mulai menggunakan fitur kontrol ini, orang tua perlu memastikan akun anak berada dalam pengawasan (supervised account), karena fitur tersebut hanya tersedia untuk akun anak atau remaja yang diawasi

4. Pilih menu Pengawasan (Parental Controls)

6. Aktifkan Pengingat Tambahan (Opsional tapi Disarankan)

Untuk membantu membangun kebiasaan digital yang lebih sehat, orang tua juga bisa mengaktifkan:

7. Simpan dan pastikan pengaturan terkunci

Perlu diketahui bahwa fitur ini hanyalah alat kontrol. Sebagai orang tua, kita sebaiknya memadukan fitur tersebut dengan diskusi terbuka tentang kebiasaan digital yang sehat agar anak memahami alasan di balik pembatasan itu.

Jelaskan kepada anak alasan pembatasan, bukan hanya aturannya;&nbsp;lalu kombinasikan dengan aktivitas lain seperti membaca, olahraga, atau waktu keluarga yang menyenangkan untuk anak. Terakhir, jangan lupa evaluasi rutin, sudahkah batas waktu itu sesuai dengan usia dan kebutuhan anak?

Selamat mencoba ya, Gez! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Mengetahui bahwa anak lelakinya sudah bisa diajak berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk bencana lingkungan yang belakangan banyak dibahas di televisi, membuat Juwita senang. Namun, di sisi lain, dia juga merasa khawatir melihat buah hatinya begitu suka dengan berita-berita itu.

"Pernah suatu kali anak saya bilang, bencana besar akan terjadi sebentar lagi. Lalu, dia juga pernah bilang, meteor sebesar Jakarta akan menabrak bumi dua tahun lagi. Dia terus bertanya, apa yang harus kami lakukan jika bencana itu benar-benar terjadi," tutur Wita, sapaan akrabnya, Minggu (18/1/2026).

Banyaknya berita sensitif berpadu dengan algoritma rekomendasi di medsos berpotensi membuat anak mengalami doomscrolling. Fenomena ini bisa diatasi dengan melakukan pembatasan durasi tonton, salah satunya melalui fitur khusus di Youtube Shorts.&nbsp;

Antisipasi Doomscrolling, Atur Batas Waktu Youtube Shorts Anak dengan Fitur Ini!

Perlu diketahui, banjir di Desa Wonorejo yang terjadi karena limpasan sungai yang meluap karena hujan deras yang turun tanpa henti telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Ketinggian air mencapai 60 sentimeter, sehingga sejumlah akses yang nggak bisa dilalui dipasangi bambu sebagai tanda peringatan.

Sejumlah rumah yang terendam banjir telah ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi. Namun, nggak sedikit pula yang memilih tetap bertahan karena alasan tertentu. Sejak hujan mulai reda, aktivitas warga sudah terlihat di jalan di tengah genangan air yang belum juga surut.

Ira, warga Dukuh Kedung Banteng, Desa Wonorejo mengatakan, sejumlah tetangganya sudah mengungsi sejak beberapa hari yang lalu. Kebanyakan dari mereka pergi
ke rumah saudara yang nggak kebanjjiran. Sementara, yang tersisa di kompleks rumahnya adalah para lansia.

"Yang tinggal kebanyakan para lansia yang kesulitan untuk mengungsi. Suasana cukup sepi, meski masih ada aktivitas yang dilakukan warga yang tidak mengungsi," tuturnya sembari&nbsp;menunjukkan rumah-rumah yang ditinggalkan.

Warga yang memilih nggak mengungsi seperti dirinya, Ira melanjutkan, bukan berarti nggak pengin melakukannya. Di tengah ketidakpastian kapan bencana akan mereda, tentu saja dia dan para tetangganya pengin berada di tempat yang aman dan nyaman.

"Rumah saya digenangi air sepaha. Mau MCK sudah tidak bisa, jadi sekarang mengungsi di rumah tetangga. Warga bantu warga, karena belum ada bantuan dari pemerintah," sebutnya. "Banjir ini bukan yang pertama, jadi saya sangat menantikan solusi permasalahan tahunan di Desa Wonorejo ini."

