Inibaru.id - Usai pemerintah pusat memastikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang sampai 8 Februari mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng langsung menyatakan kesiapan untuk mendukungnya. Hal itu diungkap oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis (21/1/2021).
Meskipun belum menerima informasi secara detail, Ganjar yakin jika seluruh daerah di Jateng sudah siap 100 persen.
"Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya," katanya.
Pernyataan Ganjar akan kesiapan daerahnya bukan omong kosong belaka. Selama penerapan PPKM pada Januari 2021 ini, seluruh kabupaten/kota di Jateng memberikan dukungan positif. Padahal yang difokuskan Ganjar hanya di tiga karesidenan seperti Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. Nyatanya, beberapa kabupaten/kota lain justru memberikan support.
"Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas teman-teman Bupati/Wali Kota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," jelasnya.
Selain dari sisi pemerintah, Ganjar juga meminta masyarakat untuk ikut mendukung program PPKM ini. Sebab menurutnya, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat sembari mendorong terus percepatan program vaksinasi.
"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, lalu kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang," jelasnya.
Rp1 Triliun untuk Antisipasi Dampak PPKM
Menanggapi keputusan PPKM diperpanjang, Ganjar juga sedang melakukan pengkajian anggaran untuk mengantisipasi dampak yang didapat masyarakat. Pihaknya pun terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengetahui payung hukum yang tepat.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun, langsung bisa dieksekusi," katanya.
Nah, Ganjar pun akan mengusahakan agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap anggaran-anggaran yang bisa dirasionalisasi. Dia juga sudah meminta anggaran minimal Rp 1 triliun sebagai antisipasi jika sampai masyarakat mengalami efek buruk dari pemberlakukan perpanjangan PPKM.
"Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Pusat memang akan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni dari 25 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021. Keputusan ini dilakukan karena PPKM tahap pertama nggak mampu menekan angka penularan Covid-19 yang tak kunjung mereda dan justru terus menggila.
Wah, keputusan PPKM diperpanjang ini memang sudah final, ya Millens. Kita harus bersiap dan sebisa mungkin saling menjaga demi menurunkan angka kasus Covid-19. (IB28/E07)