Inibaru.id - PT Freeport Indonesia (PTFI) akan mematuhi aturan pemerintah mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

FYI, kontrak Freeport di Papua akan berakhir pada tahun 2041. Sampai saat ini, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengakui bahwa mereka belum memperoleh izin perpanjangan setelah kontrak berakhir nanti.

"Belum (dapat). Kita ikuti pemerintah saja," ujarnya di Hotel Mulia, Rabu (31/5/2023).

Tony menekankan perlunya perpanjangan kontrak IUPK karena pabrik pengolahan tembaga (smelter) milik PTFI, yaitu PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, memiliki kapasitas konsentrat tembaga yang besar. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan dengan perpanjangan kontrak IUPK.

Berdasarkan informasi resmi PTFI, PT Smelting mampu memurnikan dan mengolah satu juta ton konsentrat tembaga menjadi 300 ribu ton katoda tembaga setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam dan luar negeri.

"Kami menyambut baik soal ini (rencana perpanjangan IUPK), soalnya ada sumber daya di situ. Sayang apabila tidak dilanjutkan," ucapnya.

Terkait dengan keinginan pemerintah untuk menambah 10 persen saham di PTFI sebagai syarat perpanjangan IUPK, Tony enggan memberikan komentar lebih lanjut. Saat ini, pemerintah melalui Holding BUMN tambang, Mining Industry Indonesia (Mind ID), memiliki saham prioritas sebesar 51 persen, sementara sisanya, 49 persen saham, dimiliki oleh Freeport McMoRan.

"Apapun arahannya dari pemerintah kita ikuti saja," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa perpanjangan kontrak Freeport masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah dan PTFI.

"Saya kira sambil jalan ini lagi negosiasi," ujar Luhut.

Hm, menurutmu pemerintah seharusnya memberikan perpanjangan kontrak untuk Freeport apa nggak usah nih, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Demi Perpanjangan Kontrak, Freeport Bakal Ikuti Aturan Main Pemerintah.