Apa yang dikatakan Ira bukan isapan jempol belaka. Kurangnya layanan sosial dan kesehatan dari pemerintah juga dirasakan Rasiem, warga Dukuh Kedung Banteng. Dia dan para tetangganya terpaksa pergi mencari tempat aman sendiri lantaran ketinggian air terus bertambah.

"Tiga hari pertama banjir, saya masih bertahan di rumah; tapi keterbatasan logistik dan kebutuhan pokok membuat saya akhirnya memutuskan untuk&nbsp;mengungsi ke rumah anak di Kudus, meninggalkan rumah dalam kondisi kosong," keluhnya.

Situasi ini berbeda dengan Sutimah yang terpaksa bertahan di rumah di tengah kepungan banjir yang terus meluas. Suaminya stroke dan nggak memungkinkan untuk berjalan. Karena itulah dia sangat berharap segera ada layanan kesehatan ke rumah-rumah yang membutuhkan selama banjir ini.

"Harapan kami, pemerintah daerah peduli serta mau mendirikan posko
bantuan logistik dan layanan kesehatan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir, mengingat masih banyak warga yang belum mengungsi atau mendapatkan tempat yang
aman," tuturnya terbata dengan mimik muka penuh harap.

Di tengah musim hujan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan eskalasi banjir yang berpotensi kian meluas, mendirikan posko bencana dan menyediakan layanan kesehatan "jemput bola" tentu menjadi opsi paling rasional untuk sekarang. Gimana menurutmu, Gez?&nbsp;(Sekarwati/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Demi melindungi harta benda atau merawat anggota keluarga yang sakit, sebagian warga terdampak banjir di Desa
Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, memilih bertahan di rumah masing-masing alih-alih mengungsi.

Mereka kini hanya bisa menanti bantuan sosial dan kesehatan dari pemerintah daerah, mengingat akses yang terbatas dan aktivitas yang nggak memungkinkan untuk dilakukan dengan leluasa. Bantuan tersebut dinilai penting karena mereka yang berada di lokasi banjir rentan terjangkit penyakit.

Warga terdampak banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak menanti adanya posko dan bantuan, termasuk layanan kesehatan 'jemput bola' di tengah keterbatasan akses yang mereka miliki.&nbsp;

Opsi Layanan Kesehatan 'Jemput Bola' untuk Warga Terdampak Banjir Wonorejo

Jadi, kamu bisa memantau nomor apa saja yang terdaftar pakai NIK kamu. Kalau tiba-tiba muncul nomor asing yang nggak pernah kamu beli, kamu punya hak penuh buat minta operator langsung memblokirnya saat itu juga!

Selama ini, celah peredaran nomor tanpa identitas jelas sering banget dipakai buat nipu, spam, sampai penyalahgunaan data pribadi. Dengan aturan baru ini, pemerintah pengin menutup celah itu rapat-rapat.

"Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi," tegas Meutya Hafid dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2026). Jadi, nggak ada lagi cerita operator "lepas tangan" kalau ada nomor bermasalah yang pakai data kamu tanpa izin.

Selain itu, biar nggak kecolongan lagi, proses registrasi sekarang nggak cuma sekadar ketik NIK dan nomor KK saja, Millens. Komdigi mulai mewajibkan penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah.

Tujuannya jelas, biar identitas yang didaftarkan benar-benar asli milik orang yang bersangkutan. Terus, buat kamu yang hobi koleksi nomor, ingat ya, sekarang ada batasan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada setiap operator.

Jika dulu kita sering lihat kartu perdana yang sudah aktif tinggal pakai dijual bebas di konter, sekarang aturan mainnya berubah. Semua kartu perdana yang beredar wajib dalam kondisi nggak aktif. Aktivasi baru bisa dilakukan setelah proses registrasi biometrik kamu tervalidasi.

Buat kamu yang sudah terdaftar pakai sistem lama, nanti akan ada fasilitas buat registrasi ulang berbasis biometrik supaya data kamu makin aman dan terlindungi standar internasional.

