Inibaru.id – Keputusan pemerintah yang memastikan pemberangkatan haji 2021 batal masih jadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung keputusan ini mengingat mengelola jemaah haji di masa pandemi Covid-19 sulit untuk dilakukan. Namun, ada juga pihak yang menolaknya sembari mempertanyakan pengelolaan dana haji yang bernilai fantastis, Rp 145 triliun!

Saking hebohnya pembahasan soal dana haji ini, di media sosial Twitter sampai muncul tagar #AuditDanaHaji di Trending Topic Indonesia. Hal ini pun kemudian mendapatkan tanggapan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

Nah, kalau ada yang bertanya-tanya dari mana angka Rp 145 triliun yang sebelumnya disebutkan, hal ini sebenarnya adalah jumlah dana yang dikelola BPKH per Mei 2020 lalu. Nah, nggak hanya jumlah dana yang sangat besar ini, banyak warganet mempertanyakan seperti apa pengelolaan dana haji tersebut.

Kalau menurut Anggito pada senin (7/6/2021) lalu, BPKH sama sekali nggak punya utang kepada penyedia jasa haji di Arab Saudi. Dia juga membantah tentang kegagalan investasi dana haji. Anggito memastikan bahwa dana haji yang diinvestasikan telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi, dananya dijamin keamanannya, deh.

Diaudit Setiap Tahun oleh BPK

Yang menarik, tagar untuk menuntut audit dana haji sebenarnya sudah dilakukan oleh BPKH. Yang mengaudit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilakukan setiap tahun. Namun, untuk pengelolaan dana haji 2020 di mana di tahun tersebut juga nggak ada pemberangkatan jemaah haji, memang masih belum selesai dilakukan BPK. Dijadwalkan, hasilnya bakal dirilis 30 Juni nanti.

Kalau begini, apa lagi yang dipermasalahkan? Kalau menurut dosen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Mustolih Siradj, ini gara-gara BPKH nggak benar-benar memberikan informasi dengan jelas terkait dengan pengelolaan dana haji. Apalagi, sejak 2019, BPKH sebenarnya sudah memberikan rekening virtual kepada calon jemaah haji yang sudah dalam daftar tunggu.

Rekening virtual ini seharusnya bisa dicek oleh calon jemaah haji terkait dengan dana haji yang sudah mereka setorkan. Sayangnya, seringkali rekening ini nggak bisa dicek karena error. Andai hal ini nggak terjadi atau BPKH punya cara lain untuk memberitahukan tentang pengelolaan dana haji, tentu publik nggak mudah curiga.

“BPKH bilang laporan keuangan mereka dapat status Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, tapi dokumen itu tidak ada di website BPKH,” keluh Mustolih.

Kontroversi Diawali oleh Jokowi

Selain itu, kontroversi dana haji juga diawali oleh Jokowi yang sempat mengungkap ide menginvestasikan dana haji agar bisa menguntungkan alih-alih hanya mengendap saja. Dia mengungkap ide ini saat melantik pimpinan BPKH pada 26 Juli 2017 lalu.

Kalau menurut Anggito, BPKH menempatkan dana haji ke dalam bentuk deposito di Bank Syariah. Dana ini kemudian diinvestasikan dalam bentuk Sukuk/Surat Utang Negara dengan prinsip syariah. Mustolih menyebut Sukuk ini bisa dipakai negara untuk apapun, termasuk proyek infrastruktur. Hal ini sama sekali nggak melawan aturan apapun karena BPKH nggak langsung memberikan dana haji ke pemerintah.

Kalau menurut kamu, dana haji ini memang perlu diaudit dengan lebih baik atau nggak, Millens? (Bbc/IB09/E05)