Wah, langkah yang mantap nih biar ruang gerak penipu makin sempit! Gimana pendapatmu, Gez? Sudah siap cek NIK kamu ke operator masing-masing? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan NIK kamu dipakai orang asing buat daftar puluhan nomor seluler? Tenang, Gez! Lewat aturan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sekarang kamu punya kendali penuh buat bersih-bersih nomor misterius yang pakai identitasmu.

Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, baru saja menerbitkan Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Salah satu poin paling krusial di aturan ini adalah kewajiban bagi operator seluler (opsel) untuk menyediakan fasilitas cek nomor.

Lewat Permen Komdigi No. 7 Tahun 2026, masyarakat kini bisa mengecek dan meminta pemblokiran nomor seluler yang terdaftar tanpa izin. Langkah ini jadi jurus baru pemerintah buat sikat habis penipuan digital.

Aturan Baru Komdigi Wajibkan Operator Blokir Nomor yang Catut NIK Warga

Mungkin kamu bertanya-tanya, "Duh, kok makin ribet sih?" Eits, tunggu dulu. Menurut Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, langkah ini diambil karena saat ini ada sekitar 310 juta nomor seluler yang beredar, padahal jumlah orang dewasa di Indonesia cuma sekitar 220 juta.

Selisih ini sering banget disalahgunakan sama oknum nakal buat scam call, penipuan social engineering, sampai spoofing. Bayangkan, kerugian akibat penipuan digital ini sudah menyentuh angka Rp7 triliun, lo! Dengan verifikasi wajah, harapannya data pelanggan jadi lebih akurat dan nggak ada lagi "nomor hantu" yang dipakai buat nipu.

Tenang, buat kamu yang belum siap pamer wajah ke sistem, saat ini statusnya masih hybrid. Artinya, kamu masih punya dua pilihan:

Tapi ingat ya, sistem hybrid ini cuma berlaku sampai pertengahan tahun. Mulai 1 Juli 2026, semua pendaftaran kartu SIM wajib pakai verifikasi wajah.

Untuk tahap awal ini, kamu memang belum bisa melakukan registrasi biometrik sendiri di rumah lewat aplikasi. Kamu harus melipir sebentar ke gerai resmi operator seluler (seperti GraPARI atau XL Center) buat dibantu petugas.

Masalah privasi pasti jadi perhatian utama kamu, kan? Operator seluler seperti Telkomsel dan XLSmart menjamin kalau proses ini aman banget. Pihak operator menegaskan kalau mereka tidak menyimpan data biometrik kamu. Mereka cuma bertugas meneruskan data tersebut ke sistem Dukcapil buat divalidasi. Jadi, privasi kamu tetap terjaga sesuai standar keamanan informasi yang ketat.

Gimana, Gez? Menurutmu sistem baru ini bakal bikin kita lebih tenang dari gangguan telepon "Mama Minta Pulsa" atau tawaran pinjol ilegal nggak, nih? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Kabar penting buat kamu yang hobi gonta-ganti kartu perdana atau baru mau beli nomor baru! Mulai 1 Januari 2026, pemerintah resmi menerapkan sistem registrasi SIM Card berbasis biometrik alias pengenalan wajah (face recognition). Jadi, ke depannya kamu nggak bakal ribet lagi nyari kartu keluarga (KK) buat daftar nomor HP.

Kebijakan yang digawangi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini bertujuan buat bikin dunia digital kita makin aman.&nbsp;

Sering terganggu scam call atau SMS penipuan? Mulai 1 Januari 2026, pendaftaran kartu SIM resmi menggunakan teknologi face recognition. Nggak perlu lagi ribet input nomor KK, cukup pindai wajah di gerai operator untuk validasi data yang lebih aman dan akurat!

Bye-Bye KK! Registrasi SIM Card Biometrik Mulai Berlaku, Cukup Pindai Wajah

Masalah ini mencuat setelah akun @theapologet di X curhat soal betapa mudahnya data nasabah leasing&nbsp;mulai dari alamat sampai plat nomor diakses lewat aplikasi. Video yang diunggah menunjukkan nama-nama aplikasi seperti DataMatel, BM, Gomatel, hingga Super Matel.

"Ini yang bikin Matel makin beringas main sita/rampas kendaraan di jalanan. Kok aplikasi ginian bisa lolos verifikasi? Bahaya banget kebocoran datanya," tulis akun tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengonfirmasi kalau pihaknya sudah melapor ke Google. "Kami telah mengajukan permohonan penghapusan (delisting) kepada Google untuk 7 aplikasi tersebut," jelasnya pada Jumat (19/12). Sementara itu, aplikasi serupa lainnya masih dalam tahap verifikasi tim teknis.

Polisi Mulai Turun Tangan: Admin IT Diciduk!

Nggak cuma Komdigi yang gerak cepat, pihak kepolisian juga mulai memburu orang-orang di balik layar aplikasi ini. Satreskrim Polres Gresik baru saja mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam operasional aplikasi Gomatel.

Uniknya, salah satu yang ditangkap adalah sosok berinisial K, yang diduga bertindak sebagai tim IT pengembang aplikasi tersebut. K diamankan di rumahnya di Tuban, sementara rekan lainnya diciduk saat asyik nongkrong di warung kopi. Saat ini, mereka masih diperiksa intensif sebagai saksi untuk membongkar jaringan penyalahgunaan data ini.

Komdigi mengingatkan kalau praktik penjualan dan penyalahgunaan data nasabah ini melanggar hukum. Penindakan tegas bakal dilakukan kalau sudah ada rekomendasi dari instansi terkait seperti OJK atau Kepolisian.

Jadi, buat kamu yang mungkin lagi telat bayar cicilan atau merasa risau dengan keamanan data pribadi, tetap waspada ya! Jangan sembarangan memberikan akses data di aplikasi yang nggak jelas asal-usulnya.

Serem juga ya, Gez kalau data kita "dijual" bebas demi kepentingan ilegal. Kamu punya pengalaman nggak menyenangkan dengan Matel di jalanan? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya para debt collector alias "Mata Elang" (Matel) tahu detail banget soal data kendaraan yang telat bayar cicilan? Ternyata, rahasianya ada di aplikasi yang beredar bebas di Play Store! Wah, bahaya banget nggak sih kalau data pribadi kita jadi konsumsi publik?

Merespons keresahan warganet yang lagi ramai di platform X, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) nggak tinggal diam. Mereka baru saja mengajukan penghapusan (take down) terhadap tujuh aplikasi yang diduga kuat jadi "senjata" para matel untuk beraksi.

Merespons keresahan masyarakat soal kebocoran data nasabah leasing, Komdigi resmi meminta Google menghapus tujuh aplikasi "Mata Elang" dari Play Store. Nggak hanya pemutusan akses, polisi juga mulai menciduk oknum IT di balik aplikasi matel yang bikin resah para pengendara di jalanan.

Komdigi Lagi 'Sapu Bersih' Aplikasi Mata Elang yang Bisa Curi Datamu

"Platform dengan risiko tinggi hanya boleh diakses oleh anak-anak berusia 16 tahun ke atas, dan itu pun harus dengan pendampingan orang tua,” ujar Meutya lewat keterangan resmi, dilansir Kompas, Jumat (25/7/2025).

PP Tunas mengklasifikasikan layanan digital ke dalam
kelompok usia dan tingkat risiko, mirip seperti sistem rating dalam film.
Tujuannya menciptakan ruang digital yang aman dan sehat untuk tumbuh
kembang anak-anak Indonesia.

Namun, perlindungan nggak cukup hanya lewat aturan. Meutya
mengingatkan, pengawasan orang tua, peran guru, dan kesadaran anak terhadap hak
digitalnya juga nggak kalah penting. Anak diminta untuk nggak ragu melapor jika
menjadi korban kekerasan digital. Negara menjamin perlindungan hukum dan akan
memberikan dukungan yang dibutuhkan.

"Platform digital tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah akan mengklasifikasikan akses berdasarkan kategori risiko platform, yaitu rendah, sedang, dan tinggi," ucap Meutya.&nbsp;

Klasifikasi Batas Usia dan Tingkat Risiko

Berikut klasifikasi batas usia dan tingkat risiko akses platform digital:

- Anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan menggunakan platform yang benar-benar aman, seperti layanan edukatif atau konten khusus anak.

- Usia 13–15 tahun dapat mengakses platform dengan risiko rendah hingga sedang, dengan tetap mempertimbangkan pengawasan.

- Usia 16–17 tahun sudah bisa mengakses platform berisiko tinggi, namun harus tetap didampingi orang tua atau wali.

- Usia 18 tahun ke atas bebas mengakses seluruh kategori platform tanpa batasan.

Langkah ini dinilai krusial mengingat hasil survei tahun
2024 yang menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen anak-anak di Indonesia
mengakses internet tanpa pendampingan. Data juga menunjukkan peningkatan kasus
eksploitasi daring dan penyalahgunaan data pribadi anak di sejumlah platform
populer.

Di tengah kemajuan teknologi seperti AI, deepfake, dan
algoritma yang menyasar anak-anak secara agresif, Indonesia berusaha menegakkan
perlindungan digital sebagai bentuk nyata komitmen terhadap hak-hak anak. “Kita
tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi objek pasar tanpa perlindungan,” kata
Meutya.

Melalui PP Tunas, Indonesia bergabung dengan negara-negara
seperti Uni Eropa yang telah menerapkan Digital Services Act untuk memastikan
platform digital bertanggung jawab terhadap konten dan algoritma mereka,
terutama yang berdampak pada anak di bawah umur.

Gawai memang nggak bisa lepas dari kehidupan anak zaman
sekarang. Tapi lewat aturan yang jelas, edukasi yang konsisten, dan
pendampingan dari orang dewasa, kita bisa memastikan mereka tumbuh sebagai warga
digital yang cerdas, aman, dan berdaya. Gimana menurutmu, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Era digital membuka banyak peluang, tapi juga menyimpan
risiko terutama bagi anak-anak. Menyadari hal itu, pemerintah Indonesia
melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025, atau yang dikenal
sebagai PP Tunas, menetapkan batasan tegas terkait akses anak terhadap platform
digital.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid,
platform digital yang tergolong berisiko tinggi hanya boleh diakses oleh anak
berusia 16 tahun ke atas. Hal ini mencakup konten yang mengandung
kekerasan, pornografi, perjudian, hingga ruang yang rawan perundungan daring.

Nggak semua platform digital cocok untuk anak. Karena itu, Komdigi mengatur batas usia dan risiko akses ke berbagai platform agar anak-anak tetap aman saat berselancar di dunia maya. Mulai dari konten ramah anak hingga platform berisiko tinggi, semua dibatasi sesuai kelompok usia dan harus dalam pengawasan yang tepat.

Anak Nggak Bisa Sembarangan Akses Platform Digital

Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemberian ID ini merupakan bentuk nyata dari transparansi kementerian. Wartawan yang terdaftar kini dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang kerja, jaringan internet, dan sarana liputan lainnya yang tersedia di lingkungan Komdigi.

"Dengan pendataan resmi melalui ID, wartawan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas kerja di Kementerian Komdigi, termasuk ruang kerja, jaringan internet, dan sarana pendukung liputan lainnya,” ujar Meutya Hafid.

Selain itu, Komdigi juga memperkenalkan program Ngopi Bareng Wartawan, yang akan digelar rutin setiap Jumat sebagai forum diskusi informal antara media dan pejabat kementerian.

Acara ini akan dipimpin secara bergilir oleh Menteri, Wakil Menteri, atau pejabat eselon satu untuk membahas isu strategis serta mendengarkan masukan langsung dari wartawan.

"Kami ingin memastikan ada saluran komunikasi yang terjaga setiap pekan, agar kerja-kerja informasi publik makin efektif,” tambah Meutya.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menambahkan bahwa kementerian juga menyediakan fasilitas tambahan seperti ruang riset dan komputer untuk menunjang produktivitas jurnalis.

"Fasilitas ini kami harapkan bisa menunjang kerja profesional rekan-rekan jurnalis, baik untuk riset, penulisan, maupun persiapan peliputan,” jelasnya.

Menurut Komdigi, ID wartawan bukan sekadar kartu akses, tetapi bagian dari sistem pendataan resmi guna menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih tertib dan transparan. Dengan mekanisme ini, kementerian dapat memastikan alur informasi berjalan lancar, sekaligus menjaga keamanan dan profesionalisme dalam interaksi dengan media.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan strategis antara pemerintah dan pers, menciptakan ruang kerja yang kondusif bagi jurnalis, serta mendukung penyebaran informasi yang akurat dan berpihak pada kepentingan publik.

Komdigi menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan kolaborasi agar ekosistem informasi nasional semakin sehat dan terpercaya.

Menurut pendapatmu gimana? Apa sebaiknya kementerian lain melakukan hal yang sama, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan menerbitkan 180 kartu identitas (ID) bagi wartawan dari 68 media nasional dan internasional.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung jurnalisme profesional sekaligus memperkuat konektivitas antara pemerintah dan media.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan 180 ID wartawan untuk mendukung transparansi dan memperkuat akses informasi publik, sekaligus menyediakan fasilitas kerja yang ramah bagi jurnalis.

Perkuat Transparansi, Komdigi Terbitkan 180 ID Wartawan untuk Dukung Akses Informasi

“TFH menyampaikan bahwa 500 retina code dari pengguna
Indonesia sudah mereka kumpulkan,” ungkap Dirjen Pengawasan Digital Komdigi
Alexander Sabar di kantor Komdigi Jakarta pada Jumat (9/5/2025).

Karena data yang dikumpulkan cukup banyak, Komdigi pun
melakukan penelusuran untuk mengetahui tujuan pengumpulan data
retina orang Indonesia tersebut. Mereka pengin memastikan kalau World maupun TFH
nggak melanggar regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

“Benar, untuk sekarang kami sedang mendalami secara teknis
alasan dari mereka melakukan pengumpulan data ini,” lanjut Alexander.

Yang pasti, kalau World nggak bisa memberikan penjelasan
atas hal tersebut, Komdigi nggak akan segan-segan menghentikan operasional World
di Tanah Air.

“Saat ini memang kami bekukan sementara sembari melihat
penjelasan mereka seperti apa. Kalau nggak bisa menjelaskan, akan kita
hentikan,” tegas Menteri Komdigi Meutya Hafid pada Selasa (6/5).

Apakah pengumpulan data retina berpotensi bahaya?

Pengumpulan data retina dengan cara pemindaian retina mata
memang sudah dilakukan di beberapa kota besar di Tanah Air oleh TFH. Yang cukup
mengejutkan warga yang mau melakukannya diberi iming-iming uang mulai Rp200
ribuan sampai Rp800 ribuan. Cukup menggiurkan ya?

Nggak heran jika banyak orang tertarik. Sayangnya, ini gegabah. Memindai retina bisa bikin data pribadi bocor dan berisiko disalahgunakan oleh pihak nggak bertanggung jawab.

Pasalnya, retina mata setiap orang unik alias nggak
akan sama antara satu orang dengan yang lain. 

“Data bisa saja disalahgunakan seseorang untuk menyamar jadi
orang lain dalam mengakses informasi rahasia atau menjadikan korban kambing
hitam atas suatu kerusakan. Datanya juga bisa dipakai ke perusahaan besar yang
pengin menentukan target iklannya,” ungkap platform TrustCloud menanggapi hal
ini.

Tindakan ini mirip dengan menyerahkan data sidik jari kita ke
orang lain secara sukarela. Jika data sidik jari ini dipakai untuk hal
yang berbahaya, bisa-bisa kita malah yang jadi korban atau kambing hitam, deh.

Semoga saja investigasi Komdigi atas pemindaian data retina
orang Indonesia ini lekas menemukan jalan terang. Betewe, apa kamu juga tertarik melakukan scan retina, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Isu pengumpulan data retina orang
Indonesia tengah diseriusi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital
(Komdigi). Kasus ini nggak bisa dianggap remeh lantaran sudah ada 500
ribu lebih data retina orang Indonesia yang dikumpulan oleh World.

Menurut Tools for Humanity (TFH) yang jadi startup World di Indonesia,
World sudah beroperasi sejak 2021. Makanya, jumlah data retina orang Indonesia
yang telah terkumpul sebanyak itu.

Komdigi masih menyelidiki apakah ada pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi atau nggak terkait dengan pengumpulan data retina orang Indonesia ini.

World Kumpulkan 500 Ribu Data Retina Orang Indonesia, Berbahayakah?

“Ini sebuah keniscayaan, bahwa SIM fisik akan migrasi ke eSIM. Indonesia belum punya payung hukumnya, maka kami keluarkan&nbsp;Permen Nomor 7 tahun 2025 terkait hal ini," tutur Meutya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (12/4/2025).

Meutya Hafid menegaskan, migrasi ke eSIM serta pembaruan data melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan biometrik bisa mencegah penggunaan NIK untuk registrasi nomor bodong yang nantinya bakal dipakai dalam berbagai aksi kejahatan atau penipuan.

“Judi online, phishing, scam, dan lain-lain itu bermula dari banyaknya SIM card yang belum terdata dengan baik,” ungkap perempuan kelahiran 3 Mei 1978 tersebut. “Banyak sekali yang NIK-nya dipakai untuk kejahatan dan penyalahgunaan nomor seluler.”

Saat ini, aturan migrasi dari SIM ke eSIM belum memiliki batasan waktu. Meutya menuturkan, sifatnya baru berupa imbauan agar masyarakat mendapatkan garansi keamanan data yang lebih baik.

"Nggak ada pemblokiran bagi nomor lama yang belum migrasi ke eSIM," paparnya.

Meutya memperkirakan, saat ini pengguna eSIM di Indonesia terbilang masih sedikit. Karena itulah pihaknya meminta operator seluler untuk meningkatkan teknologi yang memungkinkan user melakukan migrasi mandiri tanpa harus datang ke gerai operator seluler.

Faktor lain yang membuat pengguna eSIM masih kecil salah satunya adalah karena belum semua perangkat seluler mendukung teknologi tersebut. Ini pula yang membuat Meutya memastikan nggak akan melakukan pemblokiran nomor yang belum dimigrasi ke eSIM.

"Pengguna eSIM ini angkanya masih sangat kecil, di bawah 5 persen. Maka, kami terus mengimbau kepada masyarakat yang ponselnya sudah bisa, silakan migrasi," tukasnya.

Lebih lanjut, terkait pembatasan jumlah nomor ponsel dalam satu NIK, Meutya juga mengaku akan mengeluarkan beleid lanjutan dari Perkominfo Nomor 5 tahun 2021 yang sebelumnya mengatur hal ini. Dia mengatakan, registrasi nomor baru atau lama yang migrasi ke eSIM, jumlahnya akan dibatasi.

"Kenapa kejahatan berbasis seluler marak? Karena nggak ada batasan (pendaftaran SIM). Kami memantau, kadang ada satu NIK yang bisa (mendaftarkan) 100 nomor. Ini rentan digunakan untuk kejahatan-kejahatan,” ucapnya.

Dalam aturan terbaru, Meutya mengimbuhi, satu NIK nantinya hanya bisa digunakan untuk meregistrasi nomor ponsel maksimal dari tiga operator berbeda. Per operator seluler, satu NIK boleh digunakan untuk mendaftarkan tiga nomor.&nbsp;

“Saya pikir cukup. Satu NIK bisa tiga operator, masing-masing tiga nomor; berarti maksimal boleh sembilan nomor," tandasnya.

Gimana ponselmu, Millens?&nbsp;Kalau sudah mendukung teknologi tersebut, demi keamanan data pribadimu, nggak ada salahnya pindah ke eSIM, sih! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Upaya untuk mencegah kejahatan di dunia siber terus dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Salah satu upaya ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan, Permen eSIM saat ini sudah mulai disosialisasikan. Dia mengimbau masyarakat yang ponselnya telah didukung teknologi tersebut untuk melakukan migrasi dari SIM fisik ke eSIM demi keamanan.

Untuk mencegah kebocoran data pribadi dan pencegahan penipuan online, Kementerian Komdigi aturan baru yang menyarankan pengguna ponsel untuk beralih ke eSIM.

Demi Keamanan Data Pribadi, Menkomdigi Sarankan Pengguna Ponsel Beralih ke eSIM

 Masyarakat, dia melanjutkan, sebaiknya menggunakan AI dan
teknologi canggih secara bijak dan bertanggung jawab untuk melindungi ruang
digital tersebut alih-alih merusaknya.

"Mari kita nyalakan semangat untuk
selalu selangkah lebih maju dari para penjahat siber," serunya.&nbsp;

Nezar menambahkan, keamanan siber merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Karena
itu, Kementerian Komdigi mendorong kolaborasi erat antarpemangku kepentingan
untuk memperkuat keamanan siber nasional.

Sektor swasta yang mencakup perusahaan teknologi
nasional dan global sebagai mitra penting pemerintah, imbuhnya, memegang peranan dalam
mencegah ancaman siber, pengembangan kapasitas, dan perlindungan infrastruktur.

"Misalnya, hari ini kita menyaksikan peluncuran program
Cyber Safe Kids oleh Palo Alto Networks dan Komunitas Perempuan Keamanan Siber
Indonesia. Ini sebuah langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran keamanan
digital sejak dini," ungkapnya.

Untuk menghadapi tantangan siber ini, dengan membuka kolaborasi bersama smua pihak, menurutnya beberapa langkah
strategis telah dilakukan. Yang pertama adalah regulasi, di antaranya Undang-Undang Pelindungan Data
Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022. 

"(UU PDP) secara komprehensif
mengatur perlindungan data pribadi untuk pertama kalinya di Indonesia,"
jelasnya.

Sebagai informasi, UU PDP telah mengamanatkan standar
keamanan yang tinggi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik. Bukan hanya itu,
Kementerian Komdigi juga telah menerbitkan Pedoman Etika AI yang secara khusus
memastikan pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab di Indonesia.

"Soal regulasi keamanan siber, saat ini sedang
berlangsung diskusi yang bertujuan untuk membuat regulasi yang melindungi
infrastruktur penting masyarakat tanpa menghambat inovasi digital," ungkapnya.

Nezar Patria juga membeberkan bahwa pihaknya telah menyiapkan
program keamanan informasi yang merupakan inisiatif dalam penerapan standar
keamanan untuk sistem elektronik publik, audit keamanan aplikasi, serta
memfasilitasi sertifikasi keamanan untuk kementerian, lembaga, hingga pemerintah
daerah.

"Terakhir, soal kerja sama internasional. Kementerian
Komdigi secara aktif berpartisipasi dalam Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN,
bermitra dengan negara-negara lain dan pertukaran intelijen ancaman internasional
untuk membangun ketahanan siber nasional," tandasnya.

Kalau menurutmu, ide memperkerjakan hacker untuk melindungi dan menjaga
keamanan siber kita bisa dilakukan apa nggak, Millens? (Siti
Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan
Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, keamanan siber harus diutamakan sebelum
insiden berbahaya terjadi. Hal ini sejalan dengan pepatah lama, “Sedia payung
sebelum hujan.”

"Mari kita jadikan keamanan siber sebagai prioritas
dalam setiap inovasi digital yang kita lakukan,"&nbsp;tegas Wamen Nezar saat menghadiri Cyber Security Trend and Outlook 2025 oleh Palo Alto Networks di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (27/2).

Kementerian Komdigi mendorong kolaborasi erat antarpemangku kepentingan untuk memperkuat keamanan siber nasional. Hal ini penting sebelum ancaman berbahaya menyerang.

Susun Strategi Keamanan Siber, Nezar Patria: Sedia Payung sebelum Hujan

Pelantikan ini menandai awal era baru bagi Kemkomdigi yang kini semakin fokus pada percepatan transformasi digital nasional. Meutya juga menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait integritas dan efektivitas kerja di lembaga pemerintahan.

Raline Rahmat Shah atau Raline Syah resmi dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, menandai langkah baru kementerian dalam memperkuat transformasi digital di Indonesia.